NERACA

Jakarta---Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera merealisasikan program pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2011. Langkah awal ini diperkirakan ada 2000 PNS berasal dari Ditjen  Perbendaharaan. Namun besaran kompensasi yang diberikan belum diumumkan. "Saya belum bilang sekarang, itu formulanya belum jadi, kalau sudah resmi pasti, baru saya sampaikan pastinya berapa," kata Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto di Jakarta, Rabu (5/10)

Agus memastikan program pensiun dini di Kemenkeu ini memang ditargetkan 2011. Karena program ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh kementerian tersebut. Total pegawai yang berpotensi mengikuti program ini sekitar 1800-2000 pegawai. "Pensiun dini Jadi, kalau bisa tahun 2011 ini.. Kalau seluruh kemenkeu tidak tahu, tapi kalau di tempat saya (Ditjen Perbendaharaan) 1800-2000-an," tambahnya

Lebih jauh kata Agus, pihaknya akan memberikan kompensasi yang sepadan kepada pegawai yang ikut pensiun dini. Namun, Agus enggan menyampaikan total anggaran yang digelontorkan untuk pemberian kompensasi tersebut. Anggaran tersebut telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2011 ini.

Dengan pelaksanaan program pensiun dini ini, lanjut Agus, pemerintah berharap bisa melakukan penghematan anggaran untuk belanja pegawai. Apalagi rencananya program pensiun dini ini bisa dilakukan tiap tahun. "Iya, kalau dia sudah pensiun anggaran belanja pegawainya menurun karena mereka hanya dibayar pensiun.

Namun saat ditanya berapa besar penghematan itu, Agus mengaku belum mengetahui berapa sebenarnya anggaran negara yang bisa dihemat. “Kalau formulanya sudah jadi bisa ketahuan hemat berapa," paparnya

Oleh karena itu, Agus juga mengharapkan program tersebut dapat diikuti oleh kementerian lain yang telah menerapkan reformasi birokrasi. "Itu mengalir, begitu disetujui kita buka siapa yang mau mengajukan. Awalnya di kita, kemudian di kemenkeu, nanti diharapkan kementerian yang sudah melakukan RB (reformasi birokrasi) melakukan rightsizing seperti ini juga, jadi lebih ramping," tegasnya.

Saat ini, program pensiun dini sedang menunggu harmonisasi Peraturan Presiden. Karena segera akan disampaikan ke Sekretariat negara guna diusulkan kepada presiden. "Perpres sedang diharmonisasi oleh Kementerian Keuangan, nanti kita sampaikan minggu ini ke Pak Menteri untuk disampaikan ke setneg (sekretariat negara)," tandasnya

Sebelumnya, Menurut Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan mengatakan moratorium atau penghentian sementara penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menghemat anggaran negara cukup signifikan.

Menurut Mangindaan, langkah pemerintah menunda penerimaan dan melepas pegawai yang memasuki masa pensiun, potensi penghematan cukup besar. Sebab, gaji pegawai lama tergolong tinggi. Gajinya (pegawai yang ingin pensiun), rata-rata lima hingga enam juta rupiah," ujarnya

Mangindaan memperkirakan, jika pegawai pensiun berkisar 1.000 orang dan pemerintah tidak melakukan pengeluaran dengan penerimaan pegawai baru, berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp5 miliar-Rp6 miliar. "Kalau nol (penerimaan pegawai) saja, sudah berapa itu menghemat yang masuk ini kita tahan," ucapnya

Moratorium PNS ini, tambahnya, juga dalam rangka tata kelola kebutuhan organisasi jangka panjang yakni lima tahun. "Jadi, kita tata organisasinya dulu, kebutuhan setiap instansi dilaporkan ke kita, nanti kita buat rencana lima tahun sistemnya," ujar Mangindaan. **cahyo