NERACA

Jakarta - Bersiaplah menghadapi perlambatan ekonomi yang berkepanjangan. Diproyeksikan kondisi global berupa perlambatan ekonomi ini masih berlanjut hingga tahun depan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya diantaranya ketidakpastian bank sentral AS (The Fed) menaikkan tingkat suku bunganya, membuat pasar keuangan Indonesia bimbang. Ini menekan gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Memang kondisi lagi seperti ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun, rupiah melemah. Gejolak ini tidak hanya di 2015, apalagi ada ekspektasi ada fed fund rate naik, ini akan terus sampai 2016 Indonesia masih akan bergejolak," kata Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Soetiono di Jakarta, Kamis (3/9).

Perempuan yang akrab disapa Titu ini menjelaskan, kondisi tersebut juga terlihat dari pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang melambat. Juga diikuti kenaikan kredit macet atau non performing loan (NPL), meskipun masih dalam batas aman."Tapi kita harus optimistis di tengah perlambatan. DPK dan kredit tetap masih tumbuh, walaupun NPL meningkat tapi tetap terkendali, di bawah benchmark," ujar dia.

Titu juga mengungkapkan, kondisi demikian dibarengi dengan akan dilaksanakannya pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun depan dan 2020 untuk sektor keuangan. Untuk itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri lebih dini."MEA akan kita masuki akhir 2015, sektor jasa keuangan tidak terkecuali. Ada 5 hal yang terjadi free flow yaitu barang, jasa, investment, tenaga kerja (skill), dan modal," jelas Titu.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Dian Patria menyatakan menyikapi kondisi ekonomi atau semakin anjloknya nilai rupiah terhadap dolar AS, pemerintah perlu meminimalisir konflik, semisal isu pencopotan Komjen (Pol) Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri."Dengan hebohnya kasus itu, bisa-bisa para investor yang tadinya niat mau investasi bisa membatalkan niatnya, dan begitu juga bagi investor yang sudah menanamkan modalnya bisa-bisa juga meninggalkan Indonesia," ujarnya.

Menurut Dian, langkah cepat pemerintah juga harus menstabilkan nilai rupiah yang saat ini semakin anjlok atau menurun terhadap dolar AS."Pemerintah harus menstabilkan nilai rupiah terhadap dolar AS, kalau mau menarik minat investor untuk menanamkan modalnya disegala bidang ke Indonesia," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Dian juga berharap pemerintah dalam kondisi seperti ini tidak terlalu menargetkan terlalu tinggi untuk pendapatan negara dari sektor pajak. Pemerintah jangan terlalu mengejar-ngejar terkait pajak ini, tetapi mari berpikir yang rasional sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha.

"Kalau bisa untuk langkah sementara pengaturan tentang pajak diatur kembali sehingga retribusi pajak bagi perusahaan dan lainnya tidak memberatkan mereka," kata dia.

PHK Merajalela

Perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mulai berdampak ke sektor rill. Mulai banyak perusahaan yang akhirnya mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya."Secara umum memang ini dikarenakan perlambatan ekonomi," ungkap Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9).

Hanif pun menunjukkan data yang menunjukkan sudah ada 26.506 karyawan yang terkena PHK di Indonesia per 25 Agustus 2015. Daerah dengan jumlah PHK paling besar adalah provinsi Jawa Barat dengan 12.000 orang. Selanjutnya adalah Banten dengan 5.424 orang, Jawa Timur dengan 3.219 orang, Kalimantan Timur 3.128 orang, dan DKI Jakarta 1.430 orang."Paling besar memang di Jawa barat," ujar dia.

PHK ini tersebar di berbagai industri. Paling besar adalah industri padat karya, di antaranya adalah garmen dan tekstil. Kemudian di industri logam dan sepatu. Alasannya adalah sepinya pesanan, sehingga membuat perusahaan tutup."Karena tidak ada order (pesanan) barang ini terutama terjadi pada penyerapan pasar terhadap produk unggulan seperti garmen tekstil, industri logam dan sepatu," kata Hanif. mohar/ant