NERACA

Jakarta – Ditengah kondisi perekonomian yang tengah melemah ini, para pekerja atau buruh diminta untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. “Ditengah kondisi ekonomi kita yang sedang bergejolak,perlu dukungan semua pihak untuk dapat membantu pemerintah mengambil langkah langkah taktis dan strategis dengan kebijakan kebijakan yang mampu mengatasi tantangan ekonomi kita yang sedang pada posisi tidak mengembirakan,” ungkap Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam pesan singkatnya, Senin (31/8).

Ia mengatakan dalam situasi seperti ini dibutuhkan kerjasama, kekompakan untuk terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga kepercayaan pasar dan investor terhadap ekonomi semakin besar sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar perlahan lahan tapi pasti semakin menguat. “Hal itu termasuk dalam hal kaum buruh yang akan turun demo pada tanggal 1 September 2015 agar dapat mempertimbangkan rencana tersebut. Dikala kondisi ekonomi kita seperti ini,buruh demo kelihatannya kurang tepat dan makin menambah ketidak percayaan investor kepada kita,” cetusnya.

Seharusnya, sambung Sarman, jika ada aspirasi buruh yang ingin disampaikan kepada pemerintah maka tidak perlu turun ke jalan, karena akan mengganggu aktivitas perdagangan dan bisnis. Alangkah baiknya aspirasi itu disampaikan melalui dialog atau dengan audensi akan lebih efektif dan terarah dari pada harus demo kejalanan yang menurunkan produktivitas pekerja.

Beberapa aspirasi buruh yang ingin disampaikan seperti permintaan menurunkan harga barang pokok dan BBM, meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk tidak terjadinya PHK besar-besaran akibat dampak kurs rupiah yang semakin melemah dan menurunnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai target.

Tuntutan lainnya memproteksi masuknya tenaga kerja asing , kenaikan upah minimum tahun 2016 sebesar 25 persen ,merevisi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, perbaikan aturan kesehatan dan keselamatan kerja dan pengadilan Hubungan Industrial dengan merevisi UU 2/2004. Semua tuntutan tersebut semuanya ada pada kebijakan pemerintah.

“Jika belum puas perwakilan buruh melalui Serikat Pekerja dapat meneruskan aspirasi tersebut ke DPR dan DPD yang kita yakini mampu memperjuangkan aspirasi tersebut. Ke depan kita harus manfaatkan institusi formal yang tersedia untuk menyalurkan aspirasi dan mengurangi aksi demo turun ke jalan dalam rangka menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif,” jelasnya.

Di era ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang akhir tahun ini akan diberlakukan, maka tidak tepat lagi buruh demo turun ke jalan karena persaingan dengan tenaga kerja dari 9 Negara Asean lainnya akan terbuka. “Buruh kita harus meningkatkan kompetensi,skill dan produktivitas untuk dapat menjadi tuan rumah dinegeri sendiri,” tukasnya.

Menyangkut permintaan kenaikan UMP 2016 sebesar 25%, Sarman yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta ini mengatakan bahwa hal itu masih terlalu dini dibicarakan karena Dewan Pengupahan sampai saat ini masih dalam proses survey. Khusus di DKI Jakarta, Dewan Pengupahanh akan melakukan survey sebanyak empat kali dan saat ini sudah dilaksanakan sebanyak dua kali.

“Setelah selesai Survey kita akan melakukan sidang untuk menetapkan angka KHL sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besaran kenaikan UMP 2016. Sampai saat ini kita masih memakai peraturan yang ada dalam melakukan survey maupun menetapkan UMP 2016. Kita berharap agar kaum buruh/pekerja dalam menuntut kenaikan UMP 2016 tidak berlebihan, harus melihat realitas yang ada yaitu situasi dan kondisi ekonomi kita yang sangat memukul dunia usaha,” katanya.

Yang kita harapkan, sambung dia, pada kondisi seperti ini dunia usaha jangan melakukan PHK, sembari menunggu langkah kongkrit pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian dari keterpurukan.