Insan Pers Diminta Tetap Kritis dan Berimbang

NERACA

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama meminta insan pers untuk tetap kritis dan tidak tendensius dalam membuat berita, karena pada zaman teknologi saat ini tidak ada lagi eranya pencitraan.

”Bagi saya, black campaign itu campaign juga. Kalau emas dibakar, apa pun tetap emas. Anda tidak bisa lakukan pencitraan terus, menjadi pejabat hampir semua pembicaraan direkam orang. Kalau bukan dari hati nurani, pasti takut bicara. Kalau sudah menulis ke rasis, saya lawan sampai mati. Tulislah yang berimbang, jangan tendensius. Kalau politikus masuk mencari uang, PNS cari uang, wartawan cari uang, habislah negara,” ujar dia saat hadir pada acara malam Anugerah Jurnalistik MH Thamrin yang diselenggarakan PWI Jaya, Kamis malam (27/8).

Basuki merasa lebih senang pers memberikan tulisan soal kekurangannya, termasuk jajaran pejabat di bawahnya. Dengan menulis kekurangannya, dia bisa melakukan koreksi. Pada kesempatan ini, Ahok menegaskan malam anugerah jurnalistik yang didukung Pemprov DKI Jakarta bukanlah semata-mata meminta perlindungan dari pers.

Dia berharap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya terus independen dalam mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini.”Di tengah berkembangnya media, saya rasa kegiatan seperti ini harus dilakukan. Ini merupakan bentuk kepercayaan diri insan pers agar terus berkarya tanpa adanya intimidasi dari kepentingan lain,” tutur dia.

Malam Anugerah Jurnalistik Mohammad Husni (MH) Thamrin ke-41 digelar di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta itu memberikan apresiasi hasil kerja wartawan, mulai televisi, radio, cetak, radio hingga berita blog. Selain bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, sejumlah perusahaan turut membantu sponsor penyelenggaraan acara tersebut a.l. Bank Indonesia, Bank Mandiri, OJK, Bank Artha Graha, Top One dan Djarum Foundation.

"Saya mengimbau insan pers untuk menulis berita yang berimbang, jangan tendensius. Saya tidak takut sama media. Kalau bangkai tetap bangkai, kalau emas dibakar apa pun tetap emas, kami semua transparan," Ahok, panggilan akrab Basuki.

Menurut Ahok, pemberitaan di media harus berimbang. Ketika sebuah media menulis kekurangan-kekurangan di Pemprov DKI, selanjutnya media itu sebaiknya menulis perbaikan yang terjadi di sana.

Ketua PWI Jaya Endang Werdiningsih mengatakan, insan pers merupakan hak asasi masyarakat yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kecerdasan. Menurutnya, pers nasional sebagai wahana penyebar informasi yang mampu membentuk opini masyarakat harus mengedepankan asas berdasarkan kebebasan pers yang profesional.

Patut disadari, lanjut Endang, kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat berasaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers mitra sejajar dengan masyarakat dan pemerintah yang melakukan kontrol sosial dengan tetap berpacu Kode Etik Jurnalistik dan UU No 40/ 1999 tentang Pers.

”Kami berharap insan pers terus mengedepankan independensi kontrol sosial yang berimbang tanpa adanya intimidasi dari pihak berkepentingan,” kata Endang. Mohar

 

BERITA TERKAIT

Dua Pengendali Pungli Rutan KPK Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka

NERACA Jakarta - Dua orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berstatus tersangka atas perannya sebagai pengendali dalam perkara pungutan…

Ahli Sebut Penuntasan Kasus Timah Jadi Pioner Perbaikan Sektor Tambang

NERACA Jakarta - Tenaga Ahli Jaksa Agung Barita Simanjuntak mengatakan penuntasan kasus megakorupsi timah dapat menjadi pioner dalam upaya perbaikan…

Akademisi UI: Korupsi Suatu Kecacatan dari Segi Moral dan Etika

NERACA Depok - Dosen Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia (UI) Dr. Meutia Irina Mukhlis mengatakan dalam…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Dua Pengendali Pungli Rutan KPK Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka

NERACA Jakarta - Dua orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berstatus tersangka atas perannya sebagai pengendali dalam perkara pungutan…

Ahli Sebut Penuntasan Kasus Timah Jadi Pioner Perbaikan Sektor Tambang

NERACA Jakarta - Tenaga Ahli Jaksa Agung Barita Simanjuntak mengatakan penuntasan kasus megakorupsi timah dapat menjadi pioner dalam upaya perbaikan…

Akademisi UI: Korupsi Suatu Kecacatan dari Segi Moral dan Etika

NERACA Depok - Dosen Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia (UI) Dr. Meutia Irina Mukhlis mengatakan dalam…