Hendri B Satrio, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina - Sepertinya, Perlu Reshuffle Jilid Dua

Masyarakat memang telah banyak berharap kepada kepemimpinan presiden indonesia yang baru. Masyarakat berharap agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan juga yang lebih layak. Akhirnya terpilihlah Presiden Jokowi pada tahun 2014, rakyat pun berharap akan ada banyak perubahan pada pemerintahannya. Beragam janji Presiden Jokowi yang pro rakyat semakin membuat rakyat optimis akan memdapatkan perbaikan kualitas hidup yang semakin membaik.

Saat terpilih, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa janji yang akan memajukan perekonomian Indonesia seperti meningkatkan swasembada pangan, menyediakan lahan pertanian, bank tani, ketahan pangan juga energi serta akan mengurangi impor pupuk.

Dengan beragam janji-janjinya, akhirnya jokowi membentuk Kabinet Kerja, kabinet kerja adalah kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 ditambah PPP yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014 dan resmi dilantik sehari setelahnya. Dalam kabinet kerja Jokowi terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri

Namun dalam perjalanannya, Kabinet Kerja Jokowi-Jk tidak terdengar baik dan kinerja para menterinya pun dipertanyakan. Beragam kebijakan menterinya pun dianggap kurang tepat, khususnya dalam mewujudkan beragam janji-janji jokowi. Meski pergantian menteri telah dilakukan, namun perbaikan ekonomi pun masih belum bisa dirasakan, apalagi dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Beberapa pengamat politik pun beranggapan bahwa karena masih banyaknya menteri yang kurang layak dan dianggap pantas diganti namun tetap dipertahankan.

“Kalau ibaratnya sakit, dikasih obat sementara dulu untuk menurunkan panas tapi tidak menyembuhkan penyakit secara keseluruhan. Kelihatan pak Jokowi ingin memberikan kesempatan pada menteri-menteri perekonomian,” ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri B Satrio.

Hendri juga menambahkan, kalau dilihat dari Menteri Keuangan, memang kerja sendiri sehingga terlihat cukup pontang-panting untuk menangani ekonomi ini. Jadi memang menteri-menteri teknis di bawah koordinasi Kementerian Perekonominan selain Kementerian Keuangan ini harus lebih menggenjot kinerjanya supaya bisa sama larinya dengan Kementerian Keuangan. Karena Menteri Keuangan telah selesai dibeberapa tahap, pada tahap RAPBN hingga penyiapan anggaran, tapi memang menteri-menteri bidang perekonomian ini agak terbatuk-batuk dalam penyerapan anggaran maupun dalam pelaksanaan kebijakan.

 “Ada beberapa kebijakan yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dikomunikasikan lebih pada rakyat oleh pak Jokowi, seperti harga minyak yang ada di bawah Kementerian ESDM, kemudian juga beberapa kementerian BUMN yang kelihatannya agak kesulitan juga untuk mendapatkan atau meraih keuntungan supaya penerimaan Negara bisa lebih baik, atau kementerian-kementerian lain yang memang masih terbatuk-batuk seperti Kementerian Perindustrian yang memang belum terlihat kinerja untuk mendorong industri kita, apalagi UKM dan Pertanian,” tambah Hendri.

“Banyak sekali memang pekerjaan rumah di ekonomi, menurut saya, dengan tidak adanya reshuffle kementerian teknis kecuali Menteri Perdagangan kemarin, seharusnya menteri-menteri ini bisa menggenjot kinerjanya, terutama dari kementerian UKM, Perindustrian, dan Pertanian. Kalau memang diperlukan reshuffle jilid dua, sebaiknya memang dilakukan saja”, tutup Hendri. (bias)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…