Jakarta – Kalangan pengusaha sekarang telah merasakan dampak pelemahan ekonomi akibat penurunan tingkat ekspor produk Indonesia yang merosot tajam dan makin memprihatinkan. Sementara untuk menggairahkan konsumsi masyarakat dalam negeri, Bank Indonesia (BI) diminta untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate).

NERACA
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS) mengatakan kondisi ekspor Indonesia dalam kondisi memprihatinkan akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi.
"Kondisi ekspor saat ini sangat memprihatinkan karena pada paruh pertama 2015 ini kinerja ekspor jatuh sampai 11,8%,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya  di Jakarta, Kamis (3/9).

Dia mengingatkan nilai ekspor merosot sangat dalam karena kinerja industri lemah dan ekspor mayoritas berbasis bahan mentah yang mengalami penurunan harga di pasar dunia. Menurut dia, kegiatan ekspor menjadi senjata perekonomian nasional dalam menghimpun devisa. Semakin besar cadangan devisa yang dimiliki Indonesia maka posisi ekonomi RI akan semakin kuat.

"Tetapi di sisi lain kinerja impor juga menurun lebih drastis karena biaya impor meningkat yang disebabkan menurunnya nilai rupiah, sehingga memukul dunia industri. Banyak PHK karena perusahaan tidak dapat menyesuaikan biaya produksi yang maningkat pesat," katanya.

Suryo mengatakan, meski terjadi surplus pada neraca perdagangan di semester I-2015, hal itu bukan karena prestasi ekspor, melainkan lebih dikarenakan penurunan impor yang signifikan pada periode tersebut mencapai 15,1%.

Di sisi lain, menurut dia, ekspor menurun sebesar 11,67% pada periode yang sama. Penurunan impor dan ekspor ini dinilai merupakan sinyal tanda bahaya bagi kinerja ekonomi Indonesia.

Karena itu, Kadin menyarankan langkah mengurangi kandungan impor dan meningkatkan kandungan lokal (TKDN) dalam pengembangan industri yang mempunyai ketergantungan tinggi pada kandungan impor.

Selanjutnya, membangun dan memberdayakan industri yang memiliki kemampuan ekspor tetapi lemah dalam permodalan dengan memberikan dukungan pemerintah dan perbankan yang berupa subsidi bunga serta memberikan stimulus fiskal.

Selain itu, menurut dia, untuk mengurangi impor baik barang-barang konsumsi (terutama barang mewah) maupun bahan mentah dan bahan penolong untuk industri dan menggantikannya dengan meningkatkan bahan/produk dalam negeri dengan melalui pengembangan industri substitusi.

Kondisi Inflasi

Secara terpisah, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden bidang Ekonomi Sofjan Wanandi mengungkapkan, keputusan terhadap suku bunga BI Rate merupakan kebijakan BI sebagai otoritas moneter. Meski begitu, dia meminta  agar BI dapat menurunkan suku bunganya di bawah level saat ini sebesar 7,5% agar dapat membantu mendorong perekonomian nasional.

"BI Rate serahkan ke BI, tetapi harus diturunkan jangan dinaikkan," ujar Sofjan, usai hadiri dialog Reformasi Perizinan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Kamis (3/9).

Sebagai otoritas moneter, menurut dia,  BI juga harus melihat kondisi inflasi dan perekonomian dalam negeri jika ingin mengubah suku bunga acuannya. Namun Sofjan meyakini, selama belum ada kepastian suku bunga dari bank sentral AS (The Fed), BI tidak akan menaikkan suku bunga acuannya.

"Sedikit kemungkinan untuk dinaikkan, tetapi harus diturunkan jangan dinaikkan. Selama tidak ada kepastian terhadap dolar dan The Fed, harusnya BI Rate diturunkan saja," ujarnya.

Selain itu, Sofjan mengakui permasalahan infrastruktur nasional telah menghambat laju perekonomian Indonesia. Pasalnya, produk-produk Indonesia menjadi lebih mahal sehingga kalah bersaing dengan produk luar negeri.

