Sikap birokrat terkait dengan anggaran negara di negeri ini memang menggelikan. Pasalnya, banyak pimpinan daerah sekarang merasa takut mencairkan anggaran berbuntut korupsi. Padahal penambahan anggaran meningkat pesat seperti deret ukur, tetapi penyerapannya bergerak lamban selaras deret hitung. Bahkan, jika tidak diingatkan, penyerapan anggaran nyaris bergerak lamban sekali. Harusnya dana negara yang melimpah yang mestinya disambut dengan sukacita, namun oleh sebagian kuasa pengguna anggaran diperlakukan seperti ular berbisa yang setiap saat dapat melilit lehernya.

Sebagian pimpinan daerah malah “menimbun” uang negara di bank dengan alasan takut dipidana jika salah membuat kebijakan, padahal kalau bekerja jujur kenapa mesti takut dipidana?  Kondisi seperti ini sekarang banyak terjadi di daerah. Tidak mengherankan jika dana transfer dari pusat yang mengendap di deposito dan giro di daerah hingga semester I- 2015  mencapai Rp273,5 triliun atau sekitar 42% dari total dana transfer ke daerah tahun ini yang sebesar Rp664,6 triliun. Ini menggambarkan bukan main besarnya dana negara mengendap di bank, dimana seharusnya lebih cepat digelontorkan untuk merealisasikan pembangunan di daerah.

Bukan cuma dana dari pusat yang tersendat penyerapannya. Anggaran daerah juga tidak terserap secara maksimal. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan realisasi belanja APBD hingga 31 Juli 2015 rata-rata hanya sekitar 36,5%, dengan perincian APBD provinsi 39,2% dan kabupaten/kota 24,29%. Padahal, dana sebesar itu akan menjadi sumber daya ekonomi yang sangat hebat bagi peningkatan laju pertumbuhan perekonomian nasional yang sedang dilanda kelesuan, kalau saja dapat dipercepat penyerapannya secara maksimal.

Apalagi di saat perekonomian nasional sekarang lagi melambat dan beragam aktivitas ekonomi lainnya tidak seperti beberapa tahun lalu, percepatan belanja pemerintah harusnya menjadi solusi efektif untuk menggairahkan keadaan.  Ibarat saluran pernafasan yang tersumbat dan menimbulkan penyakit akut, percepatan belanja pemerintah itu serupa alat pemecah gumpalan yang paling ampuh, sehingga kegiatan ekonomi domestik segera mencair.

Kita melhat negeri ini sebenarnya tidak kekurangan uang. Seperti ernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, uang kita banyak, tetapi selama ini dibiarkan “tidur” dan tidak digunakan sebagai mesin penggerak ekonomi. Sejarah panjang bangsa ini mestinya mampu menghasilkan banyak pengetahuan dan peningkatan kemampuan, termasuk kemampuan mengurus uang negara. Namun, kenyataannya, semakin bertambahnya uang dan pengetahuan tak sepenuhnya paralel dengan kepiawaian birokrat  mengatur anggaran dengan benar dan profesional.

Karena itu, kita wajar memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah pusat yang memotong mata rantai kelambanan penyerapan anggaran. Begitu juga kita mengapresiasi daerah-daerah yang mampu menyerap anggaran lebih dari 50% hingga kini. Pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) oleh Kejaksaan Agung untuk mendampingi penggunaan anggaran di daerah seharusnya bisa menghapus alasan ketakutan pejabat daerah untuk dikriminalisasi.

Begitu pula dengan penegasan pemerintah bahwa kesalahan administrasi tidak serta-merta berujung pemidanaan, harusnya menjadi resep manjur bagi birokrat yang menjalankan pekerjaannya dengan jujur dan benar.  Namun, kita tetap mengingatkan pula jangan sampai sejumlah garansi itu dijadikan pintu masuk untuk coba-coba “mengakali” proyek. Karena itu, pengawasan superketat harus ditingkatkan kualitasnya untuk menutup ruang bagi munculnya moral hazard  yang setiap saat bisa terjadi. Semoga pimpinan daerah tidak merasa takut jika mempercepat realisasi belanja negara, asalkan bersikap jujur dan profesional.