NERACA

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengimbau semua pihak untuk mewujudkan pembangunan energi terbarukan dan konservasi energi melalui tindakan nyata serta konsisten. Menurut dia, perli perhatian penuh, sumber daya, dan anggaran untuk merealisasikan pengembangan energi terbarukan.

“Perhatian kepada energi terbarukan sudah waktunya dibuat lebih nyata, jadi bukan sekadar slogan,” katanya dalam sambutannya di acara halalbihalal Direktorat Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis.

Ia mengatakan tindakan nyata diwujudkan dengan mengalokasikan perhatian penuh, sumber daya dan anggaran untuk merealisasikan pembangunan energi terbarukan. “Tapi kalau semua 'statement' (pernyataan) publik kita itu diwujudkan dengan langkah-langkah nyata, mengalokasikan perhatian, 'resources' (sumber daya), manusia, 'budget' (anggaran) dan juga 'policy' (kebijakan), saya kira slogan itu pelan-pelan akan menjadi kenyataan. Dan memang salah satu seni dari 'public policy' (kebijakan publik) itu kan dimulai dari 'statement' kemudian diikuti dengan langkah-langkahnya,” ujarnya.

Ia mengapresiasi kinerja Dirjen EBTKE dalam mendorong aturan-aturan dan upaya lainnya dalam mendorong pembangunan energi terbarukan. “Saya ingin menyampaikan apresiasi pada tim bapak (Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana) sangat progresif menyiapkan aturan-aturan baru dan dalam waktu dekat akan ada aturan baru yang memberikan ruang gerak bagi investor untuk lebih bergairah di bidang ini (energi),” tuturnya.

Dalam pembangunan energi, ia mengatakan hal penting lainnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah kampanye untuk konservasi energi. “Ini (kampanye untuk konservasi energi) sesuatu yang lama sekali kita tidak tempuh dengan serius,” ucapnya.

Ia mengemukakan dalam waktu dekat, pemerintah akan segera memulai inisiatif hutan energi di Kalimantan Tengah yang diikuti dengan beberapa daerah lainnya seperti Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Selain itu, ia mengatakan Bali akan menjadi proyek percontohan sebagai pusat pengembangan energi baru. Ia mengatakan memang untuk membangun konservasi lingkungan untuk energi memerlukan waktu dan konsistensi.

“Selalu saja pertanyaannya apakah pemerintah akan konsisten. Jadi, kita buktikan bukan dengan 'statement' (pernyataan) lagi tapi dengan tindakan-tindakan nyata. Secara perlahan masyarakat akan lebih percaya dengan apa yang kita kerjakan bersama-sama,” tukasnya.

Ia menuturkan dengan sumber daya mineral seperti fosil yang melimpah dan potensi energi terbarukan yang besar, maka bangsa Indonesia sudah seharusnya mengembangkan pembangunan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi secara optimal.

Menteri menambahkkan melihat Arab Saudi yang memiliki cadangan minyak yang besar, namum tetap melakukan investasi besar-besaran dalam hal “solar” (surya), maka bangsa Indonesia pun dapat melakukan hal demikian demi kesejahteraan masyrakat ke depan.

“Arab Saudi yang minyaknya masih 200 tahunan itu investasi besar-besaran dalam urusan 'solar', sehingga membangun fasilitas riset energi terbarukan sebagaimana dikerjakan di Amerika dan mendapat bantuan dari Amerika,” tegasnya.

Menurut dia konservasi lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan pembangunan energi telah menjadi sorotan negara lain seperti Inggris. “Inggris itu menaruh energi dan konservasi lingkungan jadi satu,” ujarnya.

Ia mengatakan baik pembangunan energi maupun konservasi energi dapat diwujudkan jika dikelola dengan baik dengan tekad dan tindakan nyata. Untuk itu, lanjutnya, setiap warga Indonesia harus memandang ke depan dengan lebih positif dan bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik.

“Mari kita lihat Indonesia dengan lebih positif. Saya mendengar orang-orang (negara lain) melihat Indonesia positif daripada kita memandang negara kita sendiri,” tuturnya.

Berdasarkam Lembaga Studi McKinsey, Indonesia berpotensi menjadi negara nomor 7 di dunia dalam lima belas tahun ke depan dengan persyaratan, yakni kepemimpinan, harmonisasi kemampuan serta reformasi birokasi dan penegakan hukum.

“Studi McKinsey mengatakan kita berpotensi menjadi kekuatan nomor 7 di dunia dalam lima belas tahun ke depan, syaratnya ada tiga satu 'leadership set'-nya yang benar, kalau kita punya pemimpin waras di seluruh sektor ini hal yang baik, kedua adanya 'skill set' yang kita punya juga harus 'proper',” imbuhnya.

Harmonisasi dengan gabungan antara pembuat kebijakan dan pengembang atau pelaksana pembangunan di lapangan baik dari pemerintah maupun swasta.

“Kita harus punya banyak pemikir besar, tapi juga harus punya 'real developer'. Ketiga ini yang memang adanya apakah kita mampu melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum dengan baik.”

Dengan kepemimpinan yang baik, harmonisasi serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum, ia mengatakan dapat mendorong  pertumbuhan ekonomi.