NERACA

Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kualitas beras bagi warga miskin (raskin) yang ada di gudang-gudang bulog saat ini sudah meningkat. "Ada perbaikan kualitas. Sebenarnya pemerintah membeli beras dengan kualitas medium," kata Mensos Khofifah seperti dikutip laman Antara, Selasa (1/9).

Beras kualitas medium dengan ciri-ciri tidak berbau apek, tidak berwarna kuning, tidak berkutu, tidak berbatu atau juga berjamur serta layak konsumsi. Mensos mengatakan, dalam kunjungan kerjanya ke daerah-daerah selama ini selalu menyempatkan diri melakukan sidak ke gudang bulog untuk memastikan stok raskin dan melihat kualitas beras.

Dengan kualitas beras medium tersebut, terminologi miskin yang selama ini disematkan dan sudah populer pada raskin bisa berubah menjadi beras bagi warga sejahtera atau rastra. Sama seperti terminologi bagi kartu keluarga miskin yang berubah menjadi kartu keluarga sejahtera, maka rastra dinilai Khofifah juga sejalan.

"Sebetulnya raskin itu bukan sebuah terminologi dalam APBN, tapi ini sebetulnya subsidi pangan antara lain untuk beras. Nanti kita akan sampaikan kepada Menko PMK (Puan Maharani) dan Menko Perekomomian (Darmin Nasution) supaya penyebutannya bisa sama menjadi rastra," kata Khofifah.

Saat ini yang difokuskan adalah pada peningkatan kualitas, setelah itu baru pada tepat jumlah, kata dia. Raskin atau rastra diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga masing-masing sebanyak 15 kilogram dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram.

Soal kualitas raskin yang tidak baik sempat diakui oleh Presiden Joko Widodo. Maka dari itu, Presiden meminta kementerian terkait menjaga kualitas dan kelayakan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang diberikan pada masyarakat.‎ Presiden mengaku dirinya masih mendapatkan laporan adanya raskin yang tidak layak dikonsumsi. "Semoga kualitasnya ke depan lebih baik," ujar Presiden, kala itu.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajaran pembantunya untuk menyempurnakan mekanisme penyaluran beras itu agar sampai ke tangan yang berhak. “Saya masih menerima laporan tentang permasalahan raskin. Di antaranya pagu anggaran yang tidak cukup untuk rumah tangga sasaran (RTS). Ini karena data penerima raskin tidak sinkron, sehingga mekanisme penyaluran tidak berjalan dengan baik,” keluh Jokowi.

Ia menegaskan perlunya mekanisme distribusi raskin dievaluasi agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran. Sistem yang sudah berjalan saat ini tetap bisa diteruskan dengan beberapa perbaikan validasi data penerima (RTS). Terakhir, Jokowi meminta kementerian terkait menaruh perhatian khusus terhadap masalah kerawanan pangan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Presiden, meskipun masalah di sana sudah ditangani, tapi kenyataannya pemberitaan tentang kerentanan pangan di NTT masih terus berlangsung. "Ini perlu dicek ke pemerintah daerah," kata Jokowi