Biaya Sensus Pajak Capai Rp 60 Miliar

NERACA

Jakarta---Biaya Sensus Pajak Nasional (SPN) yang dilakukan pemerintah mulai 30 September hingga Desember 2011 diperkirakan mencapai Rp 60 miliar. Besarnya biaya yang dikeluarkan tersebut sebagian besar untuk membayar para petugas sensus di lapangan.. "Sekitar Rp 60 miliar," kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany kepada wartawan di Jakarta,2/10

Menurut Fuad, penggunaan dana terbesar digunakan untuk membayar upah petugas sensus dan pembuatan iklan sensus untuk sosialisasi, termasuk pembuatan atribut sensus.

"Tapi saya kira paling banyak untuk honor petugas pajak lapangan dan iklan. Tentunya untuk kertas dan bikin atribut serta macam-macam lah," tambahnya

Sensus pajak Ditjen Pajak menargetkan penambahan 3 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) atau naik hingga 200%. "Kalau dari SPT kita harapkan ada tambahan sekitar 3 juta. Selama ini kan secara alami (tanpa sensus) itu tiap tahun ada tambahan satu jutaan secara natural. Tapi kalau kita harapkan dengan adanya sensus ini bisa naik tiga kali lipat dari yang semestinya," terangnya

Lebih jauh kata mantan Kepala Bapepam-LK ini, keberadaan sensus ini lebih difokuskan untuk menyisir wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan (perusahaan). Ditjen Pajak akan menurunkan 3.000 pegawainya untuk program ini. "Target kita itu WP dulu, tapi dari WP 1,5 juta yang akan kita datangi dalam Oktober-Desember itu kita akan turunnya 3.000 pegawai kita. Dari jumlah 1,5 juta itu kita tidak bisa perkirakan berapa jumlah penerimaan pajak yang masuk dari mereka. Sulit untuk menghitung," paparnya.

Sementara untuk wajib pajak badan diharapkan hingga tahun 2014 ada 5 juta badan usaha yang membayar pajak. Saat ini, jumlah badan usaha yang sudah melaporkan kewajibannya kepada Ditjen Pajak sebanyak 466 ribu. Padahal, badan usaha yang terdaftar sebanyak 12 juta. "Ya kita usahakan dalam waktu 3 tahun ke depan bisa naik 10 kali lipat, jadi di akhir tahun 2014 target kita itu 5 juta badan usaha yang sudah bayar pajak," jelasnya.

Fuad menyatakan penyisiran dilakukan karena selama ini jumlah wajib pajak bila dibandingkan dengan jumlah warga negara sangat timpang. Dan imbas jangka menengah-panjangnya adalah mendongkrak penerimaan pajak. "Jumlah wajib pajak kita harus ditambah karena selama ini faktanya jumlah WP (wajib pajak)-nya kecil sekali sehingga penerimaan negara tidak cukup besar untuk memberikan pelayanan umum dan untuk membangun infrastruktur, kita akan sampai tahun 2012," tuturnya.

Yang jelas, kata Fuad, target jangka panjang dari SPN ini adalah meningkatka penerimaan pajak. "Tapi kan sensus pajak ini jangka panjang, jadi tujuannya untuk meningkatkan basis pajak kita," imbuhnya.

Ditempat terpisah, anggota DPR RI Komisi XI (bidang Keuangan) Indah Kurnia meminta agar petugas pajak harus dilengkapai dengan tanda pengenal yang Long Distance. Artinya, bisa dikenali dengan jarak jauh. "Kalau saya menjadi orang yang dicacah maka saya akan memastikan bahwa orang itu boleh masuk ke rumah saya," katanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Niaga Internasional - Menperin Bidik Ekspor Alas Kaki Nasional Menapaki US$6,5 Miliar

NERACA Jakarta – Industri alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.…

Hotel Mandarine Bukukan Rugi Rp 26 Miliar

NERACA Jakarta – Bisnis hotel PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME) di 2018 belum membukukan kinerja yang kurang positif. Pasalnya,…

Meski Impor Gula Naik 216%, NPI Surplus US$0,33 Miliar

NERACA Jakarta- Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) Februari 2019 surplus sebesar US$ 0,33 miliar, impor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kebijakan Pemerintah dan BI untuk Mengejar Target Devisa Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa…

Jokowi Tetapkan Kenaikan Gaji PNS dan CPNS

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS) mulai 1 Januari 2019…

Macetnya Regenerasi Bidang Pertanian

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) Kemenristekdikti Prof Ali Ghufron Mukti mengatakan regenerasi…