NERACA

Jakarta - Lembaga keuangan asal Swiss, "UBS" memperkirakan stimulus dari postur belanja pemerintah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 belum maksimal untuk menopang pertumbuhan ekonomi hingga ke 5,5 persen. Ekonom UBS Edward Thather seperti dikutip Antara, di Jakarta, Rabu (26/8), mengatakan kekurangan realisasi penerimaan pajak dari target di 2015 akan membebani pemerintah untuk mengoptimalkan kapasitas fiskal di 2016.

UBS, menurut Edward Thather, memperkirakan defisit anggaran bisa menyentuh 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto. "Dorongan fiskal untuk pertumbuhan tahun ini dan tahun depan belum begitu terlihat," katanya. Pemerintah, dalam APBNP 2015, memasang asumsi defisit anggaran sebesar 1,9 persen terhadap PDB atau Rp273,2 triliun.

Edward Thather mengatakan asumsinya tersebut juga berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan bahwa penerimaan pajak hingga akhir tahun terkumpul mencapai 91,8 persen atau sekitar Rp1.367 triliun. Dengan postur belanja di RAPBN 2016 sebesar Rp2.121,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp1.848,1 triliun, baru terdapat peningkatan di belanja sebesar 6,9 persen dan pendapatan sebesar 4,9 persen dibanding APBNP 2015. "Kami masih ragu, anggaran 2016 bisa menjadi sumber utama stimulus," ujarnya.

Menurut dia, postur anggaran pemerintah pada 2016 ini juga akan memberikan isyarat kepada Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneternya, di antaranya pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate). Asumsi tersebut karena, tekanan secara psikologis dari kenaikan suku bunga The Federal Reserve Amerika Serikat akan mulai berkurang. UBS masih memprediksikan suku bunga The Fed akan naik pada September 2015.

Selain itu, tekanan dari defisit transaksi berjalan yang mereda juga akan menambah kesempatan penurunan suku bunga. "Kami tetap memperkirakan BI rate akan dikurangi sebesar 50 basis poin pada kuartal terakhir tahun ini, yang disertai dengan langkah-langkah peraturan yang mendukung pertumbuhan kredit bank," ucapnya.

Pengamat Ekonomi Farial Anwar menjelaskan, perlambatan ekonomi Indonesia di semester I-2015 bukanlah upaya kesengajaan dari pemerintah dalam rangka menekan laju impor yang terus membengkak dari waktu ke waktu. Perlambatan ekonomi di semester I-2015 terjadi lantaran belanja pemerintah mengalami perlambatan.

"Kalau dulu karena untuk menekan impor. Kalau sekarang tidak. Itu (perlambatan ekonomi di semester I-2015) karena terlambatnya goverment spending di kuartal I-2015 dan di kuartal II-2015. Istilahnya proses transisi," kata Farial.

Dirinya berharap, komitmen pemerintah yang akan menggenjot belanja di semester II-2015 bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pemerintah disarankan untuk tidak menargetkan pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi. Lebih bijak bila target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi tapi realisasinya bisa melebihi target tersebut.

"Daripada memasang pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi tapi realisasi tidak tercapai, lebih baik targetnya tidak terlalu tinggi tapi pencapaiannya melebihi target tersebut. Target pertumbuhan 2016 di 5,5 persen itu terlalu tinggi. Harusnya 5,2 persen. Lebih realistis," pungkas Farial.