Target Pertumbuhan Berpotensi Direvisi

Pada 2012

Selasa, 04/10/2011

NERACA

Bali----Meski status kewaspadaan dicabut. Namun pemerintah belum mau merevis target pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,7%. Hanya saja dibalik itu, perlu disiapkan skenario terburuk guna mengoreksi asumsi makro jika krisis global semakin parah.

"Kita akan terus proses RAPBN 2012 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 6,7%, tapi kita juga menyampaikan kewaspadaaan, kalau ternyata perekonomian global ternyata memburuk dan akan ada dampak ke Indonesia,” kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,3/10

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, tak tertutup kemungkinan pemerintah akan mengajukan APBN-P lebih awal. “Kita akan mengajukan APBN-P lebih awal dari yang direncanakan. Tapi forum sekarang kita tidak mengubah asumsi 6,7%," tambahnya

Diakui Agus, hasil pertemuan dengan DPR, ternyata krisis global makin meluas ke seluruh Eropa. "Kita kira masalah di Yunani, Irlandia, Portugal, itu sudah akan tertangani. Tapi sudah melebar sampai ke Italia. Bahkan di pemerintah terus berkomunikasi di DPR," ujarnya

Lebih jauh kata Agus, triwulan III-2011 ini perkiraan pertumbuhan ekonomi akan mencapai pada 6,6%. Sementara total pertumbuhan sepanjang 2011 akan berada ke angka 6,45%. “Kami memang melihat bahwa kalau seandainya investasi di Indonesia dan pertumbuhan sektor-sektor seperti yang kita amati terakhir ini bisa terjaga itu Indonesia mungkin bisa mencapai 6,5-6,6% di Q3. Walaupun satu tahun 6,5% adalah yang akan kita capai," tandasnya

Namun Agus mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global sudah ada revisi dari 4,4% menjadi 4% di tahun ini ."Kalau seandainya ekonomi dunia itu terus menunjukan kondisi seperti sekarang, itu bisa koreksinya di tahun depan bisa turun jadi 3%," katanya.

Yang jelas, lanjut Agus, krisis keuangan disebabkan tidak terciptanya good corporate governance di suatu negara. Hal ini benar-benar terjadi saat ini di negara-negara Eropa. "Di Eropa pengelolaan utang dan fiskal kurang hati-hati sehingga total utang dibandingkan penerimaan kurang menjaga prinsip-prinsip corporate governance, tentu akan berdampak pada perekonomian negara. Finasial institution terjadi kemunduran kualitas menyebabkan krisis kepercayaan dan krisis likuiditas, ini berat bagi negara-negara Eropa," ujarnya.

Agus Marto menambahkan corporate governance sangat diperlukan untuk menjaga pemerintahan maupun swasta bisa kokoh. "Kalau prinsip corporate governance tidak dilakukan secara konsisten, baik institusi di pemerintah maupun swasta akan tidak baik, tetapi supaya sustain kalau bisa menerapkan corporate governance yang baik," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Agus Marto, Indonesia dapat menerapkan corporate governace dalam pemerintahan. Hal inilah yang merupakan tujuan dari pertemuan tahunan OECD, sebagai ajang tukar pikiran guna dalam hal penerapan corporate governance di masing-masing negara. "Di Indonesai kita harus belajar, pandai memahami konsep-konsep corporate governance dan paling penting mengimplementasikan prinsip-prinsipnya," tegasnya.

Sementara Deputi Sekjen OECD Richard Boucher menyatakan guna menerapkan corporate governance di Indonesia, semua pihak perlu memerangi korupsi melalui langkah preventif. Caranya dengan public procurement, transparansi dalam tubuh pemerintahan, dan program integritas. Ketiga upaya tersebut dapat mengimbangi peran KPK yang telah memberikan hukuman bagi para koruptor. "Ubah atmosfir dengan tidak membiasakan diri menerima suap. Tidak hanya membuat pemerintahan efisien tetapi juga membuat lingkungan menjadi sehat," imbuhnya. **cahyo