Jakarta - Presiden Jokowi  mengingatkan para menteri untuk waspada dan hati-hati dalam menerbitkan regulasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi Indonesia saat ini.  Ada sejumlah hal yang dijadikan catatan Presiden untuk para menterinya. Sementara Direktur IMF Christine Lagarde menilai makro ekonomi Indonesia sekarang jauh lebih kuat dibandingkan tahun 1998.

NERACA

"Kondisi ekonomi kita saat ini kalau dibandingkan dengan tahun 1998 maupun 2008 dari angka-angka yang saya peroleh dikatakan jauh lebih baik. Tapi perlu saya sampaikan, apapun kita harus hati-hati. Waspada! Diperlukan deregulasi besar-besaran dan pembuatan regulasi yang baru yang betul-betul memberi iklim yang baik pada ekonomi kita dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi di hadapan para menteri dan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (2/9).

Saat ini, menurut  Jokowi, Indonesia saling kejar dengan waktu untuk membuat ekonomi Indonesia tetap stabil. Saat ini, kata Presiden, rasio kecukupan modal masih di atas 20%.  Sedangkan cadangan devisa masih US$ 107 miliar, rasio utang luar negeri  34%.

"Ini juga sangat bagus kalau dibanding dengan negara lain. Termasuk ini yang paling baik di Asia. (Rasio utang) Ini masih sangat jauh dari rasio yang ada dari tahun 1998, yaitu di atas 120%,” ujarnya.

Kondisi-kondisi seperti ini, kata dia, jangan sampai membuat Indonesia tidak hati-hati. Pemerintah tetap harus siaga, jaga-jaga, waspada, semua jurus dikeluarkan. Presiden menghendaki, aturan yang belum terlalu mendesak untuk ditahan terlebih dahulu. Dia ingin, peraturan yang menghalangi investasi segera dibuang. Sebab, iklim perekonomian memerlukan regulasi yang mendukung.

"Sehingga mana yang tidak, langsung potong, mana yang masih diproses, perlu diproses, mana yang masih perlu kajian, dikaji. Saya ingin juga agar secepatnya revisi undang-undang yang hambat apapun, baik dalam pengadaan barang jasa, berkaitan iklim usaha itu segera direvisi," ujarnya.

Namun secara terpisah, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memperingatkan dunia bahwa gonjang ganjing pasar keuangan dunia belakangan ini menunjukkan betapa cepat meningkatnya risiko menular dari sebuah perekonomian ke perekonomian lainnya.

"Apa yang terlihat pada beberapa pekan terakhir adalah betapa kebanyakan Asia berada di pusat ekonomi global dan betapa satu gangguan pada salah satu pasar di Asia bisa benar-benar tumpah menulari seluruh dunia," kata Lagarde dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Lagarde mengatakan perekonomian dunia tengah menghadapi angin kencang dari upaya penyeimbangan kembali ekonomi Tiongkok, pertumbuhan ekonomi yang lambat di Jepang, jatuhnya harga komoditas dan ketidakpastian soal suku bunga acuan di Amerika Serikat.

Karena itu, kebijakan perlu dirajut untuk setiap negara, tetapi yang paling penting melibatkan penguatan ketahanan dengan menempuh kebijakan fiskal yang pruden (hati-hati), mengendalikan pertumbuhan kredit yang terlalu ekspansif, menyelaraskan tingkat mata uang dengan tindakan sebagai pengantisipasi kejutan di pasar, memperkuat cadangan devisa dan memperkuat regulasi.

"Pihak berkebijakan dan para penyelia secara konstan haru tetap mewaspadai, terutama ketika ada produk-produk baru dan inovatif, yang risikonya harus di bawah pengawasan lembaga pengawas, baik itu dalam perbankan tradisional, dalam sistem perbankan yang terganggu seperti sekarang maupun dalam sistem perbankan bayangan," kata Lagarde.

Lebih Kuat

Meski demikian, Lagarde menilai posisi makro ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan posisi pada 15 tahun lalu. "Persoalan perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lain di dunia internasional, termasuk di Tiongkok," ujarnya Lagarde usai bertemu pimpinan DPR- RI di Jakarta, kemarin.

