NERACA

Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengatakan, PT Pertamina (Persero) diduga ikut melakukan praktik kartel dan monopoli terkait sektor minyak, mengacu kepada statement pejabat Pertamina terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax.

Menurut Syarkawi, pihaknya saat ini masih melakukan proses penelitian terkait dugaan kartel yang dilakukan pihak Pertamina. Dugaan tersebut sudah ditelusuri sejak awal Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga BBM kemudian menurunkannya kembali.

“Ketika harga BBM itu diturunkan kembali, sempat ada statement petinggi Pertamina akan turunkan harga Pertamax kalau dua perusahaan kompetitor lainnya ikut menurunkan harga. Ini kan indikasinya mengarah ke kartel karena seolah-olah mereka mengondisikan harga,” kata dia, akhir pekan lalu. 

Namun, lanjut dia, pihaknya masih terus meneliti dugaan kartel tersebut hingga saat ini. Pasalnya, itu merupakan sinyal bahwa perusahaan minyak tersebut seakan melakukan pengaturan harga bersama.

Selain itu, Syarkawi juga membeberkan sempat ada kasus lain terkait dugaan kartel yang dilakukan Pertamina. Kasus tersebut, yaitu kewajiban penggunaan oli Pertamina terhadap semua kapal yang memiliki kontrak dengan perusahaan tersebut.

"Kan banyak pengusaha kapal berkontrak dengan Pertamina. Semua kapal itu diwajibkan gunakan oli produksi Pertamina sendiri. Itu terang-terangan di website. Bisnis ini menghalangi merek lain untuk ikut di pasar yang sama," jelas Syarkawi.

Padahal, menurut pengusaha perkapalan, lanjut dia, oli di luarr produksi Pertamina jauh lebih murah 15 persen."Tapi tahu-tahu Pertamina sudah menghapus ketentuan itu di website mereka sebelum kita bawa ke ranah hukum. Itu tahun ini awal-awal," pungkasnya.

Harga BBM Tak Turun?

Sementara, Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mempertanyakan harga BBM yang dijual dalam negeri tidak mengalami penurunan ketika harga minyak dunia turun.”Masyarakat di negeri ini heran dan dan bertanya-tanya, mengapa ketika harga minyak dunia turun, tetapi harga BBM dalam negeri tidak ikut turun. Dan sayangnya keheranan masyarakat itu tidak pernah dijawab secara jelas dan tegas oleh pemerintah," kata Sofyano.

Dia menjelaskan, hingga saat ini, masyarakat tidak pernah mendapat informasi bahwa pembelian minyak mentah dari luar negeri memerlukan proses, prosedur dan mekanisme yang harus dilalui yang membutuhkan waktu cukup lama. Ketika hari ini harga minyak turun dan badan usaha membeli minyak dari produsen di luar negeri, maka minyak yang dibeli hari ini baru bisa sampai ke tangan konsumen sekitar satu bulan sampai 1,5 bulan ke depan.

"Pada dasarnya belanja atau membeli minyak pasti akan bertumpu pada stok minyak yang sudah dimiliki badan usaha, baik minyak yang masih dalam proses pengiriman dari negara penjual, dan juga pada stok yang ada pada depo penyimpanan. Depo minyak yang dimiliki badan usaha Pertamina pada kenyataannya, sudah lama kapasitas tampungnya dalam kondisi sangat terbatas," ungkapnya.

"Hal itu, juga salah satu penyebab mengapa ketika harga minyak dunia turun, badan usaha seperti Pertamina tidak bisa langsung seketika "memborong" minyak dalam jumlah besar. Membeli minyak dalam jumlah besar ketika harga sedang turun, juga memiliki risiko rugi besar karena sangat bisa terjadi harga minyak akan kembali turun sementara badan usaha, misalnya terlanjur memborong minyak saat itu," katanya.

"Harusnya penyediaan stok BBM nasional, baik berupa crude oil dan BBM menjadi tanggung jawab pemerintah, bukannya dibebankan ke perusahaan seperti Pertamina. Negara yang harus menyiapkan anggaran untuk membeli minyak dan kemudian barulah 'menjualnya' ke badan usaha, sehingga dapat membeli crude atau BBM dalam jumlah besar yang menjadi kunci ketahanan energi bagi bangsa ini," ujarnya.

Karena lamanya proses, mulai dari mengolah hingga distribusi yang membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan, hingga pada saat BBM tersebut masuk ke tangki kendaraan konsumen, sering terjadi harga minyak sudah berubah, naik kembali atau turun lagi. mohar