Oleh: Sastro Pramudya, Relawan Pekerja Kreatif, aktif di Perhimpunan Pekerja Kreatif untuk Kesejahteraan 

Sebagaimana informasi yang telah beredar melalui media massa bahwa beberapa waktu lalu, ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek dan daerah lainnya telah menggelar unjuk rasa. Aksi tersebut dilakukan karena adanya keresahan para buruh atas kian maraknya PHK di pabrik-pabrik akibat dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Para buruh tersebut mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah agar kondisi tidak semakin memburuk.

Aksi buruh tersebut pun dilakukan dengan berbagai cara dan kegiatan, seperti di Jakarta, aksi long march dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka. Dalam Aksi tersebut para buruh menyuarakan tuntutan agar pemerintah membatasi masuknya pekerja asing. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, perwakilan organisasi buruh lainnya seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia juga tampak hadir dalam aksi tersebut. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, bahwa aksi ini bukan untuk menggoyang pemerintahan Joko Widodo atas kondisi melemahnya ekonomi negara yang sedang terjadi saat ini.

Terkait dengan tuntutan para buruh tersebut, pada dasarnya Jokowi sebagai Presiden juga sangat peduli dengan tuntutan kaum buruh. Di mana persoalan kebutuhan hidup jadi hal mendasar. Namun demikian, tentu para buruh harus bersabar karena proses perbaikan ini tidak bisa selesai dalam waktu cepat. Bahkan sebenarnya pemerintah ini baru 6 bulan bekerja efektif.

Selain itu, terkait maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, sepertinya isu tersebut sengaja dimainkan oleh oknum tertentu untuk membuat gaduh suasana negara. Terutama tentu kaum buruh yang menjadi target isu tersebut. Karena sebenarnya, menurut Menteri Tenaga Kerja bahwa buruh asing pada 2012 itu jumlahnya 76.000, dan sampai saat ini terus menurun. Bahkan sampai Agustus kemarin, pekerja asing hanya tinggal 54.000, dan cuma 13.000 yang berasal dari China.

Akan tetapi, sebenarnya menjadi sesuatu yang wajar jika terjadi peningkatan para buruh yang berasal dari China. Pasalnya, investasi yang datang dari China ke Indonesia saat ini sedang meningkat dan 13.000 buruh itu itu tentu belum sebanding dengan nilai investasi yang diberikan China ke Indonesia. Artinya para buruh kita tidak perlu khawatir lapangan pekerjaannya sebagian diambil buruh China. Sebab, di China sendiri pun tidak pernah mempermasalahkan dengan adanya 30.000 WNI yang bekerja sebagai buruh di negaranya.

Tingkatkan Kualitas Buruh

Keberadaan 13.000 buruh China ini justru sebenarnya memiliki makna dan sekaligus pukulan yang cukup berarti bagi para buruh di negeri ini. Di zaman yang serba moden ini kemampuan menggunakan otot sudah tidak begitu berarti lagi. Para buruh Indonesia harus mampu meningkatkan kemampuannya agar mampu bersaing secara aktif dengan tenaga dari luar.

Ketika kualitas pekerja (buruh) Indonesia mapan, tentu negara lain tidak perlu mengirim para pekerja dari negaranya. Pada kondisi ini, tentu tidak perlu lagi aksi buruh yang justru hanya mempermalukan dirinya di mata publik. Kecuali jika buruh Indonesia masih saja senang di lecehkan dan ditertawakan oleh negara asing karena kelemahannya sendiri.

Akan tetapi, jika berkaca dari tujuan negara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia saat ini tentu sangat berbanding terbalik dengan realita kaum buruh yang ada saat ini. Contohnya, Pemerintah tetap konsisten dengan menganggarkan 20% APBN bagi pendidikan melalui berbagai bantuan pendidikan, termasuk beasiswa dan di tambah saat ini ada Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sedangkan untuk warga negara Indonesia agar dapat hidup sehat dan sejahtera, pemerintah pun telah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS serta di tambah adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Sejahtera. Tinggal bagaimana warga Indonesia dapat memanfaatkannya secara maksimal demi penghidupannya yang layak.

Pada kondisi ini, sebenarnya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menyalahkan pemerintah dengan menganggap pemerintah tidak peduli pada nasib rakyat. Karena segala daya upaya telah dilakukan oleh Pemerintah agar bangsa ini dapat hidup layak dan sejahtera, sesuai cita-cita luhur yang telah di gariskan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kalangan buruh harusnya sadar, bahwa di era globalisasi ini kita tidak bisa lepas dari pergaulan internasional dan kesepakatan internasional, seperti akan diberlakukannya MEA, tidak ada kata lain bahwa buruh di Indonesia harus meningkatkan kemampuannya, serta pemerintah harus terus membina dan membantu dalam peningkatan kapasitas buruh tersebut.

Dari berbagai program yang disediakan oleh pemerintah, buruh harus dapat memnafaatkan sebaik-baiknya, jangan hanya menuntut, apalagi pada situasi perekonomian dunia yang memprihatinkan saat ini. Seyogyanya buruh juga harus dapat berkontribusi terhadap perbaikan yang sedang dilaksanakan, kepentingan dunia usaha juga harus diperhatikan agar iklim investasi dapat berjalan maksimal. Disinilah dituntut semua pihak untuk bersinergis dan bersatu. Terutama pemerintah harus berperan optimal agar menjamin kesejahteraan buruh terpenuhi di sisi lain kepentingan dunia usaha juga perlu kondusif.