NERACA

Jakarta – Menperin Saleh Husin hadiri Forum Saudagar Bugis Makassar ke-15 di Sulsel, Makassar. Industri perkapalan nasional menjadi penyokong berwujudnya Indonesia menjadi negara maritim. Kebutuhan dan perawatan kapal berbagai jenis bakal dipasok oleh galangan kapal nasional.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti yang dituangkan dalam Nawa Cita bukan tanpa upaya konkret. “Presiden Joko Widodo bahkan sudah mewajibkan instansi dan BUMN membeli kapal dari galangan nasional. Artinya, industri perkapalan menjadi penyokong utama dan sekaligus penikmat kebijakan ini,” tegas Menperin Saleh Husin sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis.

Guna melapangkan jalan bagi pengusaha perkapalan menjadi pelaku utama industri ini, imbuh Menperin, pemerintah memberi intensif fiskal demi peningkatan daya saing industri perkapalan nasional,  peningkatan kemampuan desain dan rekayasa kapal melalui pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN).

Diharapkan, pemberian fasilitas tersebut menjadi jalan keluar dari masalah yang selama ini menghimpit industri perkapalan. Seperti, tingginya ketergantungan terhadap komponen impor yang mencapai 70 persen dari nilai total pembangunan sebuah kapal.

Disamping itu, galangan kapal nasional ketika membangun sebuah kapal masih dibebani dengan bea masuk impor komponen (sekitar 5 – 12 persen), PPN (sekitar 10 persen), serta suku bunga perbankan yang relatif masih tinggi (sekitar 13 persen).

Kompleksnya industri ini tentu membutuhkan kerja sama para pihak atau stakeholder, diantaranya industri pelayaran, industri komponen, pemerintah, biro klasifikasi, perbankan, dan asuransi.

“Ini laut-laut kita, sudah seharusnya kapal-kapal yang mengarunginya adalah buatan Indonesia yang didukung industri lainnya, dari komponen hingga institusi finansial,”  ulas Menperin.

Menperin Saleh Husin juga mengungkapkan potensi bisnis industri perkapalan yang ditopang kebijakan pemerintah. Sejak diterapkannya INPRES nomor 5 tahun 2005 tantang azas cabotage, terjadi peningkatan jumlah armada kapal berbendera Indonesia dari sekitar 6.041 unit pada Juni 2005 menjadi 13.224 pada Februari 2014.

“Peningkatan jumlah armada kapal nasional berdampak pada peningkatan utilisasi fasilitas reparasi kapal. Ini menggerakkan dan menghidupi galangan-galangan kapal kita selain produksi kapal baru,” ujarnya.

Saat ini saat ini jumlah galangan kapal di Indonesia telah mencapai 250 perusahaan, yang lima diantaranya berstatus sebagai BUMN. Galangan kapal nasional saat ini telah mampu membangun berbagai jenis dan ukuran kapal sampai dengan 50.000 DWT dan mereparasi kapal sampai dengan kapasitas 150.000 DWT.

Pengembangan industri galangan kapal nasional dipastikan menjadi salah satu prioritas industri nasional. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian, institusi dan BUMN wajib membeli kapal dari galangan kapal nasional dan ‎tidak lagi membeli kapal dari luar negeri.

“‎Urgensi pengembangan industri galangan atau shipyard juga agar kita bisa menghemat  US$ 1,25 miliar atau Rp 15 triliuin per tahun‎ dibanding jika mengimpor kapal selama ini. Berarti ini sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan yang diakibatkan dari pembelian kapal impor,” ujar Menperin Saleh Husin usai kegiatan buka puasa bersama di kediamannya kawasan Widya Chandra, Jakarta, Senin (29/6/2015).

‎Selain itu juga meningkatkan industri pendukung perkapalan di dalam negeri seperti perbankan nasional, lembaga pembiayaan, asuransi, dan komponen.

“Apalagi, langkah strategis ini sesuai Nawa Cita pemerintahan kita. Pak Jokowi bahkan telah langsung menginstruksikan agar kementerian, lembaga dan BUMN wajib membeli kapal dari galangan dalam negeri,” ujarnya sembari menekankan langkah ini mendorong kemandirian industri galangan kapal untuk mendukung 'Poros Maritim Dunia'.

Saleh Husin mencontohkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperhitungkan pembelian kapal-kapal dalam lima tahun ke depan. Sedangkan perusahaan-perusahaan BUMN membutuhkan kapal sebanyak 80 unit. “Dari situ, terlihat jelas bagaimana dahsyatnya dampak pembelian kapal ke galangan kapal nasional,” ujarnya.

Di Indonesia, terdapat 250 galangan kapal. Sebanyak 105 perusahaan berada di Batam dan 145 unit di luar Batam.

Menperin juga memastikan dukungan bahan baku berupa baja untuk industri galangan ‎kapal. “Produk baja dari PT Krakatau Steel dan Krakatau Posco telah mumpuni mendukung industri ini. Intinya kita siap, apalagi sudah didukung dan diperintahkan Presiden,” tegasnya.

Industri galangan kapal nasional terus diperkuat seiring program poros maritim yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemampuan galangan nasional membangun kapal bakal ditopang industri komponen kapal dalam negeri.

Untuk mempercepat, Kementerian Perindustrian mendorong industri di luar perkapalan melakukan diversifikasi dan ikut memproduksi komponen kapal.

“Strateginya, kita rangkul dan dorong pelaku industri mobil, logam, produsen mesin untuk juga memproduksi komponen kapal. Mereka sudah memiliki keahlian dan peralatan,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Batam, Minggu (21/6).