TAK MILIKI IZIN DITUTUP POL PP Pertambangan Pasir Besi di Cainjur Picu Konflik Masyarakat

Cianjur -Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Cianjur harus berani menindak tegas setiap perusahaan tambang pasir besi yang tidak memiliki izin. Sebab jika dibiarkan membuat cemburu sosial bagi perusahaan yang memiliki izin, terlebih melanggar aturan yang berlaku.

NERACA

Informasi yang dihimpun Harian Ekonomi NERACA di Cianjur menyebutkan, perusahaan pertambangan pasir besi nakal di Kabupaten Cianjur selatan dan terus beroperasi tanpa izin yaitu PT Alfa Surya Cemerlang yang beroperasi di pantai Desa Jayagiri Kecamatan Sindangbarang.

Dengan itu, sejumlah warga disana mempertanyakan legalitas izin usahanya, karena ditengarai tidak mengantongi izin tetangga, padahal perputaran uangnya sudah bisa mencapai ratusan juta rupuiah.

“PT Alfa ini tidak punya izin, dan menggunakan alat berat seperti beco. Kami mengharapkan siapa pun atau perusahaan manapun yang tidak memiliki izin, harus ditindak. Lantas Pol PP dan dinas PSDAP jangan diam,” kata M Munandar dan Dadi warga Cianjur selatan kepada Neraca..

Sementara itu, Kasi Penyelidikan dan Penindakan Pol PP Cianjur, Yadi Supriadi menjelaskan, khususnya PT. Alfa, sudah ditutup sejak tanggal 22 September lalu. Namun apabila masih membandel karena tetap mengoperasikan penambangan, akan ditindak lebih tegas lagi.

“Ini sesuai dengan peraturan atau Perda No 11 tahun 2001 tentang pertambangan umum. Jelas PT Alfa ini sudah kena denda. Namun untuk sementara telah kami tutup,” tegas Yadi lagi.

Setiap perusahaan pertambangan lanjut Yadi, boleh beroparasi di Kabupaten Cianjur, namun harus mendapatkan izin bupati, tentang pertambangan umum. “Pokoknya, siapa pun yang melanggar, bakal kami tindak, dan akan kami proses sesuai Perda,” pungkas dia.

Dikeruk Langsung Diangkut

Seperti diketahui, bisnis Pasir Besi yang berlokasi di Cianjur selatan, nampaknya menggiurkan para pembisnis . Hal ini lantaran, kandungan pasir besi mengandung sumber daya endapan pasir besi pantai jarak, yakni dari panjang pantai 75 km terdiri dari crude sand 88 juta ton, konsentrat 22 juta ton kandungan FE 58,24%, kadar titanium 13,45%.

Salah seorang tokoh Cianjur selatan, Jajang (40), mengungkapkan,manfaatpengelolaan pasir besi di wilayahnya itu, kini malah menjadi pemicu konflik di wilayah Cianjur selatan. “Karenanya, penutupan penambangan di wilayah Kecamatan Sindang Barang oleh Sat Pol PP kami sangat bersyukur sekali,” katanya.

Sedang Ketua Umum LSMKidul Bersatu ( KiBER), Herlan Suangsa, membenarkan adanya aksi beberapa hari yang lalu dari masyarakat Kecamatan Sindangbarang. Malahanwargamelakukan swiping semua truk yang digunakan untuk mengangkut pasir dan semua truk tersebut dikumpulkan di alun-alun Lapangan Kecamatan Sindang Barang. Dengan tujuan,agar penambangan pasir besi dihentikan.

“Padahal endapan pasir umumnya tidak luas, namun tidak akan habis pula kalau ditambang selama 100 tahun,” tuturnya.

Dia menjelaskan, jarak antara laut dengan pasir ditepi pantaitidak luas . Yaitu antara 50-250 meter dari garis pantai dengan jarak memanjang kurang lebih 60 km Panjang 75 km.“Pasir besi tersebut bisa dibuatkan atau didirikan pabrik pengolahan, bukan pasirnya dikeruk diangkat langsung ke pembeli,” kata dia..

Yang terjadi saat ini adalah pasir besi dikeruk dan langsung diangkut ke pembeli. Hal tersebut, membuat amarah masyarakat . Sebab, dampak dari penambangan akan timbul pengembangan wilayah. Selain itu, terjadi kerusakan alam serta kerusakan transportasi .

Pihaknya berharap, sebaiknya eksekutif serta yudikatif, berpikir lebih baik demi kesejahteraan masyarakat, bukan memicu konflik di masyarakat. “Kami sangat setuju sekali, untuk menghindari konflik berkepanjangan antara masyarakat, maka seluruh penambangan pasir besi, khususnya di wilayah Cianjur Selatan ditutup,” papar dia.

BERITA TERKAIT

Konflik Taksi Online, Kapan Berujung?

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No.37 P/HUM/2017 (PMA.37/2017) memicu kegamangan yang berujung pada meningginya tensi antara operator angkutan umum konvensional dengan…

Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Peraturan tersebut berlaku…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KOTA SUKABUMI - 163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis

KOTA SUKABUMI  163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis NERACA Sukabumi - Sebanyak 163 calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sukabumi…

KOTA SUKABUMI - 163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis

KOTA SUKABUMI  163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis NERACA Sukabumi - Sebanyak 163 calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sukabumi…

Laba Bersih WOM Meningkat 78% dalam Sembilan Bulan 2017

Laba Bersih WOM Meningkat 78% dalam Sembilan Bulan 2017 NERACA Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance” atau…