NERACA

Jakarta - Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah meresmikan Forum Sistem Pembayaran Indonesia untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan inisiatif antara pemangku kepentingan termasuk dunia usaha.

"Kita harus buktikan kepada lembaga pemeringkat (rating agency) asing, bahwa isu koordinasi antarlembaga pemerintah dan otoritas keuangan sedang kita perbaiki dan sempurnakan," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam peresmian Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) di Jakarta, Kamis (27/8).

Turut hadir dalam peresmian itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelani dan Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Darmadi Sutanto.

Agus mengatakan forum ini akan menjadi wadah koordinasi kebijakan dan perumusan inisiatif untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sistem pembayaran, termasuk pembayaran lewat mekanisme elektronik atau "e-commerce".

Dia menuturkan saat ini terdapat tiga tantangan utama dalam meningkatkan kualitas sistem pembayaran. Tantangan tersebut timbul dari semakin meningkatnya ragam sistem pembayaran. Tantangan pertama adalah penetrasi masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai yang masih rendah. Kedua, kondisi geografis Indonesia dengan gugusan kepulauan yang membuat transaksi perdagangan semakin kompleks.

Ketiga adalah risiko keamanan dari semakin maraknya transaksi pembayaran yang menggunakan mekanisme elektronik. "Lewat forum ini, harus ada inisiatif dari pemerintah, otoritas keuangan, BI dan juga pelaku usaha untuk bisa mengeluarkan kebijakan baru, termasuk meningkatkan gerakan non-tunai," tuturnya.

Agus mengatakan koordinasi antarlembaga dan juga pelaku industri selalu menjadi hal yang harus difokuskan untuk harmonisasi dan kesinambungan kebijakan. Koordinasi juga, kata Agus, selalu menjadi sorotan lembaga pemeringkat asing dalam menilai prospek ekonomi suatu negara. “Rating agency' itu selalu mengkritik, pertama tentang kemampuan eksekusi belanja fiskal, dari sisi penerimaan dan juga realisasi, kedua transparansi kebijakan, ketiga koordinasi," katanya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan forum ini melahirkan inisiatif sistem pembayaran untuk membantu kebijakan fiskal pemerintah, terutama mengenai distribusi subsidi. "Perlu ada semacam 'smart card' untuk subsidi, agar subsidi dapat benar-benar tepat sasaran, tidak dinikmati oleh masyarakat yang bukan peruntukannya," ujarnya.