NERACA

Jakarta – Pembangunan perikanan budidaya menuju kedaulatan, kemandirian dan keberlanjutan, terus di dorong untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian pembudidaya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), bekerja keras dan bekerja sama dengan semua stake holder, untuk mewujudkan tiga hal tersebut.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui Forum Konsolidasi Budidaya Air Payau dan Laut tahun 2015, yang dilaksanakan di Semarang. “Pengembangan budidaya air payau dan laut merupakan salah satu fokus pembangunan perikanan budidaya, karena ini terkait langsung dengan pembangunan bangsa menjadi Poros Maritim Dunia,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, saat memberikan arahan pada acara tersebut, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (26/8).

“Pemanfaatan potensi lahan budidaya air laut pada tahun 2013, baru mencapai 2,7 % dari 12,1 juta ha. Begitu pula dengan pemanfaatan potensi lahan budidaya air payau yang mencapai 21,9 % dari 2,9 juta ha. Sehingga perlu ditingkatkan pemanfaatannya baik melalui diversifikasi komoditas seperti kakap putih, bawal bintang, rumput laut dan juga kekerangan, maupun pengembangan teknologi yang menuju kepada efisiensi dan keberlanjutan,” papar Slamet.

Slamet menambahkan bahwa untuk bisa menjadi produsen perikanan budidaya terbesar di dunia, perlu ditanamkan jiwa kemandirian dalam pengembangan usaha perikanan budidaya. “Kemandirian yang diperlukan saat ini meliputi 4 (empat) hal yaitu kemandirian sarana produksi baik pakan, induk dan benih dan juga peralatan, kemandirian usaha budidaya, kemandirian kelompok pembudidaya dan juga kemandirian kawasan. Dengan kemandirian tersebut, kita akan dapat meningkatkan daya saing poduk perikanan budidaya, dan selanjutnya kita akan mampu menjadi pemain yang kuat baik di pasar regional maupun pasar global,” terang Slamet.

“Peningkatan kemandirian juga perlu di dukung dengan pengembangan teknologi. Salah satu contoh nya adalah pengembangan teknologi budidaya polikultur nila dan udang vaname yang dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Jawa Tengah. Budidaya polikultur terbukti mampu meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi resiko serangan penyakit pada udang vaname. Tambak DKP Jawa Tengah yang berlokasi di lingkungan pabrik dan masih produktif, juga membuktikan bahwa dengan penerapan teknologi, keberlanjutan usaha budidaya akan tercapai, demikian juga dengan keberlanjutan dari segi lingkungan,” jelas Slamet.

Di tempat yang sama, salah satu pelaku usaha budidaya laut, Killy Chandra, mengatakan bahwa pelaku usaha budidaya harus terus memupuk kepercayaan diri dalam mengembangkan usahanya. “Indonesia memiliki kekayaan alam berupa sumber benih ikan laut dari berbagai jenis ikan. Jadi negara-negara lain masih tergantung dari benih yang di produksi di Indonesia. Ini adalah modal kita. Yang perlu di dorong saat ini adalah keberpihakan pemerintah dalam mendorong iklim usaha yang kondusif dan konsisten. Sebagai contoh, untuk mengurangi masuknya benih ataupun impor ikan hidup, harus dikenakan pajak yang tinggi, sehingga harganya akan lebih mahal di banding produk dalam negeri. Disamping itu, perlu juga dipermudah dan dipermurah, biaya transportasi antar pulau di Indonesia,” ungkap Killy.

Killy menegaskan bahwa meskipun dengan kondisi perekonomian global saat ini yang sedang melemah, pengusaha dan pembudidaya ikan harus pintar-pintar mensiasatinya. “Salah satu contohnya adalah menjual benih ikan dalam ukuran yang lebih besar, sehingga harganya lebih mahal. Ini juga dalam rangka memberikan nilai tambah pada benih yang akan di jual. Selain harga lebih mahal, sintasan benih juga akan meningkat. Sehingga penjual dan pembeli merasa di untungkan. Percaya diri untuk terus bersaing di pasar global akan menjadikan kita bangsa yang mandiri,” ujar Killy.

Slamet menambahkan bahwa pengalaman Killy ini selaras dengan program pemerintah yang mendorong kedaulatan, kemandirian dan keberlanjutan. “Pemerintah akan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha dan pembuddidaya ini. Ini membuktikan perlunya sinergi, kerjasama dan koordinasi dari semua pihak untuk menjadikan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan,” pungkas Slamet.