NERACA

Kuningan – Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat II, Angin Prayitno Aji, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan beberapa kepala pemerintah daerah se-Ciayumajakuning, beberapa hari lalu, di Gedung Negara Cirebon.

Penandatanganan kerjasama tersebut terkait dengan pengalihan wewenang pemungutan BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pengalihan tersebut telah resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah, terhitung sejak  1 Januari 2011, serta pengalihan PBB di tahun 2014.

Penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan langkah strategis membangun sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten dan kota, untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang pajak. “Kontribusi pajak terhadap APBN mencapai 70% sehingga pajak harus diamankan maka dari itu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota ini cukup penting,” ujar Angin.

Sementara itu, kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Asep Taufik Rohman, melalui Sekretaris Dinas, H. LB.Marhaeni, menjelaskan, kerjasama dalam pengelolaan pajak ini diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota yang dikerjasamakan.

Kuningan sendiri, kata dia, kini sedang melakukan banyak persiapan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan secara bergilir yang tentunya difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.