NERACA

Jakarta – Kebijakan pemerintah yang memberikan insentif pajak atau tax holiday dikritik oleh ekonom senior dan guru besar FEUI Prof Dr Emil Salim. Menurut dia, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar yang diberikan insentif pajak namun juga kepada pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pasalnya ketika terjadi krisis, sektor UKM yang mampu membangkitkan kembali perekonomian Indonesia sehingga ketika diberikan insentif maka sektor UKM dapat menghadang terjadinya krisis. "Bicara tax holiday, kenapa tidak diberikan kepada pengusaha UKM, padahal mereka juga terkena gejolak dan krisis," katanya, kemarin.

Emil mengharapkan pemerintah memberikan perhatian kepada sektor riil serta UKM yang telah terbukti memiliki daya tahan, dibandingkan sektor finansial, serta membantu perekonomian Indonesia melewati masa krisis. “Tax holiday masih memikirkan untuk (investor) atas, belum yang di bawah. Sebaiknya insentif finansial seperti itu tidak diberikan untuk proyek-proyek besar saja,” katanya seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 159/PMK.010/2015 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan sebagai insentif untuk pengembangan industri pionir. Peraturan itu merupakan revisi dari PMK nomor 130/PMK.011/2011 dan PMK nomor 192/PMK.011/2014 yang salah satu poinnya adalah adanya penambahan jumlah industri pionir di sektor manufaktur yang berhak mendapatkan insentif tax holiday.

Terkait pembangunan, mantan Menteri Perhubungan pada era Orde Baru ini juga mengingatkan pentingnya pemerataan di berbagai kawasan Indonesia, termasuk di wilayah perdesaan, yang selama ini akses transportasinya masih buruk. “Belum ada strategi pembangunan untuk negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, terutama di infrastruktur, pendidikan dan pangan. Gambaran makronya terlihat, pembangunan masih terpusat di Jawa, Sumatera, dan Bali,” katanya.

Emil juga mengatakan rencana pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini ditentukan oleh lobi-lobi politik bukan karena kebutuhan yang mendasar untuk menyatukan konektivitas antarwilayah. “Sekarang penciptaan proyek tidak lagi mengandalkan birokrasi tapi karena political interest. Misalnya proyek kereta api cepat yang tidak tercantum dalam nota keuangan maupun rencana Bappenas. Ini logikanya darimana?,” kata salah satu begawan ekonomi Indonesia itu.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharam mengatakan, pelambanan ekonomi global memengaruhi ekonomi dalam negeri. Hal ini berdampak pada pelaku usaha UMKM yang kehilangan omzetnya sekitar 30-40 persen.

Agus menilai, pemerintah harus memerkuat sektor tersebut jika memandang UMKM sebagai pondasi perekonomian nasional. Hal ini diperlukan karena daya saing masyarakat menurun padahal menjadi salah satu modal bagi UMKM jelang pasar bebas ASEAN (AEC). "UMKM kita sudah lampu kuning meski belum mengarah pada krisis," katanya.

Menurut dia, 98 persen perekonomian dalam negeri dikuasai pelaku UMKM. Sisanya pelaku usaha bisnis dalam skala besar. Jika pondasi UMKM diperkuat, kondisi krisis seperti 1998 tidak akan mengganggu sektor tersebut.

Wakil Ketua Komite DPD Ghazali Adan mengatakan, salah satu keluhan pelaku UMKM adalah penurunan daya beli masyarakat yang berdampak penurunan omzet bagi pelaku UMKM, khususnya di daerah. "DPD mengapresiasi langkah pemerintah mengenai transfer dana daerah. Kita berharap langkah ini mampu memberikan stabilitas ekonomi daerah dan menguatkan pelaku UMKM," katanya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini sektor UMKM tidak dapat membentengi pelemahan ekonomi seperti sebelumnya. Pada krisis ekonomi 1998, sektor UMKM mampu menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi saat ini penuh ketidakpastian apakah Indonesia memasuki fase krisis atau belum. Namun di lapangan terdapat beberapa sektor produktivitas yang sudah berhenti akibat penurunan perekonomian global. "Saat ini sejumlah sektor seperti tambang dan manufaktur sudah tidak berjalan akibat pelambanan ekonomi global," katanya. bari