NERACA

Filipina – Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman program senilai US$400 juta untuk membantu Indonesia memperkuat sektor keuangannya, termasuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi rumah tangga miskin.

“Sektor keuangan yang dalam, likuid, dan efisien sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan. Dukungan ADB ini selaras dengan upaya reformasi tersebut, termasuk memperkuat operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator sektor keuangan yang baru,” ujar James Nugent, Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara, dalam keterangannya yang diterima Neraca, kemarin.

Ekonomi Indonesia saat ini berada di persimpangan, dengan pertumbuhan menurun dari 6,4% pada 2010 menjadi 4,7% pada semester 1 tahun ini akibat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan makroekonomi. Selain itu, ketimpangan pendapatan rumah tangga juga meningkat. “Dengan telah terjalinnya kaitan antara pengembangan sektor finansial dan tingkat pertumbuhan, saat ini diperlukan reformasi untuk meningkatkan akses pada jasa keuangan, yang penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan,” ungkap Sani Ismail, ekonom sektor publik ADB.

Sedangkan dari aspek akses kepada sektor keuangan, hanya sekitar 22% dari 40% penduduk termiskin di Indonesia yang memiliki memiliki rekening tabungan, dan hanya 13% sudah pernah menabung di institusi keuangan. Sebagai otoritas keuangan independen terpadu, OJK dibentuk untuk mengatur semua layanan keuangan di Indonesia, dan pemerintah telah menetapkan prioritas reformasi kebijakan, termasuk meningkatkan sektor pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank, serta mendorong akses yang lebih luas ke layanan keuangan.

Program Pengembangan dan Inklusi Pasar Keuangan dari ADB mendukung agenda reformasi pemerintah tersebut. Program ini mencakup dibentuknya kerangka pemberdaya yang lebih kuat bagi pasar modal, yang akan mendorong diversifikasi produk, termasuk makin banyaknya instrumen modal berbasis syariah.

Untuk meningkatkan akses keuangan bagi kelompok miskin, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro, sedangkan OJK juga telah memprakarsai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Program ADB ini ditujukan untuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi penduduk termiskin Indonesia sebanyak 25% pada 2020, selaras dengan target pemerintah.Program kemitraan ADB dengan pemerintah dan OJK ini akan berlangsung hingga Juni 2019.

ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 anggota – 48 di antara berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2014, keseluruhan bantuan ADB mencapai $22,9 miliar, termasuk pembiayaan bersama (cofinancing) senilai $9,2 miliar.

Sementara itu, World Bank mencatat pendalaman pasar keuangan (financial inclusion) di Indonesia tumbuh sebesar 16% dalam periode 2011-2014 kendati akses terhadap layanan keuangan masyarakat masih di bawah 40% dari total populasi di Tanah Air.

Co-author of Global Findex 2014 World Bank, Peter van Oudheusden mengatakan perkembangan inklusi keuangan di kawasan Asia Pasifik dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat menggembirakan. "Masih ada ruang untuk tumbuh," ujar Peter merespons peluang pasar Asia Pasifik ke depan dalam Peluncuran Laporan Global Findex 2014 'Measuring Financial Inclusion around the World' yang digelar di kantor Bank Negara Malaysia, Kamis (20/8).

Dalam periode itu, pertumbuhan inklusi keuangan Indonesia relatif lebih tinggi dari rata-rata Asia Pasifik yang naik 14%. Pada 2011, penetrasi layanan keuangan di Asia Pasifik tercatat 55% dari total populasi di Asia Pasifik. Tahun lalu, akses keuangan masyarakat di Asia Pasifik mencapai 69% dari total populasi di wilayah itu.