PPA Bantu Modal PT DI Pasok Alutsista

NERACA

Jakarta, 5/10 (ANTARA) – BUMN strategis, PT Dirgantara Indonesia (PT.DI) menegaskan siap memproduksi dan memenuhi kebutuhan alat utama system persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).  "Target kami dalam jangka pendek adalah  memenuhi kebutuhan pengadaan Alutsista TNI sampai 2014. Kami lihat keperluan TNI sampai 2014 cukup besar," kata Direktur Utama PT DI Budi Santoso di Jakarta, Rabu, 5/10.

 

Lebih jauh kata Budi, kerjasama PT DI dengan European Aeronautic Defense and Space (EADS), yang merupakan induk perusahaan Airbus Military akan  memproduksi sekitar 6-9 unit pesawat angkut militer ringan NC-295. Sebelumnya, PT DI sudah berpengalaman membuat dua unit pesawat patroli maritim CN-235 MPA serta sembilan unit helikopter Super Puma untuk TNI Angkatan Udara.

 

Budi menambahkan setelah menyelesaikan pemenuhan kebutuhan TNI hingga 2014. Maka PT DI berencana memperluas pasar produknya ke kawasan Asia dan Pasifik.

 

Menurut Budi, penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama strategis antara ketiga perusahaan yang ditandatangani pada 6 Juli 2011. "Ini adalah bagian dari upaya pembenahan berkesinambungan agar perusahaan ini bisa berubah menjadi perusahaan sehat yang mampu bersaing di Asia Pasifik maupun dunia," kata dia.

 

Sementara Direktur Aerostructure PT DI Andi Alisjahbana menjelaskan perusahaannya antara lain memroduksi dan memasarkan NC-295--pesawat angkut militer ringan yang merupakan versi pengembangan dari CN-235-- bersama Airbus Military untuk mendukung kebutuhan TNI Angkatan Udara.

 

"Saat ini ada rencana pemerintah untuk mengganti Fokker 27 yang dipakai TNI Angkatan Udara yang hampir habis masa pakainya. Ini ekuivalen dengan NC-295 yang ingin kami tawarkan. Menurut kami , spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan TNI," kata dia tanpa menyebutkan jumlah pesawat yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan TNI.

 

Sementara Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Boyke menjelaskan, PPA menyediakan bantuan paket modal yang diperlukan PT DI untuk beroperasi. PPA, katanya, juga akan mengawal proses restrukturisasi dan revitalisasi PT DI yang rencananya dilakukan dalam beberapa tahap.

 

Menurut Direktur Restrukturisasi dan Revitalisasi PT PPA, Saiful H.Manan, pembenahan PT DI akan dilakukan dalam tiga tahap. "Pada tahap `emergency` selama 2011-2012, kami menyediakan dana Rp675 miliar dolar AS dengan rencana pengembalian seiring turunnya penyertaan modal negara," kata dia.

 

Setelah tahapan darurat selesai, kata dia, akan dilanjutkan dengan stabilisasi pada 2012-2013. “Harapannya, selama tahapan ini ada penyertaan modal negara Rp2 triliun. Setelah stabilisasi selesai, tinggal dilakukan pengembangan," kata dia. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…