NERACA

Jakarta – Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir mengatakan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh pemerintah sebesar 4,7% pada kuartal pertama tahun 2015 adalah revisi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen. “Ini merupakan pertumbuhan ekonomi paling lambat jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya sejak 2009,” ungkap Tohir di Jakarta, Senin (3/8).

Menurut dia, turunnya jumlah investasi yang masuk baik dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, serta melemahnya daya beli masyarakat terutama di sektor konsumsi mengakibatkan turunnya pertumbuhan PDB Indonesia. “Lambatnya pertumbuhan ekonomi berimbas pada turunnya ketersediaan lapangan kerja baru untuk usia produktif dan tingkat pengangguran pun meningkat karena banyak pekerja yang dirumahkan akibat pengurangan produksi perusahaan,” jelasnya.

Efek berantai berikutnya, kata dia, adalah pertumbuhan kredit melambat, tingkat inflasi terus naik dalam beberapa bulan terakhir khususnya bulan Mei-Juni yang berada di level 7 persen serta berpotensi terus bergerak ke posisi psikologis sebesar 10 persen karena harga pangan semakin mahal dan terus merangkak naik.

Untuk mengatasi keadaan ini, kata dia, tim ekonomi pemerintah harus bergerak cepat dengan memaxsimalkan seluruh potensi belanja APBN yang dua ribu triliun lebih ini untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di kuartal pertama tahun ini dengan mempercepat proses program pembangunan infrastruktur yang telah di ground breaking seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, rel kereta ganda dan bandara baru serta melibatkan penuh BUMN dan mengajak pelaku usaha swasta dalam negeri untuk terlibat dalam investasi pendanaan maupun proses pengerjaannya.

“Sisi lainnya, sebaiknya presiden memperhatikan figur figur yang mengelola perekonomian nasional adalah figur yang kuat, petarung dan dipercaya pasar sehingga diharapkan timbul trust terhadap ekonomi Indonesia. Tidak seperti saat ini yang sedikit sedikit ngutang keluar negeri. Hal ini membuat Rupiah akan semakin tertekan. Mazhab bahwa hutang luar negeri sebagai jalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi baru yang di imani dan di anut oleh pemerintah perlu di dikritisi,” tukasnya.

Sebagai informasi, selama delapan bulan pertama berkuasa, pemerintah telah meminjam dana dari World Bank senilai US$ 12 miliar atau setara Rp 143 triliun dan dari Tiongkok Rp 650 triliun, pemerintah juga meminta pinjaman IDB sebesar Rp 66 triliun. Terakhir Pemerintah menjual Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi euro seri RIEURO725 senilai 1,25 miliar euro dengan tenor 10 tahun pada Kamis, 23 juli lalu.