SEKDA PEMKAB SUKABUMI DINILAI KURANG PEKA Pelaku Penipuan Modus APBN –P belum Diproses

NERACA

Sukabumi - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Adjo Sarjono, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Zaenal Mutaqin dinilai tidak peka terhadap peristiwa penipuan bermodus APBN-P yang melibatkan seorang kepala sekolah. Hingga sekarang, belum ada tanda-tanda, AA yang telah dilaporkan Pepen ke Polres Palabuhanratu, untuk dipanggil guna mengklarifikasi issu tersebut.

“Padahal, kasus ini bisa mencoreng nama baik lembaga dan pemerintahan Kabupaten Sukabumi di mata masyarakat,”ungkap Ketua LSM Jambe, Bambang Rudianto kepada Neraca, Minggu (2/10), melalui pesawat seluler.

Seperti diberitakan Neraca, AA sebagai PNS di Kabupaten Sukabumi diduga melakukan penipuan dengan modus pencairan dana APBN P 2011 untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi. Dari setiap sekolah, dia menarik dana puluhan juta rupiah. Ternyata dana APBNP itu tak kunjung cair. Dia dilaporkan ke polisi setempat.

Bambang mengatakan, terhitung beberapa pekan terakhir ini AA sudah tidak melaksanakan tugasnya sebagai PNS maupun Kepala Sekolah. Sehingga bisa dikategorikan merugikan negara dan masyarakat khususnya anak didik.

Seharusnya, kata Bambang, Sekda Pemkab Sukabumi setelah mendapatkan informasi ada PNS yang dilaporkan ke Polisi mengklarifikasi Kepala Dinas yang bersangkutan, dan apabila terbukti menurunkan inspektorat untuk mencari atau mengumpulkan infornmasi soal kebenaran tersebut,

"Saya kira sudah selayaknya Sekda meminta Inspektorat turun guna mencek kebenaran itu. Kalau didiamkan begini, maka akan semakin banyak pertanyaan dari masyarakat. Kenapa AA tidak mendapatkan peringatan, tetapi kalau PNS yang lain langsung di panggil dan diproses. Ada apa gerangan dibalik ini semua,"ujar dia.

Jangan sampai, kata Bambang masyarakat meragukan kepemimpinan Sekda yang terkenal tegas saat menjadi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Masyarakat mungkin mengetahui kiprah Sekda saat menjabat Kepala BKD. Terkenal tegas dalam menindak PNS yang nakal dan mangkir.

Bambang menegaskan, APBN-P gate yang melibatkan oknum pendidik ini harus dituntaskan secepat mungkin, baik secara hukum maupun disiplin. Ini, kata dia menandakan bahwa masih ada PNS yang nyambi jadi calo proyek dan mengenyampingkan pekerjaannya.

Sementara Sekda Adjo Sardjono, ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, belum memberi tanggapan apapun.

BERITA TERKAIT

Kemudahan Perpajakan bagi Pelaku Usaha e-Commerce

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, AR KPP Pratama Sorong *) Terlihat peluang sejumlah perusahaan rintisan ini cerdik mengambil kesempatan atas…

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Walikota Sukabumi Jadi Wali Kota Terbaik Versi Seven Media Asia

Walikota Sukabumi Jadi Wali Kota Terbaik Versi Seven Media Asia NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mendapatkan penghargaan Best…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Legislator: Reformasi Birokrasi di Banten Belum Berjalan Optimal

Legislator: Reformasi Birokrasi di Banten Belum Berjalan Optimal NERACA Serang - Anggota Komisi I DPRD Banten Aries Halawani mengatakan sejumlah…

Kemenperin Luncurkan Program Vokasi di Sukabumi

Kemenperin Luncurkan Program Vokasi di Sukabumi NERACA Sukabumi – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI luncurkan program pendidikan vokasi dalam rangka membangun…

Pemkab Serang-BPPT Kerja Sama Tingkatkan Inovasi dan Teknologi

Pemkab Serang-BPPT Kerja Sama Tingkatkan Inovasi dan Teknologi NERACA Serang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Badan Pengkajian dan Penerapan…