Peresmian Yayasan Bhakti Bangsa - Bonus Demografi Sebagai 'Modal Sosial' Bangsa

NERACA

Jakarta - Memasuki tahun 2015 ini, berdasarkan data BPS, proyeksi rasio beban ketergantungan  jumlah usia produktif terhadap usia tidak produktif di Indonesia telah menunjukkan angka perbandingan 100 : 48,6. Ini berarti, Indonesia telah dan sedang memasuki apa yang kemudian kita kenal dengan istilah era bonus demografi.

(Indeks rasio beban ketergantungan (dependency ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur apakah suatu Negara telah memasuki bonus demografi, dengan capaian perbandingan 100 berbanding kurang dari 50).

Menurut Ketua Umum Yayasan Bhakti Bangsa, Sarwono Kusumaatmadja, Era bonus demografi mesti dimaknai sebagai suatu peluang atau window of opportunity. Artinya…meskipun indeks rasio ketergantungan telah memenuhi kriteria bonus demografi namun tidak ada suatu jaminan pasti bahwa ‘peluang' tersebut dapat diraih. Dan. bila itu yang terjadi maka bukan ‘bonus' yang akan kita dapatkan melainkan masalah ‘ledakkan jumlah penduduk' yang akan dihadapi.

Oleh karena itu, seperti dua sisi dari satu mata uang, pada satu sisi bonus demografi bisa memberikan harapan berkah dan pada sisi lain merupakan ancaman serius bagi kita. Dari sisi kependudukan maka ada dua faktor yang harus diperhatikan dari era bonus demografi ini. Pertama, terkait dengan pengendalian laju pertumbuhan jumlah penduduk yang berintikan, diantaranya, pengendalian angka kelahiran, kesehatan, dan kematian. Kedua, migrasi antarbangsa  yang mencari peluang dan kenyamanan hidup, termasuk di Indonesia. Kedua faktor tadi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dan atau kegagalan kita di dalam memanfaatkan peluang era bonus demografi,” jelas Sarwono, di sela-sela Focus Group Discussion yang sekaligus peresmian Yayasan Bhakti Bangsa di Jakarta, Rabu (29/7).

Sebelum dilakukan peresmian Yayasan yang sekaligus untuk melihat kolerasi erat antarketersediaan lapangan kerja dengan penduduk usia produktif. Sarwono mengatakan pada umumnya, banyak pendapat/assumsi yang berlandas pada pendapat di mana ketersediaan lapangan kerja harus berbanding sebangun sejajar dengan pertumbuhan laju usia produktif telah mencuatkan jawaban sederhana dalam menjawab ancaman transisi demografi tersebut; jika lapangan kerja tersedia selaras dengan usia produktif maka dengan sendirinya bonus demografi dapat diraih. Akan tetapi persoalan era bonus demografi tentu tidaklah sesederhana itu.

Karenanya dalam upaya mencari tahu apa dan bagaimana seharusnya kita, Indonesia, mensikapi era bonus demografi, sebelumnya, pada tanggal 16 September 2014 lalu, Sofyan Djalil, T.P. Rachmat, Sarwono Kusumaatmadja dan D. Aditya Sumanagara memprakarsai diskusi terbatas (Focus Group Discussion) dengan mengundang tokoh-tokoh nasional dari ragam profesi dan disiplin ilmu. Hadir diantaranya, M. Anis (sekarang Rektor UI), Prof. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN), Dr. Indra Djati Sidi (pemerhati pendidikan dan dosen ITB), Budi G. Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Suryani Motik (Ketua HIPPI), Fasli Jalal (saat itu Kepala BKKBN), Ignasius Jonan (saat itu Dirut PT. KAI), Iwan Abdulrakhman (WANADRI), Johnny (Motivator), Supramu Santoso (Pengusaha) dan lain-lain,” kata Sarwono. Kam

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…