NERACA

Jakarta----Bank Indonesia diminta tak perlu khawatir dengan makin banyaknya pemegang Surat Utang Negara melepaskannya di pasar sekunder. Alasanya kontribusi SUN terhadap perekonomian cuma 30%. "Jika semua pemegang SUN menarik kembali kepemilikannya di pasar, BI tidak perlu khawatir karena. SUN tidak memiliki dampak yang besar bagi perekonomian, paling hanya berkontribusi sekitar 30%," kata Ekonom Bank Mandiri Destri Damayanti kepada wartawan di Jakarta,4/10

Diakui Destri, ketika perekonomian global sedang tidak stabil akibat krisis Eropa dan Amerika Serikat (AS) memang para pemegang SUN lebih nyaman memegang uang tunai. "Likuiditas adalah raja sekarang, jadi ketika peringkat rating kredit utang AS diturunkan menjadi AA+, semua orang yang berinvestasi di dolar AS agak panik, termasuk cadangan devisa kita yang 80% disimpan dalam bentuk dolar AS,” tambahnya.

Menurut Destri, para pemegang SUN ramai-ramai menjualnya dan kemudian memilih investasi jangka pendek. “Semua orang yang biasa di pasar SUN kemarin masuk ke pasar jangka pendek dengan melakukan hedge fund," paparnya

Namun Destri masih optimis perekonomian Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat, didukung dengan besarnya cadangan devisa mencapai USD120 miliar. Karenanya, dia yakin ke depan perekonomian Indonesia masih jauh dari masa resesi. "Ekonomi kita di pasar modal kuat, perbankan kita juga kuat, capital aspect ratio(CAR) atau rasio kecukupan modalnya tinggi,  Non Performing Loan (NPL) di atas 80%, angka kredit di atas 24%, jadi tidak ada yang dikhawatirkan dengan ekonomi kita," urainya.

Ditempat terpisah, Spesialis Senior Managemen Publik ADB Juan Luis Gomez dalam siaran pers mengungkapkan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB menyetujui pemberian pinjaman kepada Indonesia sebesar Rp 1,7 Triliun untuk pemberantas kemiskinan 

Pinjaman senilai US$ 200 juta itu disetujui Dewan Direktur ADB dengan tenor selama 15 tahun. Utang ini nantinya akan diberikan langsung kepada pemerintah daerah agar mereka membuat program pengurangan kemiskinan di daerah masing-masing. "Sejak 2001 pemerintah Indonesia telah mendelegasikan fungsi-fungsi penting dalam pengelolaan belanja dan pendapatan negara kepada pemerintah daerah yang sekarang bertanggungjawab dalam menyediakan hampir seluruh layanan dasar," ujar Gomez

Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat Indonesia untuk mendorong reformasi diantaranya meliputi finalisasi strategi desentralisasi fiskal secara menyeluruh, pendelegasian wewenang pengelolaan pajak kepada pemerintah daerah secara bertahap, dan upaya-upaya rintisan untuk memperkenalkan penyusunan anggaran berbasis gender.

ADB memperkirakan manfaat ekonomi secara langsung dari program ini dalam jangka menengah akan mencapai sekitar US$ 820 juta, setengahnya berasal dari perbaikan sistem manajemen keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya berasal dari peningkatan efisiensi dalam mengumpulkan pajak properti yang pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah antara 2011-2014.

Luis memang mengatakan ADB bertekad mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pihak, pertumbuhan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan dan integrasi regional. Di 2010 ADB menyetujui pinjaman US$ 17,51 miliar termasuk pembiayaan bersama. Selain itu program pembiayaan perdagangan ADB memberikan bantuan sebesar US$ 2,8 miliar. **cahyo