Peraturan Dana Bansos dan Hibah, Buka Terobosan Baru

NERACA

Bandung - Dana Bansos dan Dana hibah, sudah rutin dikucurkan beberapa tahun ini. Mulai tahun 2012 mendatang, dana bansos dan dana hibah akan mengacu kepada peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Dalam kegiatan sosialisasi tentang aturan tersebut, jika dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya, untuk aturan baru ini, dinilai membuka terobosan baru. Hal diungkapkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Jabar, Helmi Attamimi dan anggota Fraksi PAN DPRD Jabar, Aef Sulaeman dalam keterangannya kepada Harian Ekonomi Neraca di Bandung, Selasa (4/10) sore lalu.

Helmi, mengungkapkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011, secara lebih jelas memberikan arahan bahwa dana bansos dan dana hibah harus dibuat plapon, sasaran dan peruntukkannya serta besaran dana yang dikucurkan. Seluruh komponen tersebut, lanjut dia, harus mengacu pada target misi dan visi pembangunan dari masing-masing Pemda.

Terkait harus dipenuhinya indicator dan komponen tersebut, kendati dana bansos bisa disalurkan baik kepada perorangan maupun lembaga, maka bagi penerima bantuan harus spesifik ada data by name dan by address.

Dengan diberlakukannya aturan tersebut, dinilai merupakan terobosan baru dan tentunya dinilai mempunyai manfaat setidaknya dapat menghindari praktek penyalahgunaan dari penyaluran dana bansos dan dana hibah.

Sementara, anggota Fraksi PAN Aef, yang dihubungi Neraca secara terpisah menambahkan, dirinya menyetujui aturan baru yang mengatur dana hibah dan dana bansos ada aturan yang spesifik soal sasaran, plapon dan data definitive dari penerima karena melalui adanya aturan tersebut, setidaknya dapat meminimalisasi praktek penyimpangan penggunaan dana bansos dan dana hibah.

Namun, dari aturan tersebut masih menyisakan kekurangan yaitu siapa yang nanti menangani hal-hal teknis karena untuk menetapkan sasaran, plafond an data penerima sudah menyangkut hal-hal teknis, sementara yang mengajukan proposal dana bansos yang bersumber dari dana aspirasi untuk 1 orang saja DPRD Jabar bisa mencapai ratusan proposal.

Terkait hal tersebut, ujar Aef aturan tersebut perlu ada penjelasan lebih lanjut siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi data pemohon dana bansos dan dana hibah.

BERITA TERKAIT

Legislator : Tol Serang-Panimbang Tumbuhkan Ekonomi Banten Selatan

Legislator : Tol Serang-Panimbang Tumbuhkan Ekonomi Banten Selatan NERACA  Lebak - Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah mengatakan pembangunan jalan tol…

YLK Sumsel Imbau Masyarakat Waspadai Makanan Kedaluwarsa

YLK Sumsel Imbau Masyarakat Waspadai Makanan Kedaluwarsa NERACA  Palembang - Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan (Sumsel) mengimbau masyarakat…

KSP Bali Kencana Berharap Penangguhan Pembayaran 1 Tahun - Wabah Covid-19 Belum Berakhir

KSP Bali Kencana Berharap Penangguhan Pembayaran 1 Tahun   Wabah Covid-19 Belum Berakhir NERACA Jakarta - Sejarah ekonomi dunia tahun 2020…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kepedulian Masyarakat Membantu RS Darurat Wisma Atlet

Jakarta-Kepedulian masyarakat terhadap RS Darurat Wisma Atlet hingga saat ini masih terus berdatangan. Hal ini memperlihatkan sikap yang sangat positif…

Kunjungan Menteri PMK ke RSD Wisma Atlet Kemayoran

Jakarta-Komando tugas gabungan terpadu operasi penanganan pasien covid-19 wisma atlet kemayoran (Kogasgabpad) yang merupakan gabungan TNI, Polri dan Kementerian, diantaranya…

Sentimen Positif Ubah Mall Jadi Rumah Sakit, Saham LPKR Terapresiasi Hingga 22%

Sentimen Positif Ubah Mall Jadi Rumah Sakit, Saham LPKR Terapresiasi Hingga 22%  NERACA Jakarta - Saham PT Lippo Karawaci Tbk…