BUMN Siapkan Dana Rp75,6 T Beli SUN

NERACA

Jakarta---Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya segera merespon krisis global agar mengurangi resiko. Karena itu dana sekitar Rp70 triliun guna buy back Surat Utang Negara (SUN) telah disiapkan, terutama yang long term. “Jadi masih tunggu pemerintah dulu. Sebagian dana di deposito. Terutama Buy back long term Rp70 triliun, kalau untuk short term Rp5,6 triliun,” kata Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN, Parikesit Suprapto kepada wartawan di Jakarta,3/10

Parikesit mengaku Kementerian BUMN telah menyarankan agar BUMN segera membeli kembali Surat Utang Negara (SUN pada saat harganya turun. "Kita hanya menganjurkan saja, ya begini kalau harga turun langsung buy back saja," tambahnya

Adapun perusahaan pelat merah yang melakukan buy back SUN paling besar menurutnya adalah Jamsostek. "Mungkin Jamsostek terbesar, saya tidak ingat angkanya," tandasnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Kepala Biro Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengatakan besarnya penarikan dana asing belakang ini, memaksa pemerintah menggunakan salah satu Crisis Management Protocol (CMP) yakni pembelian kembali (buy back) pada SUN sebesar Rp100 miliar. "Kementerian Keuangan telah melaksanakan transaksi pembelian kembali SUN secara langsung di pasar sekunder dengan menggunakan fasilitas dealing room DJPU," ungkapnya

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian BUMN Mahmuddin Yasin juga mengakui pihaknya sedang mengkaji opsi untuk melakukan buy back (pembelian kembali) saham BUMN di pasar. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi koreksi indeks harga saham gabungan (IHSG) yang berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Namun, opsi buy back saham BUMN itu masih perlu dipikirkan matang dan dibicarakan dengan BUMN yang melantai di bursa. Sebenarnya, pemerintah sebagai pemegang saham utama sejumlah korporasi itu bisa saja memutuskan untuk membeli sahamnya kembali.

Menurutnya, kondisi pasar saham masih belum stabil dan tidak menentu. Bisa saja keputusan untuk membeli kembali saham pada saat ini tidak menguntungkan. "Bisa saja harga sahamnya semakin turun beberapa hari lagi," ujarnya.

Pernyataan ini ironis dengan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Nurhaida yang beberapa waktu lalu menilai BUMN belum perlu melakukan pembelian kembali (buyback) sahamnya. Alasanya kondisi pasar modal yang bergejolak saat ini belum separah di 2008. "Kami belum melihat itu sesuatu yang perlu dilakukan. Untuk buyback sendiri terutama BUMN listing sudah ada ketentuan buyback. Harus mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS LB. Proses ini harus dilalui kecuali kita melihat kondisi harus dan perlu dilakukan seperti misalnya di tahun 2008," tutur Nurhaida.

Nurhaida menambahkan Bapepam akan ketat meminta BUMN mematuhi mekanisme aturan yang ada sebelum melakukan buyback sahamnya di pasar modal, kecuali keadaan mendesak seperti di 2008. Namun kondisi pasar modal saat ini masih aman. "Kondisi belum sedemikian yang mengharuskan kita menyampaikan BUMN listed tanpa mengikuti ketentuan yang ada," paparnya

Di tempat yang sama, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro meminta bank dan asuransi BUMN tidak menjual portofolio SUN yang dimilikinya saat pasar sedang bergejolak seperti saat ini.

Selain itu, lanjut Bambang, BUMN diminta untuk koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam melakukan pembelian atau penjualannya mata uang dolar AS. "BUMN yang besar-besar diminta untuk berkoordinasi dalam pembelian/ penjualan dollar agar dapat saling memenuhi dan bila secara netto memerlukan, selalu dapat berkoordinasi dengan BI," jelasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Piko Hidro Disiapkan untuk Bantu Terangi Papua

      NERACA   Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain yang ada di Indonesia, rasio elektrifikasi di Papua dan…

Tarif LRT akan Dibanderol Rp12 ribu

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa perkiraan tarif tiket kereta layang ringan…

Program PKH Dinilai Ubah Perilaku Hidup

    NERACA   Jakarta - Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan survei independen MicroSave Colsulting Indonesia berdampak signifikan mengubah perilaku…