NERACA

Jakarta – Sempat direncanakan untuk melakukan pembelian kembali (buy back) saham dalam rangka membuat indeks kembali menguat, kini Bank BUMN diinstruksikan untuk tidak melakukan buy back saham. Hal itu seperti diutarakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Ia mengatakan, rencana pembelian kembali (buy back) saham bank BUMN tidak jadi dilaksanakan. Sebab, gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah mengalami tren penguatan. "BUMN sudah merespons kebijakan OJK yang keluarkan SE buy back saham tanpa RUPS untuk emiten dan perusahaan publik. Jadi kami belum buy back, saham BRI dan BNI juga sudah tinggi," kata ‎Rini di Jakarta, Senin (31/8).

‎Pada saat indeks rendah‎, orang nomor satu di Kementerian BUMN ini sudah meminta agar dana pensiun dan asuransi disarankan masuk ke pasar Modal Indonesia. Langkah itu, kata Rini, untuk mengantisipasi harga saham yang anjlok. ‎"Kami usulkan dana pensiun dan asuransi masuk. Mereka sudah memulai membeli pekan lalu, pada saat harga saham emiten rendah," jelas dia.

Menteri BUMN Rini Soemarno pernah menyarankan agar sejumlah perusahaan BUMN untuk melakukan buy back. Keputusan buy back tersebut untuk menyelamatkan saham perusahaan BUMN dari lantai bursa saat kondisi pasar melemah. Tak tanggung-tanggung, nilai buy back sahamnya diperkirakan mencapai Rp10 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperbolehkan emiten untuk membeli kembali saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mempertanyakan kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menitahkan 13 perusahaan pelat merah membeli kembali (buyback) sahamnya di pasar modal.

Bagi Faisal, menggelontorkan uang sampai Rp 10 triliun untuk melakukan buyback saham sama saja menggarami laut yang tidak memiliki dampak positif bagi perekonomian. “Perintah Menteri BUMN kepada sejumlah BUMN untuk membeli balik saham-sahamnya patut dipertanyakan. Apakah tindakan itu merupakan inisiatif pribadi Rini Soemarno tanpa konsultasi dengan jajaran menteri ekonomi?” kata Faisal.

Faisal menuturkan harga saham di hampir seluruh pasar modal dunia berguguran. Dow Jones Industrial Average disebutnya turun 588,4 poin atau minus 3,57 persen. Indeks harga saham di Eropa juga turun rata-rata sekitar 4 sampai 5,3 persen.

Sementara intervensi yang dilakukan Pemerintah China terbukti tak kuasa menahan laju kemerosotan indeks harga saham yang sempat minus 8,5 persen kemarin. “China yang punya kemewahan dalam bentuk likuiditas yang melimpah saja tak mampu menjinakkan pasar saham, apalagi Indonesa yang modalnya paspasan,” tegasnya.

Dalam situasi karut marut ekonomi seperti sekarang, mantan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut mengatakan seharusnya tidak boleh pejabat publik melakukan inisiatif pribadi dalam menjalankan kebijakannya. “Semua harus dibicarakan dengan menteri-menteri lainnya, juga dengan Bank Indonesia. Setelah itu satu suara sampaikan pesan ke publik,” kata Faisal.

Kalaupun perusahaan-perusahaan pelat merah memiliki uang berlebih, Faisal menilai akan lebih tepat jika seluruhnya didorong untuk mempercepat investasi. Jangan sampai uang tersebut dihabiskan untuk buyback saham. “Karena kalau melakukan buyback, dana BUMN yang disimpan di bank akan ditarik. Bank akan mengalami kekeringan dana dan pasti muncul masalah baru,” tegasnya.