MoU Pungutan BPHTB Ciayumajakuning dan Kanwil Dirjens Pajak Jabar II

NERACA

Kuningan – Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat II, Angin Prayitno Aji, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan beberapa kepala pemerintah daerah se-Ciayumajakuning, beberapa hari lalu, di Gedung Negara Cirebon.

Penandatanganan kerjasama tersebut terkait dengan pengalihan wewenang pemungutan BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pengalihan tersebut telah resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah, terhitung sejak 1 Januari 2011, serta pengalihan PBB di tahun 2014.

Penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan langkah strategis membangun sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten dan kota, untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang pajak. “Kontribusi pajak terhadap APBN mencapai 70% sehingga pajak harus diamankan maka dari itu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota ini cukup penting,” ujar Angin.

Sementara itu, kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Asep Taufik Rohman, melalui Sekretaris Dinas, H. LB.Marhaeni, menjelaskan, kerjasama dalam pengelolaan pajak ini diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota yang dikerjasamakan.

Kuningan sendiri, kata dia, kini sedang melakukan banyak persiapan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan secara bergilir yang tentunya difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BERITA TERKAIT

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih - Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket NERACA Sukabumi -…

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak  NERACA Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi capaian pendapatan dari sektor…

Hikmahanto: Hindari Eforia di Masyarakat - KESEPAKATAN PEMERINTAH RI DAN FREEPORT

Jakarta-Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara pemerintah RI dan Freeport…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional NERACA Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis…

KABUPATEN SUKABUMI - Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung

KABUPATEN SUKABUMI  Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung NERACA Sukabumi - Harga telur dan ayam potong di wilayah Kabupaten…

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket - Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung” NERACA…