Jakarta – Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan gejolak ekonomi yang sedang terjadi di dunia saat ini diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) mengeluarkan keputusan terkait penyesuaian suku bunga acuan. Sementara DPR-RI memanggil Gubernur BI Agus Martowardojo terkait makin melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS.

NERACA

"Kita lihat sampai September ini, sampai pertemuan FOMC (Federal Open Market Comittee) masih ada gejolak. Makanya tugas kita menjaga, semoga dalam gejolak ini, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya di Jakarta, pekan ini.

Menkeu kembali menegaskan saat ini kondisi stabilitas ekonomi masih terkendali, dan seluruh indikator makro menunjukkan belum ada tanda-tanda terjadinya krisis, berbeda ketika terjadi krisis finansial pada 1998.

"Pertumbuhan kita masih positif di semester satu, masih 4,7% persen, trade balance juga surplus, current account turun defisitnya. Jadi kondisi makro masih bagus, belum lagi perbankan, NPL dan CAR dalam kondisi sehat. Kondisinya sama sekali berbeda dengan 1998," ujarnya seperti dikutip Antara.

Terkait keputusan Bank Sentral Tiongkok (The Peoples Bank of China-PBoC) yang terbaru memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, Menkeu mengatakan hal tersebut tidak berpengaruh secara langsung kepada perekonomian Indonesia.

Menurut dia, aksi terbaru PBoC tersebut lebih berdampak pada situasi internal Tiongkok yang ingin mendorong sektor konsumsi masyarakat untuk meningkatkan kinerja perekonomian yang sempat mengalami kelesuan.

"Kalau cut rate menurut saya lebih ke internal dan mendorong pertumbuhan. Tapi yang berpengaruh keluar kalau dia melakukan devaluasi, dan dia (kemungkinan) masih terus melakukan devaluasi, karena yuan masih overvalued," ujarnya.

Meskipun dalam beberapa hari terakhir, kurs rupiah dan bursa saham mengalami tekanan akibat pengaruh global, namun pada Selasa sore, sempat mengalami penguatan atau mendapatkan respon positif dari para pelaku pasar.

Hal tersebut terlihat dari nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta yang bergerak menguat sebesar 25 poin menjadi Rp14.024 per US$ dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp14.049 per US$.

Langkah Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah salah satunya dengan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder cukup membantu mata uang rupiah untuk bergerak positif terhadap dolar AS.

"Kebijakan BI itu menjaga volatilitas mata uang rupiah sehingga pergerakannya menjadi terbatas, cenderung positif," kata analis dari PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong.

Menurut dia, meski kebijakan Bank Indonesia itu bersifat jangka pendek, namun dapat membantu mengurangi kekhawatiran pasar dan pelaku usaha di dalam negeri di tengah sifat penguatan dolar US$ yang sudah mengglobal.

Secara terpisah, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kurs rupiah rentan karena dana asing di perekonomian Indonesia besar. “Dari dulu kita sudah rentan kalau soal kurs karena terlalu besar dana asing dalam ekonomi kita, di SUN bisa 38 persen, kalau dibandingkan Thailand hanya 13 persen,” tutur dia di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut dia, dana asing di saham bahkan jumlahnya lebih banyak hingga lebih dari 60%. Dengan dana asing sebesar itu dalam perekonomian, maka guncangan kecil pada perekonomian dapat mengganggu kurs rupiah.

Meski dana asing berdampak pada rentannya kurs rupiah, menurut dia,  Indonesia tetap membutuhkan dana tersebut untuk investasi dan lainnya. “Tabungan kita juga kecil jadi perlu uang asing, bukan hanya investasi, tapi juga untuk beli SUN,” ujar Darmin.

Dia mengatakan saat ini pemerintah terus mendorong belanja modal sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga akan menarik investasi di proyek besar dari luar negeri, meskipun investasinya bukan berupa Penanaman Modal Asing (PMA), yang diyakini akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia.

Masukan Buat BI

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, kemarin sore. Dia menyebutkan pertemuan itu untuk memberikan masukan kepada BI terkait makin anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp14.000.

“Jadi kenaikan dolar ini neraca fiskal kita perlu jadi perhatian. Dolar pengaruh terhadap APBN negara kita. Tapi ini berkaitan dengan situasi di rupiah. Saya minta DPR undang BI untuk memberikan masukan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Novanto juga mengatakan bahwa pimpinan sudah berkordinasi kepada pimpinan Komisi XI DPR RI untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit terhadap pelemahan rupiah dengan tujuan tertentu.

“Saya sudah menyampaikan kepada pak Fadel (Ketua Komisi XI) untuk minta BPK melakukan audit, tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan persiapan serta adanya antisipasi bila kurs dolar semakin naik. Namun kita harapkan kondisi saat ini bisa terkendali, untuk itu kita tunggu penjelasan BI pada pukul 4 sore ini,” tandas politikus Golkar itu.

Krisis moneter tahun 1998 dimungkinkan terjadi kembali dalam situasi ekonomi nasional yang makin terpuruk, menyusul anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lebih dari Rp14.000.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo menilai kondisi itu dapat terjadi jika pemerintahan Jokowi-JK tidak segera mengantisipasi alias hanya santai saja.

“Saya khawatir kalau sampai (nilai tukar) Rp15.000 maka sudah sulit dikendalikan, kalau pemerintah tidak mampu mengendalikan stabilitas, maka ini akan terjadi chaos atau bisa dikatakan ’98 kedua akan terjadi. Dan ini berbahaya sekali,” ujarnya, kemarin.

Politikus senior Golkar itu mengingatkan, jika kondisi ’98 berulang, maka penanganan yang akan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-JK nantinya sulit dilakukan.

“Dimana Indonesia sudah masuk tatanan persaingan global, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) punya banyak kepentingan. Padahal sejak awal kita warning soal kesiapan pemerintah untuk menghadapi MEA seperti apa, ternyata tidak siap hingga hari ini, hanya siap di atas kertas saja,” ujarnya. bari/mohar/fba