Enny Sri Hartati, Direktur Indef - Kerja Para Menteri Kurang Optimal

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menegaskan terpuruknya ekonomi dan lemahnya roda perekonomian nasional memang karena kerja menteri yang kurang optimal sehingga tidak mampu menghadapi gejolak yang terjadi saat ini. "Ekonomi domestik sedang mengalami goncangan bahkan sudah sedikit lagi masuk dalam jurang krisis, ini karena presiden Jokowi salah dalam memilih menteri yang tergabung dalam kabinet kerja," tegas Enny kepada Neraca.

Ibarat musik, lanjut Enny, bisa terdengar merdu, bahkan bisa sumbang. Jika seorang komposer sudah meramu alunan sebuah lagu tapi tidak didukung oleh pemain musik dan penyanyinya maka lagu itu akan terlihat sumbang. Sama halnya dengan negara biarpun presiden membuat kebijakan pembangunan tapi tidak didukung oleh menterinya roda pembangunan tentu tidak berjalan. "Inilah yang dialami Indonesia saat ini, ibarat lagu terdengar sumbang. Walaupun presiden ngotot ingin membangun bangsa lebih baik dari semua sektor kalau tidak dibantu dengan baik pembangunan tidak bisa berjalan," tegas dia lagi.

Belum lagi, di level Eselon 1 hingga ke bawah. Di era kabinet kerja banyak terdengar bahwa eselon 1 hingga level bawah tidak tahu arah dari kerja para menterinya. Itu terlihat dari serapan anggaran terutama untuk belanja modal masih di bawah 25 persen itu masih sangat kecil mengingat sekarang sudah masuk awal September, sebentar lgi sudah akhir tahun. "Serapan anggaran yang rendah bukti para menteri tidak bisa bekerja optimal. Padahal mengelola anggaran bukan suatu hal yang sulit, itu saja belum bekerja maksimal, bagaimana jika dihadapkan dengan masalah yang besar," tanya Enny.

Sebagai contoh beberapa menteri yang dianggap sangat krusial seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), dulu saat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjanjikan harga akan mengikuti mekanisme pasar, tapi faktanya harga minyak dunia anjlok dikisaran 38 US$ per barelnya tapi harga BBM belum turun.

Menteri Pertanian banyak blusukan kesana kemari, tapi harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, menteri perindustrian katanya pertumbuhan industri naik tapi kini ramai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, belum lagi senter terdengar pembuatan website hingga menelan biaya hingga Rp 140 milliar yang dikeluarkan oleh menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani. Belum lagi menteri lain yang belum memunculkan gebrakan yang menuai hasil maksimal. "Dengan segudang permasalahan yang ada, dan belum tumbuhnya ekonomi dan sektor lain itu karena formasi dan menteri yang menjabat saat ini tidak bisa bekerja secara maksimal," ucapnya.

Tapi lagi-lagi, di tengah keterpurukan negara saat ini selalu faktor eksternal yang menjadi kambing hitam. Padahal jika memang kondisi fundamental dan pondasi ekonomi domestik yang kuat sebenarnya diterpa dari sudut manapun akan kuat. Jadi memang fundamental dan pondasi negeri ini sangat rapuh, jadi diterpa gelombang sedikit saja sudah goyah. "Fundamental dan pondasi ekonomi dan sektor yang lain memang masih rentan, sehingga diterjang sedikit badai saja sudah runtuh, inilah yang sedang kita alami, ekonomi jatuh dalam keterpurukan," ujarnya.

Celakanya lagi, dalam kondisi saat ini pemerintah meredamnya seolah-olah masih dalam kondisi aman, bahkan ekonomi dunia yang sedang tidak terlalu kondusif ini membuat negara seperti China bahkan negara sebesar Amerika saja sudah khawatir. Tapi Indonesia yang hampir masuk dalam jurang krisis dianggap dalam kondisi aman. "Sekarang dollar sudah menembus Rp14.000 per US$ tentu ini sudah sangat mengkhawatirkan, ini tentu butuh upaya ekstra dari pemerintah jika tidak ingin terjungkal dilubang krisis. Untuk mengatasi itu semua,  tentu butuh langkah dan kebijakan yang strategis dari Presiden dan Wakil Presiden, dan tentu saja dibantu oleh para menteri dalam memecahkan segudang masalah yang ada dinegeri ini," tandasnya. (agus)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…