Peraturan Dana Bansos dan Hibah, Buka Terobosan Baru

NERACA

Bandung - Dana Bansos dan Dana hibah, sudah rutin dikucurkan beberapa tahun ini. Mulai tahun 2012 mendatang, dana bansos dan dana hibah akan mengacu kepada peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Dalam kegiatan sosialisasi tentang aturan tersebut, jika dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya, untuk aturan baru ini, dinilai membuka terobosan baru. Hal diungkapkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Jabar, Helmi Attamimi dan anggota Fraksi PAN DPRD Jabar, Aef Sulaeman dalam keterangannya kepada Harian Ekonomi Neraca di Bandung, Selasa (4/10) sore lalu.

Helmi, mengungkapkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011, secara lebih jelas memberikan arahan bahwa dana bansos dan dana hibah harus dibuat plapon, sasaran dan peruntukkannya serta besaran dana yang dikucurkan. Seluruh komponen tersebut, lanjut dia, harus mengacu pada target misi dan visi pembangunan dari masing-masing Pemda.

Terkait harus dipenuhinya indicator dan komponen tersebut, kendati dana bansos bisa disalurkan baik kepada perorangan maupun lembaga, maka bagi penerima bantuan harus spesifik ada data by name dan by address.

Dengan diberlakukannya aturan tersebut, dinilai merupakan terobosan baru dan tentunya dinilai mempunyai manfaat setidaknya dapat menghindari praktek penyalahgunaan dari penyaluran dana bansos dan dana hibah.

Sementara, anggota Fraksi PAN Aef, yang dihubungi Neraca secara terpisah menambahkan, dirinya menyetujui aturan baru yang mengatur dana hibah dan dana bansos ada aturan yang spesifik soal sasaran, plapon dan data definitive dari penerima karena melalui adanya aturan tersebut, setidaknya dapat meminimalisasi praktek penyimpangan penggunaan dana bansos dan dana hibah.

Namun, dari aturan tersebut masih menyisakan kekurangan yaitu siapa yang nanti menangani hal-hal teknis karena untuk menetapkan sasaran, plafond an data penerima sudah menyangkut hal-hal teknis, sementara yang mengajukan proposal dana bansos yang bersumber dari dana aspirasi untuk 1 orang saja DPRD Jabar bisa mencapai ratusan proposal.

Terkait hal tersebut, ujar Aef aturan tersebut perlu ada penjelasan lebih lanjut siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi data pemohon dana bansos dan dana hibah.

BERITA TERKAIT

Menteri Pertahanan RI - Industri Pertahanan Lokal Lakukan Terobosan Teknologi

Ryamizard Ryacudu  Menteri Pertahanan RI Industri Pertahanan Lokal Lakukan Terobosan Teknologi Jakarta - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menilai industri…

Penerapan Industry 4.0 Buka Peluang Kerja Baru Lebih Spesifik - Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Penerapan sistem Industry 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi…

CSDS: KPK Buka Partisipasi Publik Berantas Korupsi

CSDS: KPK Buka Partisipasi Publik Berantas Korupsi NERACA Jakarta - Peneliti Center for Strategic Development Studies (CSDS) Drs Sapto Waluyo,…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KPU Kota Sukabumi Lantik Anggota PAW PPK dan PPS

KPU Kota Sukabumi Lantik Anggota PAW PPK dan PPS NERACA Sukabumi - Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah melantik dua Panitia…

Pemkot Palembang Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemkot Palembang Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah…

Aspartani Lebak Pasok Beras ke Jakarta

Aspartani Lebak Pasok Beras ke Jakarta NERACA Lebak - Asosiasi Pasar Tani (Aspartani) Kabupaten Lebak, Banten mulai memasok beras varitas…