Dia menilai, pemerintah Indonesia selama 15 tahun di era reformasi sudah mengatur ekonomi makro dengan baik sehingga posisinya sudah jauh lebih baik.

Selain itu, IMF menilai perlu adanya inovasi sektor keuangan di wilayah Asia terutama dalam hal pendalaman pasar keuangan. Menurut dia, sektor keuangan Asia telah mendukung tingkat pertumbuhan yang luar biasa, namun sektor tersebut perlu mencontoh sektor manufakturnya yang secara terus menerus berkembang ke arah nilai tambah produk yang lebih tinggi dan prosesnya yang lebih efisien.

"Apa yang kita bicarakan adalah pendalaman sektor finansial di dalam suatu negara. Dan itu berarti pergeseran dari praktek-praktek perbankan tradisional yang berfokus pada deposito dan pinjaman komersial untuk perusahaan-perusahaan," ujar Lagarde.

Menurut dia,  pasar yang lebih dalam dapat membantu Asia mendapatkan manfaat dari peluang perdagangan baru, meningkatkan produktivitas angkatan kerja yang tumbuh di beberapa negara, dan saling mendukung terhadap negara yang angkatan kerjanya mulai menua.

Menurut dia, kondisi ekonomi Asia saat ini mengalami tekanan dari pelemahan perekonomian dunia. Hal itu dinilai akan menjadi satu tantangan besar dan masalah yang kompleks untuk pembangunan benua yang memiliki populasi terbesar di dunia itu di masa depan.

Salah satu sektor yang akan memegang kunci kesuksesan pembangunan di Asia, kata Lagarde, yaitu sektor keuangan. Menurut dia, sektor keuangan akan memainkan peran penting dan sangat krusial lantaran terhubung secara langsung kepada kemajuan ekonomi dan kestabilan ekonomi.

Oleh karena itu, Lagarde menyerukan semua negara Asia untuk bekerjasama memastikan kemajuan kawasan di tengah kondisi pelemahan ekonomi global saat ini.

Namun, dia mengingatkan pendalaman pasar keuangan juga harus diiringi dengan sistem keuangan yang diatur dengan baik.

"Biar saya perjelas, saya tidak menghimbau untuk memberikan pembiayaan yang berisiko. Sistem keuangan yang lebih dalam dapat menjadi perisai terhadap volatilitas, namun itu juga harus diatur dengan baik. Itu berati kita harus tetap waspada terhadap sumber-sumber baru yang berisiko sistemik seperti shadow banking," kata Lagarde.

Dia juga memberikan apresiasi kepada Indonesia atas upayanya menjaga stabilitas perekonomian dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.  "Kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara, sehingga tidak bisa disamakan. Namun secara garis besar, ada lima hal yang perlu tetap dijaga dalam kondisi saat ini yaitu kebijakan fiskal, pengendalian pertumbuhan kredit, menjaga fluktuasi nilai tukar, menjaga kecukupan cadangan devisa, dan  membangun pengawasan dan pengaturan sektor keuangan yang solid," ujarnya.

Sebelumnya pengamat ekonomi UI Prof Dr  Ari Kuncoro berpendapat bahwa Indonesia tidak telat dalam mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global. "Sebenarnya ini bukan masalah telat karena yang kita antisipasi adalah kenaikan tingkat bunga dari Amerika (The Fed) tapi tiba-tiba yang meledak adalah devaluasi yuan Tiongkok," kata Ari, Selasa.

Dekan Magister Ekonomi Manajemen FEUI itu menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi beberapa pendapat yang mengemuka di media belakangan ini bahwa pemerintah Indonesia telah mengantisipasi dampak guncangan perekonomian global.

"Umpamanya, kita melihat musuh dari barat, tiba-tiba dia muncul dari timur, jadi semua kaget," ujarnya.
Namun, Ari menambahkan kekagetan tersebut tidak boleh sampai menjadi permanen, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus segera bergerak untuk mengatasi kejadian yang tidak terduga tersebut.

Ari mengatakan langkah pemerintah Indonesia untuk melakukan sinkronisasi antara sektor fiskal dengan moneter terutama dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi, meskipun belum menunjukkan hasil yang nyata.bari/mohar/fba