NERACA

Jakarta – Pengamat Ekonomi Hendri Saparini mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyepakati belum akan mengambil opsi darurat yakni menambah utang luar negeri untuk mengatasi pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. "Jadi tadi kita sepakat, kita belum perlu menggunakan instrumen-instrumen yang saat ini sifatnya darurat," kata Hendri Saparini setelah diterima Presiden Jokowi, Senin kemarin.

Ia bersama sejumlah ekonom ternama di Tanah Air dimintai pendapat oleh Presiden terkait kondisi perekonomian Indonesia. Hendri mengatakan upaya memanfaatkan hubungan bilateral dan meminjam dana dari lembaga multilateral memang merupakan salah satu instrumen yang belum dilakukan pemerintah untuk memperbanyak pasokan dolar di Tanah Air. "Tapi itu belum diperlukan oleh Indonesia," katanya.

Presiden justru menyampaikan masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan dari dalam negeri. "Jadi, tadi Presiden justru menyampaikan bahwa itu belum kita perlukan, masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau sektor usaha kita gerakkan, dalam berbagai kondisi perlambatan ini, ada insentif-insentif yang diberikan secara fokus itu akan bisa dorong ekonomi kita," katanya.

Menurut dia, Indonesia sedang tidak dalam kondisi yang sangat buruk sekarang ini karena masih mampu tumbuh dan mempunyai potensi dalam negeri. "Hanya bagaimana selesaikan ini secara bersamaan, tidak bisa parsial," katanya.

Ditengah kondisi perekonomi yang melemah seperti ini, muncul kabar bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) akan datang ke Indonesia. Datangnya IMF ke Indonesia mengingatkan memori ketika krisis 1998 yang menyebabkan utang Indonesia semakin membengkak. Namun begitu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa datangnya IMF bukanlah pemberi pinjaman dana kepada Indonesia. “Tidak ada agenda utang, IMF itu bukan pemberi pinjaman dana bagi Indonesia," kata Bambang.

Ia menjelaskan jika membutuhkan dana maka Indonesia akan kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam bentuk yang disesuaikan. "Kalau pun butuh pinjaman, kita kerja sama bilateral dan multilateral untuk menutupi kekurangan," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan kedatangan Christine Lagarde ke Indonesia pada awal bulan September 2015 tidak terkait pinjam meminjam. Luhut menegaskan kunjungan mantan menteri keuangan Perancis ke Indonesia adalah untuk bertemu Presiden Joko Widodo, menyampaikan pandangan-pandangan IMF tentang langkah-langkah stabilisasi ekonomi yang sedang dilakukan Indonesia.

"Indonesia tidak akan meminjam dari IMF. Kita tidak ada urusan dengan IMF dan (terkait hal ini) tidak akan ada yang bisa mengintervensi pemerintah Republik Indonesia dan Presiden Joko Widodo," ujar Luhut.

Sebelumnya, diberitakan Managing Director IMF Christine Lagarde datang berkunjung ke Jakarta, Indonesia, pada 1 hingga 2 September 2015, dan tujuannya tidak untuk membicarakan maupun membahas pinjaman baru. "Direktur Pelaksana mengunjungi Indonesia untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi terjadwal yang diselenggarakan Bank Indonesia dan IMF mengenai masa depan sistem keuangan di Asia," kata Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia Ben Bingham.

Bingham menanggapi maraknya pemberitaan bahwa kedatangan Lagarde ke Indonesia dalam rangka pembahasan program pinjaman baru untuk Indonesia, karena isu yang beredar tersebut tidak berdasar. "Spekulasi bahwa kedatangan Direktur Pelaksana untuk membahas pinjaman IMF dengan pemerintah Indonesia tidak memiliki dasar yang jelas," tegasnya.