NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengaku mengalami kerugian hingga Rp12,63 triliun dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Ini terjadi karena pemerintah menginstruksikan untuk menahan harga penjualan saat harga minyak dunia naik.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas penahanan harga tersebut. Caranya dengan melakukan pembayaran kerugian PT. Pertamina."Mengganti kerugian yang dialami Pertamina melalui berbagai cara, termasuk dengan mempertahankan harga jual BBM saat harga minyak dunia turun, membayar melalui APBN-P 2015 atau APBN 2016," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (30/7).

Menurut Marwan, pemerintah harus konsisten menjalankan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini melakukan penyesuaian harga sesuai formula berlaku sesuai perhitungan yang tetap."Selain itu pemerintah memberikan subsidi jika diperlukan, tanpa harus mengorbankan BUMN," tambah Marwan.

Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, pemerintah harus proaktif melakukan sosialisasi tentang pola keekonomian dan formula harga BBM yang baru. Terutama saat terjadi kenaikan atau penurunan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada naiknya harga BBM dalam negeri.

Namun demikian, Marwan berharap pemerintah tidak bersikap gegabah dalam melakukan perubahan harga BBM. Karena ini dapat berdampak kepada perekonomian Indonesia."Menetapkan harga BBM secara periodik misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan guna mencegah berbagai dampak buruk akibat perubahan harga yang terlalu cepat," terangnya.

Namun, perubahan harga ini tidak semena-mena dapat dilakukan pemerintah. Harus ada batas terendah dan tertinggi untuk penjualan BBM. Tujuannya untuk mengantisipasi fluktuasi harga yang signifikan ke depannya."Kemudian pemerintah sebaiknya memberlakukan sistem dan dana stabilisasi harga BBM sebagai pengganti subsidi BBM karena masih banyak masyarakat tidak mampu dan belum berfungsinya sistem subsidi langsung tepat sasaran," tandas Marwan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi - JK mengeluarkan kebijakan baru yaitu menyediakan dana stabilisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana ini akan digunakan untuk menekan kerugian Pertamina dalam menjual Premium. Sebab, ada kalanya Pertamina dilarang menaikkan harga Premium saat harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, meski Premium kini sudah tidak disubsidi, pemerintah tidak membiarkan Pertamina menaikkan harga seenaknya. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti sosial ekonomi.

Selama ini saja, Pertamina mengaku mengalami kerugian Rp12 triliun menjual Premium."Saya sudah tekankan berkali-kali akan dibentuk dana stabilisasi BBM. Niat suatu ketika harga (minyak dunia) turun, kelebihannya akan dijadikan kompensasi untuk menutup kerugian itu," ujarnya di Kantor Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (28/7).

Sudirman juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan laporan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas, Pertamina, merugi hingga Rp12 triliun. Hal ini lantaran Pertamina diminta menanggung selisih harta akibat harga minyak dunia yang sempat merangkak naik.

"Dulukan sempat ada harga BBM yang harusnya sudah naik, tapi harganya ditahan karena pemerintah ingin melihat stabilitas dulu. Nah Pertamina mengalami defisit kira-kira Rp12 triliun," ujar Sudirman.

Akibat defisit tersebut, lanjut dia, pemerintah tak akan serta merta menurunkan harga BBM saat harga dunia terus merosot saat ini. Keputusan tersebut ucap Sudirman, merupakan cara memberikan kompensasi kepada Pertamina menutup kerugiannya."Ini supaya ada margin untuk kompensasi kepada kerugian Pertamina kemarin," kata Sudirman.

Secara teknis, kata Sudirman, kebijakan oil stability fund memberikan kesempatan adanya dana simpanan yang bisa dimanfaatkan. Saat harga minyak dunia turun dan harga BBM tak dinaikan, maka terdapat margin keuntungan. Sementara saat harga minyak dunia naik, dana tersebut bisa digunakan. mohar