Oleh: Benny Pasaribu PhD
Mantan Ketua KPPU

Keberanian Presiden Jokowi mengurangi, bahkan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) atas jenis premium, merupakan langkah besar untuk menyehatkan kondisi fiskal dan neraca transaksi berjalan yang selama tiga tahun terakhir mengalami defisit. Struktur APBN yang didominasi pembayaran utang dan subsidi dalam sekejap diubah menjadi lebih seimbang dengan mengalihkan subsidi BBM ke pembiayaan fisik infrastruktur.

Berbagai kebijakan ekonomi lainnya juga telah dicanangkan. Namun, banyak kalangan yang mempertanyakan outcome-nya. Di antaranya apa manfaatnya bagi masyarakat sekarang ini? Kenapa kondisi ekonomi akhir-akhir ini faktanya makin terpuruk, nilai rupiah melemah, industri mulai merumahkan pekerjanya, pengangguran dan kemiskinan bertambah?

Tidak bisa dipungkiri, tanpa komunikasi yang efektif, banyak warga yang semula simpati menjadi sinis terhadap pemerintah, yang berakibat pada penurunan popularitas dan dukungan warga terhadap kepemimpinan Jokowi. Barangkali inilah yang disebut fenomena pil pahit, yang sejatinya semua kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah "obat" atau solusi, tapi sebaliknya warga merasa kepahitan sekarang ini.

Menurut hemat saya,  ada beberapa hal yang bisa menjelaskan persoalan ini antara lain: Pertama, memang Presiden Jokowi lebih fokus menghalau bottleneck pembangunan daripada melanjutkan program yang selama ini dijalankan, apalagi dengan cara business as usual. Konsep seperti ini tampak sebagian bermanfaat langsung sebagai shock therapy dalam jangka pendek. Sayangnya, operasi kejut yang dilakukan belum direspon secara baik oleh aparat terkait.

Kedua, program Presiden Jokowi juga fokus pada pembangunan yang hasilnya dapat dilihat dalam jangka menengah dan panjang seperti pembangunan infrastruktur. Semula dana APBN digunakan untuk subsidi BBM yang langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi sekarang dialihkan untuk membiayai infrastruktur.

Ketiga, penyerapan APBN yang lambat dan kecil juga menggeser manfaatnya bagi rakyat ke semester berikutnya. Keterlambatan penyerapan APBN terjadi karena dua hal: Pertama, ada perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian yang ternyata membutuhkan waktu hampir enam bulan lebih untuk penyesuaian. Kedua, ada kelambatan dalam pengisian jabatan karena harus melalui panitia seleksi yang ternyata juga membutuhkan lebih dari dua bulan.

Keempat, kondisi ekonomi global terutama krisis ekonomi di Eropa (terutama Yunani) dan pesatnya kemajuan ekonomi AS telah menekan mata uang di seluruhnegara terkait, termasuk euro dan rupiah. Lebih parah lagi, hilangnya nilai mata uang ternyata tidak otomatis mendongkrak ekspor, seiring dengan kelesuan pasar domestik di sejumlah negara tujuan ekspor kita seperti  China, India, Eropa dan sebagainya.  

Dari gambaran tersebut, tidak cukup alasan untuk mengambil kesimpulan bahwa kelesuan ekonomi saat ini akan menuju krisis ekonomi seperti pada 1998. Ini karena posisi utang luar negeri kita masih pada level aman karena masih di sekitar 30% dari PDB, dibanding Yunani dan negara lain mencapai 100% lebih. Memang ada tren melemah dari sisi kemampuan bayar utang sejalan dengan penurunan nilai ekspor.