NERACA

Jakarta -  Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Saut P. Hutagalung mengakui saat ini Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perikanan yang sudah berstandar nasioanl (SNI) masih sangat sedikit. Apalagi dari sekitar 58.256 UKM perikanan baru 11 yang sudah berstandar nasional dikhawatirkan jika mereka tidak mau segera mengurus SNI bisa kalah bersaing pada saat pagelaran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 ini.

“Saya himbau agar UKM perikanan segera urus SNI karena jika tidak akan sulit berkompetisis dengan produk impor, terutama dalam masuk ke pasar ritel modern,” kata Saut kepada wartawan, sesaat setelah acara Breakfast Meeting Forum Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk UKM Lintas Kementrian/Lembaga, di Jakarta, Selasa, (18/8).

Menurut dia, dengan sisa waktu yang sangat singkat, pihaknya menghimbau agar UKM bisa memanfaatkan peluang kemudahan dalam pengurusan SNI. Karen jika tidak, dengan pangsa pasar Indonesia yang sangat besar dikhawatirkan jika tidak dimanfaatkan oleh UKM dalam negeri bisa direbut oleh produsen luar negeri. “Kami siap dan bantu kemudahan baik prosedur, pembiayaan seperti laboratorium uji produk secara gratis, maksudnya selain efisiensi cost juga akan lebih dimudahkan dalam pengurusan sehingga pelaku UKM tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi dalam pengurusan SNI,” imbuhnya.

Mengingat, lanjut Saut Lagi, jika peluang ini tidak dimanfaatkan oleh UKM kita dikhawatirkan saat pasar bebas nanti pasar Indonesia yang begitu banyak dan potensial bakal diambil semua oleh negara lain. “Itu yang tidak kami inginkan. UKM kita banyak dan besar, poduk merekalah yang mampu membendung produk-produk impor. Tapi jika mereka tidak segera mengurus SNI maka akan sulit berkompetisi dengan produk impor,” sambungnya.

Walaupun sampai dengan saat ini, baru sekitar 5 persen segmentasi pasar yang sudah direbut oleh pasar impor. Jangan sampai 95 persen pasar menengah dan bawah kembali diambil oleh produk impor lagi. “Selama ini memang masih ada impor produk ikan tapi itu untuk Hotel, Restoran, mewah itu saja masih sangat kecil. Tapi ke depan jangan sampai pasar potensial terutama menengah dan bawah kembali mereka ambil itu yang sangat bahaya,” tegas dia.

Untuk itu, tidak henti-hentinya dirinya mengajak seluruh pelaku usaha UKM segera urus SNI agar mereka kompetitif dengan produk impor dan yang teroenting bisa mengamankan pasar dalam negeri tidak direbut oleh produk impor. “Kita tidak perlu memikirkan ekspor dulu, bisa mengoptimalkan pasar domestic saja sudah sangat luar biasa. Oleh karenanya saya selalu menghimbau kepada para pelaku UKM segera urus SNI,”  paparnya.

P2HP KKP, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) bersinergi untuk melakukan percepatan dan kemudahan pengurusan SNI terutama utuk pelaku UKM nasional. “Selama ini Lembaga/Kementrian punya program masing-masing, makanya penting kita bersinergi untuk menyatukan program agar hasilnya bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Adapun pada  tahun 2015 ini, Direktorat P2HP KKP telah menyusun berbagai program fasilitasi sertifikasi produk bagi UKM perikanan yaitu: Pembinaan penerapan GMP dan SSOP (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan), Fasilitasi perizinan dan sertifikasi usaha, Fasilitasi branding produk perikanan, Fasilitasi Sertifikat Produk Penggunan Tanda (SPPT) SNI, Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP) di daerah.

“Semuanya itu tidak lain kami ingin membawa produk perikanan nasional lebih kompetitif, dan mampu mengisi pasar dalam negeri agar mampu menghadang gempuran produk impor, terutama pada saat pagelaran pasar bebas seperti MEA nanti,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Tetty Helfery Sihombing, Direktur Produk Pangan Badan POM menambahkan, dengan waktu yang sangat terbatas, kita ingin melakukan lompatan dari program SNI nasional. Diharapkan dengan sinergitas ini, lebih memudahkan dan mempercepat UKM nasional bersertifikasi. “Kami sama-sama punya program yang sama, tapi selama ini berjalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya ke depan harus berjalan bersama agar program ini bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” katanya.

Untuk itu, dia akan membuat tim kecil yang nantinya mengidentifikasi semua permasalahan yang ada dan segera mencarikan solusinya. “Yang terpenting ke depan apa pun produknya, harus sudah SNI jadi produk kita bisa lebih kompetitif,” tukasnya.