NERACA

Palembang - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Eddy Ganefo mengatakan target pemerintah dalam program satu juta rumah untuk segmen rumah komersil baru tercapai lima persen per Agustus 2015 karena dipengaruhi pelemahan ekonomi. "Saat ini kondisi perekonomian sedang melambat sehingga menurunkan daya beli masyarakat, sehingga segmen rumah komersil yakni rumah dengan harga Rp110 juta yang langsung terkena imbasnya. Hingga Agustus baru tercapai sekitar 20.000 unit," kata Eddy di Palembang, Senin (31/8).

Ia mengatakan, sementara ini realisasi rumah komersil sekitar 20.000 unit dari target sebanyak 400 ribu yang ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun. Berdasarkan data terakhir tersebut, Eddy memperkirakan kemungkinan besar hanya mencapai maksimal 80.000 unit hingga penutupan tahun. "Iya jika kondisi menunjukkan tren membaik, jika justru semakin memburuk maka bisa jadi hanya tembus sekira 50.000 unit saja," kata pengusaha asal Sumsel ini.

Ia mengemukakan, pelemahan ekonomi yang terjadi di dalam negeri sebagai dampak krisis ekonomi global telah berimbas negatif bagi sektor properti dengan ditandai penurunan hingga 30-40 persen. "Segmen yang sangat terpukul tentunya pengembang perumahan mewah, seperti townhouse, apartemen dan lainnya," kata dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Eddy, sebagian besar pengembang anggota Apersi mengalihkan bisnis ke perumahan subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ada pula yang memutuskan bertahan dengan menurunkan harga jual per unit rumah.

"Segmen MBR cukup menjanjikan, karena konsumen merupakan mereka yang berpenghasilan tetap yakni kalangan PNS, TNI/Polri, dan karyawan swasta. Pemerintah juga memberikan keringanan berupa bantuan subsidi bunga dan uang muka, jadi hanya diberikan bunga lima persen selama 20 tahun, dan uang muka sebanyak satu persen dari harga rumah Rp110 juta," ujar dia. "Meski kondisi perekonomian sedang menurun, tapi sebagai pengusaha harus tetap melihat peluang dan rumah MBR ini menjadi salah satu peluang bagus," ujar anggota tim monitoring program satu juta rumah ini.

Eddy menambahkan, sementara ini per Agustus 2015, sebanyak 70 ribu unit rumah sudah direalisasikan dalam program satu juta rumah atau meningkat hampir dua kali lipat jika dibanding 2014 para periode yang sama.

Dalam program satu juta rumah tersebut, target disebar disesuaikan dengan sumber dana yakni dana APBN sebanyak 100 ribu unit, rumah komersil 400 ribu unit, rumah MBR 500 ribu unit. Untuk MBR, dibagi dua yakni rusunami 100 ribu unit, dan rumah tapak 400 ribu unit. "Dari capaian program tersebut, sementara ini sebanyak 35 ribu unit dilakukan pengembang Apersi. Ke depan, Apersi akan lebih gencar mendorong anggota memanfaatkan momen ini," kata dia.

Ia juga berharap pemerintah juga memberantas mafia perizinan sektor perumahan seperti yang saat ini dilakukan pada jasa pelabuhan. Eddy Ganefo mengatakan, keinginan ini sudah lama didengungkan para pengembang perumahan karena sangat menggangu perkembangan bisnis ini dalam satu dekade terakhir. "Apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah, contohnya untuk biaya pemecahan sertifikat tanah bisa mencapai Rp1,2 juta. Padahal biaya resmi yang berlaku hanya Rp300.000," kata Eddy.

Tak hanya dari sisi biaya, proses juga terbilang lama dan menguras pikiran pengembang karena rata-rata bisa mencapai enam bulan untuk mendapatkan surat izin lahan. "Kejadian di lapangan itu berbeda 100 persen dari apa yang ditetapkan pemerintah. Artinya, ada mafia di sini, dan ada unsur pembiaran dari pemerintah sendiri," kata dia.