Wapres Minta Bapenas Kerja Keras Laksanakan Program Pembangunan

 

 

NERACA

 

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kerja keras harus dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas agar dapat benar-benar fokus dalam perencanaan sehingga melancarkan pelaksanaan program pembangunan. "Kerja keras harus diberikan kepada Bappenas untuk fokus perencanaan pembangunan nasional," kata Jusuf Kalla kepada wartawan seusai memberikan arahan di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (29/7). 

Menurut Jusuf Kalla, bila ingin kesiapan dalam membangun tahun 2016, maka perencanaan program pembangunan tersebut juga harus benar-benar siap dan dikedepankan perencanaan anggarannya. Wapres mengemukakan, Bappenas akan diarahkan agar hanya fokus untuk mempercepat perencanaan yang dilakukan dalam program pembangunan nasional sehingga bisa bekerja lebih cepat. “Pasti.. pasti bisa mempercepat penyerapan,” kata Jusuf Kalla ketika ditanyakan wartawan apakah dengan Bappenas fokus pada perencanaan bakal mempercepat penyerapan anggaran.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang menunggu peraturan presiden mengenai penambahan sejumlah wewenang baru, di antaranya wewenang dalam memeriksa program dan proyek serta alokasi anggarannya yang dicantumkan dalam daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA). Satu wewenang baru lagi yang akan dimiliki Bappenas adalah memastikan persiapan program dan proyek-proyek pemerintah.

"Dalam waktu dekat akan dibuat Perpres. Sekarang rancangannya sudah hampir selesai, minggu ini masih dalam pembahasan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Jakarta, Selasa. Menurut Andrinof, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rabu (29/7) Juli 2015 akan mengunjungi Kantor Bappenas guna menjelaskan secara rinci tugas dan wewenang baru lembaga tersebut.

Untuk wewenang soal DIPA, Andrinof mengatakan, ke depannya, Bappenas akan mendampingi Kementerian Keuangan dalam memberikan pengesahan untuk program dan proyek yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Ia mengatakan, dengan wewenang baru itu, Bappenas akan berperan dalam penyusunan program prioritas termasuk alokasi anggarannya. Hal ini, ujar dia, agar program-program pembangunan yang dilakukan K/L dan pemerintah daerah konsisten dan sesuai dengan perencanaan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selama ini, menurut dia, proses alokasi anggaran untuk program di K/L kerap mengubah program dan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bahkan, ujar dia, proses penyusunan anggaran program kerap kali memunculkan program dan sasaran prioritas baru yang sebelumnya tidak direncanakan. "Kami ingin menghindari itu. Jadi anggaran untuk Kementerian nanti sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Prosesnya juga jangan membelokkan arah pembangunan," ujar dia.

Sedangkan, untuk wewenang dalam menentukan kesiapan proyek, Bappenas akan bertanggung jawab dalam pengerjaan studi perencanaan, terutama untuj proyek proyek infrastrukur. Andrinof mengemukakan, Bappenas akan mendapat alokasi anggaran tambahan sebesar Rp1 triliun untuk melaksanakan studi perencanaan seperti studi kelayakan, desain rekayasa teknis, dan persiapan kelengkapan dokumen-dokumen proyek pemerintah. Bappenas akan mengerjakan studi perencanaan pada satu tahun sebelum tahun anggaran proyek tersebut. Dengan demikian, proses lelang dan pengerjaan fisik proyek tersebut dapat dilakukan sejak awal tahun anggaran.

 

 

BERITA TERKAIT

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…