NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir sekitar 191.757 rekomendasi senilai Rp 103,19 triliun terkait penggunaan anggaran di pemerintah. Rekomendasi itu  merupakan temuan “penyimpangan” sejak Sejak 2004 hingga semester I/2011. Sayangnya, baru sekitar 50% yang ditindaklanjuti. Sisanya masuk “tong sampah”, alias tak ada kejelasan. Apalagi temuan yang menyangkut kerugian negara kebanyakan tidak jelas juntrungannya.

Berdasarkan data BPK, sejak 2004 hingga semester I/2011 ada sekitar 85.139 kasus kerugian negara dengan total Rp 17,93 triliun. Namun baru 18.297 kasus senilai Rp 1,81 triliun yang diselesaikan melalui angsuran. Sedangkan yang dilunasi tercatat 22.992 kasus senilai Rp 4,84 triliun.

Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra),  Uchok Sky Khadafi mengaku tak heran dengan minimnya rekomendasi BPK yang menyangkut kerugian negara ditindaklanjuti. Alasannya penegak hukum memang tidak punya komitmen menindaklanjkuti data BPK.

“Kami maklum dengan penegak hukum, misalnya saja terkait dana APBD, maka kita tahu aparat penegak hukum mendapat dana hibah dari Pemda seperti dana keamanan pemilukada.  Jadi, wajar aparat masuk angin,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (4/10)

Selain itu, kata Uchok, audit BPK yang diverifikasi di lapangan ternyata hanya 15%. Oleh sebab itu temuan angka-angka penyimpanganya pun kecil-kecil, berkisar Rp300 juta atau Rp500 juta. “Karena nilai yang kecil itulah, maka aparat hukum  merasa kurang greget untuk menyelidiki dan menyidik. Jadinya mungkin merasa tidak sepadan dengan ongkos penyelidikan dan penyidikan yang mahal,”paparnya

Lebih jauh kata aktivis anti korupsi ini, audit BPK sejauh ini terkesan masih berfungsi sebagai “pajangan” eksekutif dan legislatif. Beberapa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) memang bisa “dibeli”. “Seharusnya kementerian atau lembaga jangan bangga dulu kalau dapat WTP karena yang diverifikasi hanya 15%. Kalau audit yang diverifikasi lapangan 50%, bisa jadi semua kementerian akan “jatuh”,” jelasnya

Oleh karena itu, Uchok  menyarankan metode audit BPK harus diubah. Artinya para auditor ini tidak boleh ketemu langsung dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dengan bertemu langsung, maka audit bisa dipilih-pilih.

“Di situlah pintu korupsi terbuka lebar. Makanya ke depan, tidak boleh auditor BPK ketemu langsung dengan SKPD, tapi bisa lewat internet atau perangkat lainnya. Verifikasi lapangan terhadap audit BPK juga harus ditambah, jangan hanya 15%,” imbuhnya.

Terkait banyaknya temuan BPK yang tidak ditindaklanjut, kata Direktur eksekutif Indonesian Budget Center (IBC) Arif Nur Alam, salah satunya disebabkan laporan pemeriksaan BPK itu tidak berkualitas. Sehingga wajar kalau laporannya banyak masuk "tong sampah". “Saya sudah lama mengatakan itu. Kalau laporan BPK tak ada kerja sama dengan KPK dalam menindaklanjuti temua penyimpangan itu sama saja dengan laporan pepesan Kosong saja,” tegasnya

Lebih jauh kata Arif, laporan BPK menjadi tidak bermutu. Penyebabnya antara lain, banyak diisi mantan politisi yang “kalah”. Jadi wajar mereka ikut bermain. “Sebaiknya orang–orang yang menjabat di BPK itu diganti saja. Dalam BPK saat ini terdapat orang orang yang kalah dalam ajang politik pemilu tahun lalu,”tandasnya

Yang lebih parah lagi, kata Arif, belum lama ini terdengar ada anggota BPK  perwakilan Jawa Barat yang ditangkap KPK karena ketahuan menyalahgunakan uang negara. “Seharusnya BPK mempunyai aturan internal yang kuat,transparansi kepada masyarakat dalam pelaporan,namun  semua itu percuma kalau didalam BPK masih ada orang orang kotor” ujarnya.

Pandangan berbeda dari pengamat hukum FHUI, Erman Rajagukguk menilai tidak semua hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu buruk kualitasnya. Masalahnya, hasil audit itu tak bisa dilihat secara umum. “Hasil audit itu harus dilihat kasus per kasus, tidak bisa digeneralisir,” katanya kemarin.

Namun, kata dia, BPK itu memiliki SOP dalam melakukan audit. Sehingga audit terhadap sebuah instansi yang belum selesai, maka BPK belum bisa mengumumkan hasilnya. “Hasil audit itu masih merupakan rahasia, kalau auditnya belum selesai,”tegasnya.

Tindak Lanjut

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengungkapkan semenjak 2003 hingga semester I/2011, terdapat 305 kasus korupsi. Akan tetapi kasus korupsi yang sudah ditindaklanjuti baru 166 kasus. “Dari 2003 sampai sekarang 305 kasus dengan total senilai Rp33,66 triliun, dan 11 kasus diberhentikan atau SP3," jelasnya

Untuk itu, kata Hasan, BPK akan terus melakukan pembicaraan kepada penegak hukum perihal pemberhentian penyidikan 11 kasus korupsi ini. "Kami akan melakukan komunikasi kepada penegak hukum. Apakah laporan kami kurang, atau ada yang lain apa tidak cukup untuk dilanjutkan," tambahnya.

Namun, dari 305 kasus, dijelaskan Hasan, baru 166 kasus telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI dan KPK dan Kejaksaan RI. "Untuk gelar perkara dan penelitian sudah sebanyak 21 kasus, penyidikan 24 kasus, proses sidang sebanyak satu kasus, penuntutan sebanyak 11 kasus," imbuhnya.

Anggota BPK lainnya, BPK Taufiequrachman Ruki mengatakan BPK akan mengejar kebocoran-kebocoran yang terjadi di sisi penerimaan negara. Jika kebocoran ini ditutupi, maka penerimaan negara akan makin tinggi. "Jadi perlu pencegahan kebocoran. Bukan hanya peningkatan pembelanjaan, tapi pada penerimaan negara juga terjadi kebocoran. Itu yang ingin saya kejar," ujarnya.

Mantan Ketua KPK, di sisi pajak saja banyak sebenarnya yang bisa dikejar untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun dicurigai masih banyaknya kebocoran di sisi ini.  "Misalnya, kewajiban membayar pajak untuk deposito dan tabungan. Bagaimana kita melakukan audit kepada bank. Di bank daerah juga begitu. Kemudian ada kewajiban membayar pajak buat bendaharawan. Itu bendaharanya kita audit. Untuk mendongkrak penerimaan negara," katanya. munib/agus/iwan/cahyo