NERACA

Jakarta – Mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyerukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk go public atau IPO, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan program pelepasan saham perdana kepada publik (IPO) sejumlah anak usaha perusahaan milik negara yang akan direalisasikan pada tahun 2016.”Kita sedang menyiapkan 'roadmap'gambaran besar IPO anak usaha BUMN. Diharapkan pada tahun depan ada yang direalisasikan,"ujarnya di Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut Rini, setelah membahas rencana IPO anak usaha secara menyeluruh, maka akan dilanjutkan dengan penetapan sektor usaha mana saja yang diarahkan untuk IPO. Meski begitu dirinya tidak merinci berapa jumlah anak usaha BUMN yang akan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dirinya hanya menjelaskan bahwa dorongan IPO anak usaha BUMN dapat meningkatkan kapitalisasi pasar BUMN di pasar modal. Sekadar catatan, BUMN publik saat ini mengambil porsi sekitar 30%  kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, sehingga telah menjadi penentu pergerakan indeks harga saham di lantai bursa. Untuk itu tambahnya, Deputi Kementerian BUMN sedang mendetilkan satu per satu anak usaha BUMN yang diproyeksikan bisa IPO. "Mungkin, nama-nama yang siap IPO akan bisa diketahui bulan depan," tegas Rini.

Sebelumnya sejumlah nama anak usaha BUMN yang akan IPO pada kepemimpinan Menteri BUMN sebelumnya, meliputi PT Pertagas, PT Pertamina Drilling Services, PT Pertamina Geo Energy yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selain itu, juga terdapat nama PT PLN Batam, anak usaha PT PLN (Persero).

Kemudian kedepanya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal membuat satu divisi khusus yang tugasnya membuat perjanjian dengan perusahaan BUMN untuk melakukan privatisasi. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan BUMN go public di pasar modal, “Kita buat divisi khusus demi memuluskan rencana peningkatan perusahaan BUMN untuk melakukan IPO,”kata Direktur Utama BEI, Tito Sulistio.

Menurutnya, hadirnya satu divisi khusus untuk deal BUMN mengenai privatisasi sangat diperlukan karena harus ada perlakukan yang beda baik itu dalam melobi dan edukasi. Kata Tito, divisi yang mengurusi privatisasi BUMN nantinya akan dibawahi seorang Kepala Seksi, dan orang yang akan bertugas di posisi tersebut sudah ada.

Bahkan, pemilihan orang menjadi Kepala Seksi di divisi tersebut yang paling terpenting mengerti proses IPO, privatisasi, dan konsep-konsep dasarnya. Pihaknya pun akan lebih intens bersinergi dengan Kementerian BUMN‎,”Saya yang penting satulah, satu pandangan presepsi f‎ilosofis, bahwa karena go public pasar modal domestik menjadi baik, bukan tunggu pasar modal domestik membaik baru kita go public atau privatisasi," ungkap dia.

Dia berharap, pengelola kebijakan BUMN di Indonesia mengerti privatisasi BUMN tersebut, agar pasar modal Indonesia menjadi lebih meriah,”Divisi ini akan langsung ada di bawah saya dan Direktur Penilaian Perusahaan Pak Samsul Hidayat mengingat potensinya cukup besar," sebut Tito. (bani)