Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Saling-keterkaitan (interlinkage) dan saling-ketergantungan (interdependence) merupakan ciri dari sistem ekonomi global dewasa ini. Akibatnya, krisis di suatu negara dan kawasan seringkali berdampak pada lainnya akibat terintegrasinya perekonomian dunia.

Setelah krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, Eropa mengalami krisis defisit fiskal yang sangat parah. Ini membuat negara yang terkait dengan Eropa baik melalui perdagangan, investasi, kepenilikan surat berharga dan kerjasama kontrak bisnis lainnya juga terkena imbasnya.

Setiap krisis finansial dan ekonomi di kawasan lain membutuhkan kecepatan untuk merespon. Crisis Management Protocol (CMP) perlu dibangun, disosialisasikan dan didukung oleh semua pihak yang terkait didalamnya. Koordinasi lintas lembaga dan kementerian mutlak diperlukan. Terlebih dengan dipisahkannya otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah melalui UU No. 23/1999 dan terakhir dengan dikeluarkannya PP Pengganti Undang Undang No. 2/2008. Harmonisasi tugas, fungsi, peran dan kebijakan BI dengan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kuangan) sangat dibutuhkan untuk menyusun rencana antisipasi dampak krisis global.

Protokol mitigasi krisis membutuhkan komitmen anggaran. Oleh karena itu, DPR perlu bersama-sama dengan Pemerintah dalam memutuskan komitmen tambahan dan alokasi anggaran untuk antisipasi krisis. Dalam setiap penyusunan RAPBN, fungsi anggaran DPR perlu melihat fleksibilitas anggaran dalam merespon potensi krisis baik yang bersumber dari dalam ataupun luar negeri.

Sumber krisis bisa berasal dari krisis ekonomi, finansial, politik, perang sampai pada perubahan iklim yang berakibat gagal panen. Apapun sumber krisis, akibat negatif yang perlu diantisipasi adalah ancaman kenaikan harga, kelangkaan pasokan, inflasi, tekanan anggaran negara, penurunan aset korporasi, penurunan daya beli masyarakat, pengangguran.

Oleh karena itu, program mitigasi krisis global bukan hanya domain pemerintah saja. Dan juga bukan hanya pemerintah pusat, dukungan kerjasama kelembagaan dari pemerintah daerah dalam alokasi anggaran APBD untuk perbaikan sejumlah sarana produksi pertanian, dalam jangka panjang, dapat mengurangi ‘shock’ dari krisis global. Pengamanan produksi beras, daging, kedelai, dan garam akan membuat struktur produksi nasional mampu menopang cadangan strategis nasional. Sehingga, ketergantungan akan impor yang merentankan sistem keamanan pangan nasional dapat diperkecil.

Kejelasan prosedur, kecepatan pengambilan keputusan, komitmen anggaran dan harmonisasi kebijakan lintas lembaga merupakan pilar-pilar penting dalam CMP. Dalam jangka panjang, penguatan cadangan nasional baik berbentuk cadangan devisa ataupun cadangan pangan perlu diletakkan dalam sistem keamanan nasional.

Karena terbukti, ketika suatu negara sangat tergantung pada pasar luar negeri, maka daya tahan dan resiliensi untuk menanggulangi setiap ancaman krisis menjadi sangat rapuh. Kombinasi kejelasan prosedur penanganan dan penguatan cadangan nasional semakin dibutuhkan dalam sistem ekonomi global yang penuh ketidakpastian (uncertainty) dan gejolak (volatilitas) belakangan ini.