NERACA

Jakarta - Desakan kelompok anti tembakau yang meminta pemerintah untuk menaikkan cukai rokok hingga 57% harus dilihat secara fair. Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, tiap tahun cukai rokok selalu dinaikkan demi meningkatkan sumber penerimaan negara. Tahun ini saja Pemerintah menargetkan penerimaan cukai rokok sebesar Rp139 triliun. 

Sementara, tahun 2014, realiasasi cukai tembakau mencapai Rp116 trilun. Artinya, tren penerimaan/pendapatan negara sektor cukai tembakau juga terus meningkat dari tiap tahun anggaran. "Pemerintah harus memperhatikan dampak kenaikan cukai, seperti PHK massal, dan gulung tikarnya perusahaan rokok golongan kecil dan menengah," ujarnya di Jakarta, Senin (3/8).

Ia membeberkan, tahun 2014, banyak perusahaan rokok terpaksa mem-PHK buruhnya. Antara lain, perusahaan rokok Bentoel di Malang mem-PHK 1000-an buruhnya, HM Sampoerna mem-PHK sekitar 4.900 buruhnya karena dua pabriknya di Lumajang dan Jember, Jawa Timur tutup. Dan, Gudang Garam Kediri yang mem-PHK sekitar 2.000 buruhnya.

Dampak kenaikan cukai rokok juga berdampak pada gulung tikarnya pabrik rokok. Tahun 2009, jumlah pabrik rokok sekitar 4.900. Sementara, tahun 2012, jumlah pabrik rokok berkurang menjadi 1.000. “Makin tinggi nilai cukai, makin besar potensi kematian pabrik, dimulai dari golongan menengah ke bawah,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah harus berpikir ulang untuk menaikkan cukai rokok yang dibebankan pada industri kretek nasional. Ia bilang, aspek ekonomi-sosial harus dijadikan pertimbangan dasar oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. "Kita butuh penerimaan negara dari cukai, tapi ada aspek ekonomi yang lebih penting dari sekadar menaikkan pemerimaan negara dari cukai rokok," katanya.

Namun begitu, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Jakarta mendesak pemerintah untuk segera menaikkan cukai dan harga rokok karena merupakan solusi jalan tengah bagi pendapatan negara dan pengendalian tembakau. PKEKK menilai kebijakan menaikkan cukai rokok sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi karena 500 nyawa rakyat Indonesia dapat melayang sia-sia setiap hari.

PKEKK UI menyebut Indonesia sudah dalam taraf darurat rokok karena korban meninggal dunia akibat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan asap rokok mencapai 500 orang per hari. Angka tersebut 10 kali lipat bila dibandingkan korban meninggal akibat narkoba. Selain dari sisi kesehatan, konsumsi rokok masyarakat miskin Indonesia telah berada di urutan teratas mengalahkan anggaran yang dikeluarkan untuk mencukupi gizi dan pendidikan anak.

Setiap tahun, uang yang dihamburkan perokok Indonesia untuk membeli rokok mencapai Rp300 triliun. Jumlah itu belum termasuk biaya kesehatan yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok. Padahal, jumlah perokok Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Menurut data Global Adult Tobacco Survey (GATS), perokok Indonesia saat ini berjumlah 67 persen laki-laki dan 2,7 persen perempuan.