NERACA

Jakarta-PT Berlina Tbk (BRNA) bakal melepas 10% sahamnya melalui skema penerbitan saham tanpa memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau private placement. Sesuai rencana, aksi tersebut bakal segera dilakukan pada kuartal keempat tahun ini.

Direktur Utama Berlina, Lim Eng Khim mengatakan, sudah terdapat tiga pemegang saham yang menyatakan komitmennya untuk menyerap saham baru tersebut. Salah satunya adalah PT Dwi Satrya Utama selaku pemegang saham pengendali perseroan dengan kepemilikan 51,42%.

Selain itu, komitmen juga diberikan oleh Presiden Komisaris Atmadja Tjiptobiantoro yang menguasai 7,21% saham perseroan, serta, Atmadja Tjiptobiantoro yang menguasai 4,27% saham perseroan.“Masing-masing akan ambil porsi. Ada tiga pemegang saham seluruhnya, sehingga Dwi Satrya Utama tidak akan menyerap seluruh saham baru,” jelas dia di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, dia masih enggan untuk membeberkan lebih jauh persentase saham baru yang akan diserap masing-masing pemegang saham. Perseroan pun akan meminta persetujuan dari pemegang saham dalam waktu dekat. Sementara itu, Direktur Keuangan Berlina, Roberto Bernhardeta mengatakan nilai private placement tersebut diproyeksikan sebesar Rp 40 miliar.

Seluruh dana bakal dialokasikan untuk mendanai ekspansi perseroan senilai total Rp 130 miliar. Investasi tersebut bakal dikucurkan pada kuartal keempat tahun ini hingga kuartal pertama 2016.“30% akan kami anggarkan dari internal. Sisanya, baru 70% bakal menganda dana dari private placement, pinjaman bank existing, dan leasing,” pungkas dia.

Mulanya, perseroan berencana menggelar penawaran umum terbatas (PUT) II dengan skema memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dengan target Rp 149,93 miliar. Perseroan kala itu berencana melepas 256,28 juta saham dengan nominal Rp 50 atau setara dengan 27,08% modal ditempatkan dan disetor.

Adapun harga pelaksanaan dipatok sebesar Rp 585. Namun, rencana tersebut urung dilakukan di tengah kondisi pasar yang tidak kondusif. Menurut Roberto, rights issue diprediksi baru bisa dilakukan pada 2017. Sehingga, aksi private placement dan pinjaman dari bank memang ditujukan untuk mengganti alokasi dana dari rights issue yang tertunda. (bani)