NERACA

Jakarta –Tidak mau ambil risiko besar ditengah kondisi pasar modal yang kurang kondusif, menjadi alasan bagi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk menunda rencana penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue senilai Rp 2,745 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Ki Syahgolang Permata mengatakan, mundurnya aksi korporasi ini sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI),”Akibat dari kondisi pasar yang fluktuatif sehingga diundur ke tanggal 16 September," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/8).

Seperti diketahui, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi itu akan menerbitkan 1.817.892.144 lembar saham baru dengan target Rp 2,745 triliun. Tadinya saham baru ini akan diterbitkan awal September. Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari target dana Rp 2,745 triliun, pemerintah akan menyerap saham baru senilai Rp 1,4 triliun sisanya diserap oleh publik. Dana dari pemerintah itu merupakan suntikan dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Asal tahu saja, aksi korporasi Adhi Karya berupa rights issue bakal diserap oleh Asosiasi Asuransi Negara (Asgara).

Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan pernah bilang, Asgara menyatakan minat atau berpartisipasi serap rights issue perseroan jika investor yang berasal dari Hong Kong, Singapura, dan Kuala Lumpur tidak menyerap saham baru tersebut,”Kita sudah roadshow ke Hong Kong, Singapura, dan KL. Nah, mereka menyatakan komitmen, namun kalau enggak komit ya rugi,”ujarnya.

Menyoal harga pelaksanaan rights issue atau Rp1.510-2.400 per saham, di bawah harga sebelumnya, yakni Rp2.000-2.700, ia menegaskan harga baru tersebut untuk mengakomodasi pasar,”Kami harus realistis. Sebab market fluktuatif dan dipengaruhi oleh global. Itulah dasar pertimbangannya," terang dia.

Tercatat semester pertama tahun ini, PT Adhi Karya Tbk berhasil meraih kontrak baru sebesar Rp 6,1 triliun. Sebagian besar kontrak baru perseroan terdiri atas kontrak konstrusi sebanyak 86% dan proyek-proyek dari lini bisnis lain sebesar 14%. Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak dari swasta sebanyak 49%, badan usaha milik negara sebanyak 15% dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebanyak 36%.

Disebutkan, untuk tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari gedung sebanyak 58%, jalan dan jembatan sebesar 29%, deramaga serta infrastruktur lainnya sebesar 13%. Realisasi kontrak yang terjadi pada Juni tahun ini antara lain, pembangunan Rusun Jawa Timur sebesar Rp 128 miliar serta pekerjaan lanjutan sarana air bersih sistem perkotaan tahap III Dinas Kabupaten Berau sebesar Rp 160,4 miliar.

Tahun ini Adhi Karya menargetkan perolehan kontrak sebesar Rp 18,7 triliun. Lini bisnis konstruksi ditargetkan meraih peroleha kontrak baru sebesar Rp 16,1 triliun, bisnsi EPC sebesar Rp 460,1 miliar, properti realti sebesar Rp 1,7 triliun dan bisnis precast concrete sebesar Rp 389,4 miliar. (bani)