Wagub - KPK Koordinasi Soal Penegakan Lingkungan Hidup

NERACA

Bandung - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Deddy Mizwar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan ini akan berkoordinasi terkait persoalan kerusakan lingkungan hidup dan penegakannya. KPK akan segera melakukan langkah-langkah terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Jawa Barat

"Kita akan konsultasi dengan KPK dengan Plt Pimpinan KPK, pekan ini kita ada jadwal konsultasi, ya KPK harus turun," kata Deddy Mizwar di Bandung, Rabu (29/7). 

Dia juga mengatakan, saat ini Satgas Penegakan Lingkungan Hidup Terpadu (PHLT) Jabar sudah melakukan kerja sama dengan KPK di lima bidang, yaitu perkebunan, kehutanan, perikanan kelautan dan pertambangan."Jadi dari kita bekerja sama dengan KPK, Kementerian lingkungan hidup dan Bareskrim. Kebetulan di Jawa Barat baru ada satgas phlt sehingga koordinasinya cepat cepat," ujar dia.

Tugas penting Satgas ini adalah mulai dari perizinan lingkungan hidup, penindakan hukum bagi yang melakukan pencemaran atau merusak alam, serta pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan."Segala macam pelanggaran lingkungan, seperti penambangan (liar). Jadi bagaimana nanti secara terpadu mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, transparan dan juga diawasi oleh pusat," kata Wagub.

Pemprov Jawa Barat, kata dia, sangat peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayahnya seperti persoalan bangunan liar di Kawasan Bandung Utara, tambang pasir besi ilegal termasuk masalah limbah.

Dikatakannya, pihaknya sangat peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Jawa Barat. Termasuk masalah limbah. Pihaknya saat ini mensinyalir adanya manipulasi pajak pada penggunaan air tanah dalam oleh pabrik pabrik dan lainnya."Jadi bukan hanya limbahnya saja tapi harus dilihat penggunaan air tanah dalam, kayak tekstil itu perlu air dalam sangat tinggi, jangan-jangan ada manipulasi pajak air di kabupaten/kota," kata dia.

Pihaknya ingin mengetahui berapa kubik per detik air yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik besar di Jawa Barat."Sehingga jangan sampai itu salah satu sumber kekeringan karena artesis dari pabrik pabrik. Ini berkaitan semua, ini sangat berhubungan kalau mata air di kabupaten bandung kering ada apa, jangan jangan itu pabrik artesis semua," katanya.

Oleh karenannya, ia akan menyelidiki masalah tersebut, sehingga perolehan pajak dari pabrik tersebut bisa juga dioptimalkan."Untuk air tanah dalam, kita kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan dan KPK. Mereka bisa investigas itu. Semoga Plt pimpinan KPK bisa datang dan saya sudah kontak ke Kak Ruqi (Taufiqurrahman Ruqi)," kata dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…