Bank dan Pengembang Dilaporkan ke BI-Menkeu - KISRUH LAHAN PIK

NERACA

Jakarta – Kisruh lahan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, kini makin merambah kalangan perbankan, karena sebuah bank swasta disebut-sebut teledor mengucurkan kredit dengan agunan dalam kondisi bermasalah.

Kuasa hukum Kapt. TNI Niing bin Sanip, Nurmadjito, kini melaporkan sebuah bank swasta nasional (BP) kepada Gubernur Bank Indonesia (BI), Bapepam dan Menteri Keuangan, terkait pengucuran kredit Rp 825,2 miliar ke PT MP, pengembang perumahan mewah PIK, dengan agunan sertfikat HGB yang bermasalah.

Nurmadjito mengatakan bahwa lahan milik kliennya sekitar 86 ha di kawasan PIK turut tersangkut diajukan sebagai agunan dengan nilai sangat fantastis kepada bank swasta itu.

”Tanah yang di nilai jual objek pajak (NJOP) hanya Rp300.000 per m2, diagunkan dengan nilai Rp 13 juta lebih per m2 ke BP,” katanya di Jakarta, Minggu (2/10).

Selain ke BI, dia juga melaporkan kasus itu ke Bapepam, karena sebagai perusahaan publik PT Panin Bank telah kurang hati-hati dengan mengucurkan kredit senilai Rp 825,2 miliar dan kurang memberi keterbukaan informasi mengenai adanya kredit yang bermasalah tersebut.

Sebelumnya beredar pengumuman eksekusi lelang sebanyak dua kali di media cetak nasional, berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diajukan oleh PT Bank Panin Tbk atas empat bidang tanah kosong seluas 129.606 m2 di lahan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK) yang dikelola PT Mandara Permai (MP), pengembang perumahan di kawasan tersebut.

Menurut data dokumen yang diterima Neraca pekan lalu, HGB tanah seluas 129.606 m2 itu merupakan pemecahan dari HGB induk No. 3515, menjadi empat hak guna bangunan (HGB) baru yang diterbitkan pada 2003 dan 2005 oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, dijaminkan ke Bank Panin untuk menarik kredit sekitar Rp 500 miliar, namun akhirnya macet, sehingga pihak bank mengajukan eksekusi lelang atas jaminan tanah tersebut.

Yang menariknya lagi, HGB No. 3515 konon sampai sekarang masih bermasalah bahkan sudah dilakukan gelar perkara pada 1 Des. 2010 yang dihadiri sejumlah pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemprov. DKI Jakarta, pihak Kapten (purn) Niing bin Sanip dan kuasa hukum PT MP.

Nurmadjito mempertanyakan appraisal BP yang dengan mudahnya memberikan pinjaman yang nilainya fantastis itu tanpa melakukan verifikasi ke lapangan, padahal lahan yang belum dibebaskan itu sejak tahun 2000 sudah bermasalah hingga sekarang.

Nurmadjito mengatakan bahwa kasus penyerobotan tanah atas nama kliennya bermula dari tanah garapan atas nama Niing Cs. Semula tanah itu luasnya sekitar 100 ha, namun dengan adanya UU Agraria yang melarang kepemilikan lahan dalam satu kepemilikan mencapai 100 ha, maka kepemilikannya dipecah-pecah masing-masing menjadi sekitar 5 ha.

Sejak 2004, nomor objek pajak (NOP) atas nama kliennya hilang atau dihilangkan oleh pihak tertentu dan Niing tidak bisa membayar pajak atas tanah yang digarapnya.

”Itulah sebabnya kami juga mengirim surat ke Ditjen Pajak, mempertanyakan kenapa NOP klien kami dihilangkan,” katanya.

Pelanggaran pidana

Secara terpisah, pakar hukum pidana FH Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengatakan pengajuan agunan bermasalah atas tanah milik veteran pejuang kemerdekaan RI itu merupakan pelanggaran pidana.

Penyerobotan atas tanah tersebut sendiri merupakan pelanggaran, menurut dia, apalagi diajukan ke bank, jelas merupakan juga tindak pidana. ”Dengan melakukan mark up, yaitu meninggikan nilai tanah jauh melebihi NJOP sendiri sudah merupakan masalah tersendiri,” katanya kemarin.

Menurut Yenti, seharusnya sebelum menyetujui penyaluran kredit tersebut pihak direktur kepatuhan BP melakukan pengecekan dan verifikasi atas status lahan tersebut. Kalau ternyata kredit itu cair juga, mungkin pihak bank atau oknumnya tidak melakukan pengecekan atau pura-pura tidak tahu bahwa lahan itu bermasalah.

”Kredit yang telah diajukan tersebut seharusnya menjadi batal demi hukum,” ujarnya. tim

BERITA TERKAIT

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…

Idealnya, Kabinet Kerja Jilid II Diisi Figur Berkualitas

  NERACA Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Roni Tabroni mengharapkan tim Kabinet Kerja II idealnya diisi…

KUALITAS SDM INDONESIA PERLU DITINGKATKAN - Daya Saing Turun Akibat Biaya Logistik Tinggi

Jakarta-Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PENGEMUDI OJOL ANCAM DEMO TERKAIT NADIEM - Menko Ekonomi Diminta Hapus Ego Sektoral

Jakarta-Pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, ada pekerjaan rumah (PR) besar yang menanti orang yang menduduki jabatan Menteri Koordinator…

Presiden dan Wapres Terpilih Hadapi Lima Tantangan Besar

NERACA Jakarta-Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi dan Ma'ruf Amin, akan menghadapi lima tantangan besar yaitu: pertumbuhan ekonomi…

USAI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PERIODE 2019-2024 - Sejumlah Negara Komit Bermitra dengan Indonesia

Jakarta-Sejumlah Kepala Negara sahabat menyatakan keinginan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia di pemerintahan Presiden Jokowi periode ke-2. Keinginan tersebut…