NERACA

Jakarta - Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja sama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hasanudin mengatakan realisasi penyerapan anggaran kementerian tersebut mencapai Rp39,21 triliun hingga Rabu (2/9). "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dapat melaksnakan pembangunan dengan realisasi penyerapan anggaran sampai hari kemarin, Rabu, 2 September 2015 sebesar Rp39, 21 triliun atau 33,04 persen dengan progres fisik sebesar 35,74 persen," katanya di Jakarta, Kamis (3/9).

Ia mengatakan realisasi penyerapan anggaran tersebut sebesar 33,04 persen dari total anggaran infrastruktur yang dimiliki Kementerian PUPR sebesar Rp118,5 triliun pada 2015. Ia mengatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya tantangan terkait perubahan nomenklatur sampai dengan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terakhir pada Mei 2015. Namun, ia mengatakan ke depan masih diperlukan suatu percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2015 terutama dalam rangka mengejar target minimal kemajuan penyerapan anggaran di Kementerian PUPR sebesar 93 persen pada akhir 2015. Dengan demikian, lanjutnya, rata-rata penyerapan kurang lebih Rp17,79 triliun per bulan selama empat bulan.

Lebih lanjut ia mengatakan Kementerian PUPR telah mendapatkan pagu anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp103,8 triliun yang mana harus didukung dengan persiapan pelaksanaan anggaran secara hati-hati dan cermat. Rapat kerja internal Kementerian PUPR itu dilaksanakan selama dua hari, yakni 3-4 September 2015. Rapat kerja tersebut berisikan agenda antara lain paparan kepala badan pengelolaan infrastruktur wilayah tentang arah kebijakan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dan kisi-kisi percepatan pembangunan 2015/2016.

Kemudian, dilanjutkan dengan paparan dari direktur bina konstruksi terkait kebijakan dan kegiatan pelelangan tahun anggaran 2016. Selanjutnya, paparan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terkait percepatan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015 dan persiapan pelaksanaan anggaran 2016.

Sementara, pada Jumat (4/9) agenda rapat kerja tersebut antara lain arahan dari Menteri PUPR tentang kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2016 dan laporan dari Sekretaris Jenderal PUPR tentang hasil konsolidasi biro-biro terkait percepatan pelaksanaan anggaran 2015. Kemudian, pada hari kedua itu akan dilanjutkan arahan dari wakil presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah shalat Jumat, peserta rapat akan mendengarkan arahan menyeluruh dari Menteri PUPR yang sekaligus menutup rapat kerja tersebut.

Ia menambahkan berdasarkan catatan pengawasan elektronik ("e-monitoring") pada Rabu (2/9) hingga pukul 19.00 WIB, balai dengan penyerapan anggaran paling tinggi di bidang-bidangnya adalah pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, penyerapan anggaran terbaik dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Maluku Utara sebesar 59,8 persen. Kemudian, pada bidang bina marga, penyerapan anggaran terbaik dilakukan oleh Balai Besar II Padang sebesar 40,04 persen. Kemudian, di Direktorat Jenderal Cipta Karya, penyerapan tertinggi dilakukan oleh Provinsi Maluku sebesar 45,26 persen.

Sedangkan dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, penyerapan tertinggi pada sektor penyediaan perumahan susun sebesar 20,02 persen. Selain itu, ia mengatakan Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mendaftarkan seluruh pagunya untuk 2016 sebesar Rp18,19 triliun. Ia mengatakan langkah Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebut patut mendapatkan apresiasi dan dapat menjadi contoh di lingkungan Kementerian PUPR.