Mitigasi Krisis Global

Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Saling-keterkaitan (interlinkage) dan saling-ketergantungan (interdependence) merupakan ciri dari sistem ekonomi global dewasa ini. Akibatnya, krisis di suatu negara dan kawasan seringkali berdampak pada lainnya akibat terintegrasinya perekonomian dunia.

Setelah krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, Eropa mengalami krisis defisit fiskal yang sangat parah. Ini membuat negara yang terkait dengan Eropa baik melalui perdagangan, investasi, kepenilikan surat berharga dan kerjasama kontrak bisnis lainnya juga terkena imbasnya.

Setiap krisis finansial dan ekonomi di kawasan lain membutuhkan kecepatan untuk merespon. Crisis Management Protocol (CMP) perlu dibangun, disosialisasikan dan didukung oleh semua pihak yang terkait didalamnya. Koordinasi lintas lembaga dan kementerian mutlak diperlukan. Terlebih dengan dipisahkannya otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah melalui UU No. 23/1999 dan terakhir dengan dikeluarkannya PP Pengganti Undang Undang No. 2/2008. Harmonisasi tugas, fungsi, peran dan kebijakan BI dengan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kuangan) sangat dibutuhkan untuk menyusun rencana antisipasi dampak krisis global.

Protokol mitigasi krisis membutuhkan komitmen anggaran. Oleh karena itu, DPR perlu bersama-sama dengan Pemerintah dalam memutuskan komitmen tambahan dan alokasi anggaran untuk antisipasi krisis. Dalam setiap penyusunan RAPBN, fungsi anggaran DPR perlu melihat fleksibilitas anggaran dalam merespon potensi krisis baik yang bersumber dari dalam ataupun luar negeri.

Sumber krisis bisa berasal dari krisis ekonomi, finansial, politik, perang sampai pada perubahan iklim yang berakibat gagal panen. Apapun sumber krisis, akibat negatif yang perlu diantisipasi adalah ancaman kenaikan harga, kelangkaan pasokan, inflasi, tekanan anggaran negara, penurunan aset korporasi, penurunan daya beli masyarakat, pengangguran.

Oleh karena itu, program mitigasi krisis global bukan hanya domain pemerintah saja. Dan juga bukan hanya pemerintah pusat, dukungan kerjasama kelembagaan dari pemerintah daerah dalam alokasi anggaran APBD untuk perbaikan sejumlah sarana produksi pertanian, dalam jangka panjang, dapat mengurangi ‘shock’ dari krisis global. Pengamanan produksi beras, daging, kedelai, dan garam akan membuat struktur produksi nasional mampu menopang cadangan strategis nasional. Sehingga, ketergantungan akan impor yang merentankan sistem keamanan pangan nasional dapat diperkecil.

Kejelasan prosedur, kecepatan pengambilan keputusan, komitmen anggaran dan harmonisasi kebijakan lintas lembaga merupakan pilar-pilar penting dalam CMP. Dalam jangka panjang, penguatan cadangan nasional baik berbentuk cadangan devisa ataupun cadangan pangan perlu diletakkan dalam sistem keamanan nasional.

Karena terbukti, ketika suatu negara sangat tergantung pada pasar luar negeri, maka daya tahan dan resiliensi untuk menanggulangi setiap ancaman krisis menjadi sangat rapuh. Kombinasi kejelasan prosedur penanganan dan penguatan cadangan nasional semakin dibutuhkan dalam sistem ekonomi global yang penuh ketidakpastian (uncertainty) dan gejolak (volatilitas) belakangan ini.

BERITA TERKAIT

Jangan Anggap Enteng Krisis

Pelemahan nilai tukar sebenarnya sudah terjadi 4-5 tahun yang lalu dan praktis tidak ada upaya kebijakan yang signifikan dan cukup…

Hartadinata Pangkas Target Pembukaan Gerai - Kondisi Global Belum Kondusif

NERACA Jakarta – Kemilaunya bisnis emas yang digeluti PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), tidak serta merta membuat ekspansi bisnis perseroan…

Hasil Riset Sebutkan Rupiah Punya Risiko Kecil - Krisis Mata Uang

    NERACA   Jakarta - Riset terbaru dari Nomura Holdings Inc menyatakan Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BUMN Harus Mampu Sebagai Jangkar Kinerja Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan kontribusi ekspor BUMN mencapai sekitar lima miliar dolar AS tahun ini. PT…

PENEGASAN DIRUT PERUM BULOG: - Cadangan Beras Hingga Juni 2019

Jakarta-Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Menurut dia, pihaknya sudah…

PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019 - Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…