Bappenas Berlakukan Nomenklatur Baru

 

NERACA

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta, akhir pekan lalu, memberlakukan perubahan nomenklatur baru yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 132/M dan 173/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di kementerian tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, dalam perubahan nomenklatur ini tidak ada pergantian pejabat atau pimpinan eselon I, namun hanya perubahan struktural dan fungsi tugas. "Bappenas akan menjadi lembaga yang lebih efektif sehingga bisa melakukan perencanaan anggaran dan pengawasan dengan maksimal," ujar dia.

Sofyan yang baru dua pekan memimpin Bappenas meminta jajaran pejabat di bawahnya segera menuntaskan rancangan revisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal tersebut sesuai dengan penguatan fungsi Bappenas yang akan mendampingi Kementerian Keuangan dalam perencanaan dan alokasi anggaran program dan proyek pembangunan.

Selain perubahan nomenklatur ini, Sofyan mengatakan pihaknya juga akan mengaktifkan kembali Kedeputian Infrastruktur. Kedeputian ini, kata Sofyan, diperlukan karena banyaknya rencana pembangunan infrastruktur sesuai visi misi Presiden Joko Widodo dan penambahan tugas Bappenas sebagai koordinator persiapan dan studi perencanaan proyek infrastruktur.

Dengan diaktifkannya kembali Kedeputian Infrastruktur, Sofyan akan mengajukan revisi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 66 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun dalam peresmian perubahan nomenklatur Jumat ini, sejumlah pejabat eselon I yang dilantik adalah Leonard Tampubolon sebagai Deputi Bidang Ekonomi Bappenas. Rizki Ferianto sebagai Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas. Wismana Adi Suryabrata sebagau Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas. Slamet Soedarsono sebagai Inspektur Utama Bappenas. Dida Heryadi Salya sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN.

Endah Murninigtyas sebagai Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas. Rahma Iryanti sebagai Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas. Bambang Prijambodo sebagai Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN. Arifin Rudiyanto sebagai Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN.

Sofyan Djalil mengingatkan jajarannya bahwa perencanaan pembangunan harus lebih realistis dan sesuai kondisi rill yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha dan masyarakat. "Orang orang di Bappenas ini seperti ada di 'menara gading', sering tidak sesuai dengan 'needs' di masyarakat. Untuk itu saya akan siapkan agar pegawai Bappenas bisa dikirimkan ke swasta," kata Sofyan.

Sofyan, yang baru dua pekan memimpin Bapprnas, mengatakan hal tersebut agar Bappenas yang memiliki tenaga ahli sebanyak 30 doktor dan 300 master, dapat menyusun perencanaan yang menjadi acuan dalam implementasi program dan proyek pemerintah.

Oleh karena itu, kata Sofyan, dirinya akan mengirim para perencana Bappenas untuk 'magang' ke perusahaan swasta, dan pemerintah daerah, agar mampu mengetahui kondisi dan permasalahan sebenarnya yang dihadapi dalam pembangunan. "Saya sudah berpikir untuk mengirim tenaga Bappenas ke Jababeka, ke pemerintah daerah agar tahu permasalahan di sana, juga ke PT. Bank Mandiri Tbk, dan lainnya," ujarnya.

Sofyan mengatakan pembangunan yang berkualitas harus ditopang dengan perencanaan yang berkualitas pula. Perencanaan yang berkualitas itu harus mampu merekam kondisi saat ini dan menangkap perkiraan terbaik mengenai keadaan dan tantangan di masa yang akan datang, Mengutip sebuah studi dari dunia pendidikan di Amerika, Sofyan menyebutkan, 47 persen dari total jenis pekerjaan yang dilakukan manusia saat ini tidak akan lagi dibutuhkan ke depannya. Hal itu karena pengaruh teknologi yang memungkinkan banyak pekerjaan dilakukan oleh mesin. "Maka dari itu kita harus ketahui 'needs' dari masyarakat," kata dia.


BERITA TERKAIT

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…