"Paling besar itu logistik di mana ongkos kita kalah bersaing dengan negara luar. Infrastruktur kita kalah jauh dibanding Malaysia dan Singapura. Di sini pemerintah yang harus beratanggung jawab, berapa persen jalan dari infrastruktur yang harus dibenahi," ujarnya.

Menurut dia, pembenahan dan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang harus menjadi fokus pemerintah saat ini. Dalam hal ini, infrastruktur adalah jalan utama untuk menggenjot daya saing produk dalam negeri, karena dengan begitu turut pula menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Secara keseluruhan salah satu prioritas utama adalah infrastruktur. Ini menimbulkan segala masalah buat kita," paparnya.

Tidak hanya tu. Sofjan juga meminta kepada para menteri untuk mengubah pola pikir kementerian dalam pembangunan nasional. Caranya, yakni dengan mempercepat proses perizinan agar para investor mau membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur dalam negeri.

"Ini urgent untuk pembangunan. Tak ada jalan lain semua pejabat-pejabat negara untuk dapat berubah membenahi pembangunan kita sekarang," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus mengubah cara bekerja dan para pejabat harus merubah mentalitasnya, jika ingin pembangunan infrastruktur dipercepat. "Kita semua harus berubah cara bekerja dengan pemerintah dan tidak ada jalan lain merubah mentalitas pejabat yang menangani infrastruktur," tutur dia.

Sofjan menambahkan, penyebab lain proyek infrastruktur tak berjalan adalah kriminalisasi pengambil keputusan, sehingga menimbulkan kekhawatiran dikalangan pemerintah sendiri.

Sebelumnya Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan dalam mengambil keputusan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar setiap bulan, pihaknya juga melakukan analisis yang mendalam berdasarkan informasi dan data yang valid.

"Sekarang kami lihat kondisi eksternal masih penuh ketidakpastian. Volume perdagangan yang rendah, harga komoditas menurun, risiko AS menaikkan suku bunga, devaluasi yuan yang bisa saja diikuti negara-negara lain, serta harga minyak yang turun. Kondisi itu tidak memungkinkan kami untuk mengubah stance (sikap) kami," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Agus menegaskan, BI akan tetap menjaga kebijakan suku bunga seperti saat ini untuk meyakini kondisi makro ekonomi tetap terjaga dengan baik. "Kalau kita mengejar pertumbuhan ekonomi, harus yang berkualitas. Kami tidak ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, terus beberapa tahun jatuh," ujarnya.

Agus mengatakan, bank sentral akan terus mewaspadai dinamika ekonomi global dan menekankan pentingnya untuk menjaga sentimen positif di dalam negeri. "Yang penting kita tetap tenang, hindari conflicting signal, kebijakan yang tidak konsisten dan spekulasi-spekulasi. Kalau kita bisa commit dengan kebijakan kita, ekonomi bisa lebih baik," ujarnya.

Namun Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan,  saat ini Indonesia belum berada dalam kondisi krisis, namun posisinya sudah memasuki tahap kritis. "Kalau tidak segera direspon, ya tinggal nunggu masa kritis saja," kata Enny dalam diskusi memitigasi potensi krisis ekonomi ,  Rabu.

Menurut dia,  hal tersebut berdasarkan dari indikator pada bulan Agustus 2015 yang menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Kemudian mulai terjadi aliran modal keluar (capital flight). Selanjutnya, harga kebutuhan pokok masih mengalami peningkatan, inflasi bahan makanan bulan Agustus masih mencapai 0,91% (month to month) atau 9,26% (yoy).

Selain itu, buruh juga melakukan demonstrasi serta data federasi serikat pekerja PHK sudah mencapai lebih dari 100 juta orang. Sementara itu, pemerintah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam kondisi fundamental yang kuat serta stabil. "Krisis ekonomi di Malaysia telah menjalar pada krisis politik, ini harus segera direspon, jangan hanya memberi ketenangan saja," kata Eny.

Dia mengkhawatirkan  Indonesia akan kembali terjebak pada krisis ekonomi seperti pada tahun 1998. karena kemungkinan itu bukan merupakan hal yang mustahil. Untuk itu harus segera dilakukan langkah-langkah yang konkret, cepat dan tepat untuk memitigasi potensi risiko krisis. bari/mohar/fba