Biaya Restrukturisasi PT DI Capai Rp700 M

NERACA

Jakarta---Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, PT Dirgantara Indonesia (DI) melakukan investasi sebesar Rp700 miliar guna melakukan restrukturisasi internal yang diperoleh dari Penyertaan Modal Negara (PNM). "Untuk restrukturisasi, PT DI harus memperbaiki internal kami sendiri sekitar Rp700 miliar. Nanti kita ajak orang lain untuk masuk ke dalam," kata Direktur PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/10)

 

Namun demikian, kata Budi, dalam melakukan restrukturisasi itu pihaknya sangat berhati-hati. Hal itu semata-mata guna menghindari kesalahan investasi. “Dari penambahan PNM dari pemerintah. Kita planning ini bersama-sama dengan PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset). Jadi jangan sampai investasinya salah. Nah, PPA ini diberi tugas oleh Kementerian BUMN untuk melaksakan restrukturisasi PT DI," tambahnya

 

Menurut Budi, selain melakukan restrukturisasi internal PT DI  juga akan memperkuat kerja sama dengan Airbush Military. "Untuk membuat PT DI lebih kompetitif maka mereka mengajak kita mengenai teknologi yang sekarang seperti apa. Mereka akan ajarkan kepada kita," ujarnya

 

Dijelaskannya, dengan kerja sama dengan Airbush Military, PT DI akan mengetahui produksi industri aerospace dan bagaimana bisnis di aerospace. "Yang penting buat kami juga bukan angkanya, tapi di sini kemampuan untuk bisa survive. Tanpa meng-upgrade kemampuan kami lima tahun lagi PT DI tidak kompetitif lagi," pungkasnya.          

 

Lebih jauh kata Budi, kerjasama dengan Airbush Military ini merupakan kelanjutan.

"Kita lakukan lagi kerja sama dengan Airbus karena kan sebenarnya sudah sejak dahulu kita bekerjasama karena krisis 1998 sempat terhenti," terangnya

 

Dijelaskan Budi, kerja sama tersebut dalam hal produksi bagian-bagian pesawat, teknologi hingga lisensi pemesanan pesawat untuk di ekspor keluar. Adapun khusus pesanan TNI AU dimana berupa CN 235 juga akan dikerjakan Dirgantara dengan menggunakan lisensi Airbus. "TNI AU memesan 9 pesawat pengganti Fokker 27 yakni CN 295 lisensi khusus dari Airbuss. Jadi kita akan memproduksi pesawat tersebut," terangnya.

 

Ia menambahkan, untuk pesawat yang akan diekspor antara lain CN 212 untuk Thailand dan CN 320 berupa komponennya. "Masih banyak yang lainnya tapi pada intinya kerjasama ini akan mendorong peningkatan kinerja PT DI untuk menguasai market share Asia Pasifik," tegas Budi.

 

Untuk itu, Budi menambahkan restrukturisasi kinerja keuangan perusahaan akan dilakukan terlebih dahulu dengan menunggu kucuran skema Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui PPA sebesar Rp 700 miliar.

 

"Jadi sudah pas, untuk pengembangan teknologi dan lisensi itu dari Airbus sedangkan untuk restrukturisasi dari PMN melalui PPA sebesar Rp 700 miliar," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…