Peraturan Dana Bansos dan Hibah, Buka Terobosan Baru

NERACA

Bandung - Dana Bansos dan Dana hibah, sudah rutin dikucurkan beberapa tahun ini. Mulai tahun 2012 mendatang, dana bansos dan dana hibah akan mengacu kepada peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Dalam kegiatan sosialisasi tentang aturan tersebut, jika dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya, untuk aturan baru ini, dinilai membuka terobosan baru. Hal diungkapkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Jabar, Helmi Attamimi dan anggota Fraksi PAN DPRD Jabar, Aef Sulaeman dalam keterangannya kepada Harian Ekonomi Neraca di Bandung, Selasa (4/10) sore lalu.

Helmi, mengungkapkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011, secara lebih jelas memberikan arahan bahwa dana bansos dan dana hibah harus dibuat plapon, sasaran dan peruntukkannya serta besaran dana yang dikucurkan. Seluruh komponen tersebut, lanjut dia, harus mengacu pada target misi dan visi pembangunan dari masing-masing Pemda.

Terkait harus dipenuhinya indicator dan komponen tersebut, kendati dana bansos bisa disalurkan baik kepada perorangan maupun lembaga, maka bagi penerima bantuan harus spesifik ada data by name dan by address.

Dengan diberlakukannya aturan tersebut, dinilai merupakan terobosan baru dan tentunya dinilai mempunyai manfaat setidaknya dapat menghindari praktek penyalahgunaan dari penyaluran dana bansos dan dana hibah.

Sementara, anggota Fraksi PAN Aef, yang dihubungi Neraca secara terpisah menambahkan, dirinya menyetujui aturan baru yang mengatur dana hibah dan dana bansos ada aturan yang spesifik soal sasaran, plapon dan data definitive dari penerima karena melalui adanya aturan tersebut, setidaknya dapat meminimalisasi praktek penyimpangan penggunaan dana bansos dan dana hibah.

Namun, dari aturan tersebut masih menyisakan kekurangan yaitu siapa yang nanti menangani hal-hal teknis karena untuk menetapkan sasaran, plafond an data penerima sudah menyangkut hal-hal teknis, sementara yang mengajukan proposal dana bansos yang bersumber dari dana aspirasi untuk 1 orang saja DPRD Jabar bisa mencapai ratusan proposal.

Terkait hal tersebut, ujar Aef aturan tersebut perlu ada penjelasan lebih lanjut siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi data pemohon dana bansos dan dana hibah.

BERITA TERKAIT

PGW Buka Parkroyal Hotel di Kompleks Thamrin Nine - Akuisisi 180 Unit Apartemen

NERACA Jakarta – Masih besarnya kebutuhan properti di Jakarta, mendorong PT Putragaya Wahana (PGW) mengumumkan akuisisi 180 unit apartemen oleh…

Sharp Siap Rajai Pasar Pompa Air - Perkenalkan Empat Tipe Baru

NERACA Jakarta– Sesuai komitmen yang terus dijaga PT Sharp Electronics Indonesia untuk menjadi pangsa pasar nomor satu di tanah air,…

CSAP Bidik Dana Segar Rp 324,24 Miliar - Gelar Private Placement

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnis, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) berencana melakukan penambahan modal tanpa…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menekankan pentingnya koordinasi dan…

Kabupaten Sukabumi Akan Peringati Hari Koperasi di Kawasan Geopark Ciletuh

Kabupaten Sukabumi Akan Peringati Hari Koperasi di Kawasan Geopark Ciletuh NERACA Sukabumi – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, akan memperingati…

Pengelolaan Hutan Indonesia Mendukung Pencapaian Netralitas Iklim Dunia - Menteri Siti Nurbaya

Pengelolaan Hutan Indonesia Mendukung Pencapaian Netralitas Iklim Dunia Menteri Siti Nurbaya NERACA Roma - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr.…