Jakarta – Meski Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat untuk tidak ragu-ragu meningkatkan belanja negara, Indonesia harus ekstra kerja keras menghadapi kondisi Malaysia dan Thailand yang menuju krisis akibat perang mata uang di kawasan regional saat ini. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sekarang mencapai titik terendah Rp 14.000/US$.

NERACA

‎. "Kalau kita lihat sekarang ini ada problem di serapan dan belanja anggaran baik di APBN, APBD provinsi, kabupaten/kota, dan BUMN. Maka dari itu, inilah kita bertemu dan mencari jalan keluar," ujar Presiden di hadapan para pimpinan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, hingga kepala daerah dan para menteri Kabinet Kerja dalam rapat koordinasi di Istana Bogor, Senin (24/8).

Jokowi mengatakan, hingga akhir Agustus, belanja modal baru mencapai 20%. Menurut dia, belanja modal ini memegang peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang juga diyakini dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

"Pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh banyak hal, yaitu oleh APBN, oleh APBD, BUMN, dan juga instansi swasta. Artinya, kalau spending government baik di APBN, APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak, itulah yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi mengakui Indonesia saat ini memang tengah mengalami perlambatan ekonomi, namun tentu tidak hanya dirasakan oleh Indonesia semata. Negara lain di dunia, khususnya negara berkembang (emerging market) juga mengalami kondisi yang sama, mengingat kondisi perekonomian global yang sedang tidak stabil.

"‎Baik karena krisis Yunani beberapa bulan lalu, baik karena kenaikan suku bunga di AS, baik karena depresiasi yuan dan sehari-dua hari ini berpengaruh terhadap ekonomi karena ramainya Korea Selatan dan Korea Utara," ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam. Seluruh pejabat negara pun perlu memiliki pemikiran bersama dan kepatuhan terhadap garis yang telah ditetapkan.

Secara terpisah, CEO MNC Group yang juga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, pemerintah jangan menganggap remeh kondisi ekonomi yang saat ini tengah lesu. Perlu ada upaya serius dari pemerintah untuk mengatasi kondisi ini.

HT mengungkapkan, ada enam poin yang menjadi catatan bagi pemerintah. Pertama, pemerintah harus mempercepat penyerapan anggaran dan investasi jika ekonomi ingin pulih. Kedua, semua kebijakan dan praktik yang menghambat investasi harus segera diubah.

Ketiga, pemerintah harus mencari alernatif pembiayaan untuk pembangunan karena pendapatan pajak pasti tidak akan tercapai. "Keempat, jangan meremehkan kondisi ekonomi saat ini, salah penanganan bisa menuju krisis," ujarnya, kemarin.

Kelima, menurut HT, semua kebijakan dan praktik penghambat penyerapan anggaran harus dipangkas. Terakhir, pemerintah harus memastikan prioritas kebijakan ekonomi tepat sasaran.

Ancaman Negara Berkembang

Sementara itu media asing melaporkan, anjloknya pasar saham di kawasan Asia Pasifik pada awal pekan ini, mengikuti melemahnya bursa-bursa di Eropa dan AS yang terjadi pada akhir pekan lalu, di mana beberapa harga komoditas melemah di level terendah dalam beberapa tahun terakhir dan nilai tukar negara-negara berkembang merosot.

Nilai kapitalisasi pasar modal global telah kehilangan lebih dari US$5 triliun sejak Tiongkok melakukan devaluasi pada 11 Agustus dan menyebarkan kekhawatiran terhadap perekoonomian negara tersebut.

"Ini menjadi yang terburuk dalam 5 tahun terakhir. Reaksi dari investor yang ada di Asia cukup besar dan mereka percaya bahwa hard landing atas perekonomian di China menjadi sesuatu yang tak terelakkan," ujar," Evan Lucas analis dari IG Markets sebagaimana dikutip AFP..

Menurut Morgan Stanley, Indonesia dan negara kawasan, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, sangat rentan dengan gejolak pasar keuangan dan ekonomi Tiongkok. Perlu diketahui, selain Indonesia, ekspor Malaysia ke Tiongkok juga cukup besar hingga mencapai porsi 15 %.

Dampak devaluasi yuan ini memang menjalar hingga kawasan Asia. Gejala krisis kini merembet ke Asia Tenggara. Negeri tetangga Indonesia yang terkenal dengan sebutan “Negeri jiran” atau Malaysia, Myanmar, serta Thailand, mulai “terciprat” badai tersebut. Adapun salah satu indikator yang tampak adalah pasca devaluasi yuan dilakukan oleh bank sentralnya (PBoC), ringgit Malaysia, kyat Myanmar, hingga bath Thailand ikut terpuruk. Dihitung sejak awal tahun hingga Agustus  (year to date), kyat turun 24%, ringgit 18,03%, rupiah  9,3% serta bath sebesar 8% terhadap mata uang dollar AS.

Menurut media asing, anjloknya kurs ringgit ini nampaknya diikuti dengan rontoknya bursa saham Malaysia yang turun hingga 15,07% dan indeks bursa di Thailand yang melemah 5,56%. Situasi tersebut jelas mengkhawatirkan. Pasalnya, Malaysia adalah mitra dagang penting Indonesia. Tidak hanya itu, Bank Sentral Malaysia juga merupakan salah satu pemegang obligasi pemerintah Indonesia yang cukup besar. 

Jika pelemahan ringgit Malaysia berlanjut, bukan mustahil, Malaysia akan kembali menguras cadangan devisanya yang kini di posisi US$96,7 miliar, terendah sejak 2010. Padahal, sejak awal tahun, cadangan devisa Malaysia tercatat masih US$116 miliar atau turun 19,9%.

Apalagi kondisi di Malaysia saat ini diperburuk oleh krisis politik tajam yang diawali dengan terbongkarnya mega skandal di 1MDB yang melibatkan PM Malaysia Nazib Razak. Lantaran Nazib Razak menolak mundur, tanggal 29 dan 30 Agustus nanti, aliansi 84 LSM Malaysia Bersih akan turun ke jalan. Hal ini jelas berpotensi menggoyang ekonomi Malaysia. Bukan tidak mungkin, untuk menopang ringgit, bank sentral Malaysia disebut-sebut akan menjual asetnya, salah satunya obligasi, termasuk  Indonesia. Skenario yang sama juga bisa dilakukan Thailand yang juga memegang obligasi pemerintah Indonesia. bari/mohar/fba